NERACA

Jakarta - Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendesak pemerintah membebaskan bea masuk bagi komponen pesawat. Sekretaris Jenderal INAKA Tengku Burhanudin mengatakan pemerintah sebenarnya telah memahami persoalan ini, namun bila salah satu dari kementerian terkait belum memberikan sinyal persetujuan, maka kebijakan ini akan sulit teralisasi.

"Kalau dari Menteri Keuangan sudah bisa memahami, Menteri Perhubungan mensupport, nah tinggal Menteri Perindustrian saja ini yang masih mendapat clearance. Karena di negara kita ini belum bisa menentukan sesuatu itu dari satu kementerian, jadi kementerian yang belum bisa merilis adalah dari Kementerian Perindustrian," ujarnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia menilai permintaan dari para pengusaha angkutan penerbangan udara ini dianggap wajar jika melihat negara-negara kawasan ASEAN yang telah menerapkan kebijakan 0% untuk bea masuk komponen pesawat. "Perlu diketahui bahwa Malaysia, Singapura dan Thailand, itu untuk menunjang industri penerbangannya, untuk sparepart dikenakan bea masuk 0% untuk impor, kalau kita 5%," lanjutnya.

Selain itu, menurut Baharudin hal ini menjadi sangat mendesak mengingat Indonesia akan menghadapai ASEAN Open Skies Policy pada 2015, sehingga apa yang didapatkan para pengusaha di negara lain, maka pengusaha dalam negeri juga harus mendapatkannya.

"Kalau kita bicara ASEAN Open Skies ya harus sama-sama. Boleh dikatakan mereka mendapatkan sesuatu, terus kita tidak mendapatkan, tapi kita disuruh bersaing, kan nggak fair, jadi kita sudah memperjuangkan hal ini, sudah 3 tahun lebih," tegas dia.

Dia juga menuding, kebijakan ini belum dapat dikeluarkan lantaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum memberikan dukungan. Baharudin berpendapat kementerian yang dipimpin MS Hidayat ini masih bersikeras agar komponen-kompenen tersebut di produksi dalam negeri dengan tujuan menjaga industri dalam negeri.

Padahal, menurut dia, komponen pesawat ini masih belum bisa diproduksi didalam negeri karena harus memenuhi standar dari pabrikan pesawat yang digunakan maskapai. "Ini kan harus sesuai dengan Boeing, atau Airbus, atau semua pabrikan yg ada, jadi kita belum bisa. Mereka menganggap baut pesawat ini sama dengan baut truk atau lainnya, enggak bisa, beda, karena komponennya beda," keluhnya.

Persaingan Bebas

Untuk itu, dia berharap agar pemerintah dapat mengerti apa yang selama ini diminta pengusaha penerbangan sehingga Indonesia siap bersaing saat memasuki ASEAN Open Skies nantinya. "Menteri-menteri kelihatannya mendukung tapi birokrasi yang bawahnya ini yang masih belum bisa mendukung," tandas dia.

Sementara itu, Industri penerbangan Indonesia tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir. Industri penerbangan, tumbuh dua kali lipat bahkan lebih dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meningkatnya kelas menengah, perubahan gaya hidup masyarakat dan semakin menguatnya daya beli membuat kebutuhan melakukan perjalanan dengan transportasi udara meningkat. 

Apalagi, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau semakin mendukung tumbuhnya industri penerbangan. Pertumbuhan ini diyakini akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini mendorong sejumlah maskapai nasional telah memesan ratusan pesawat dari berbagai pabrikan pesawat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Meski demikian, satu hal yang menjadi perhatian dari banyak kalangan adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Permintaan pilot setiap tahunnya tumbuh 15%, namun pertumbuhan jumlah pilot hanya 5,21 %. Belasan sekolah pilot yang ada di tanah air belum sanggup mengisi kebutuhan pilot yang besar tersebut.

Pesawat bisa dibeli dengan segera namun mencetak tenaga pilot yang handal membutuhkan waktu. Apalagi, tak lama lagi Indonesia akan memasuki Open Sky 2015. Mulai saat ini maskapai nasional harus bekerja keras untuk melebarkan sayapnya, sehingga saat Open Sky 2015 diterapkan, maskapai nasional telah siap bersaing. Untuk itu, penyediaan tenaga penerbang harus digenjot, sehingga dapat menopang maskapai dalam negeri.

Sebagai contoh, maskapai Garuda Indonesia membutuhkan sedikitnya 120 pilot setiap tahun untuk mendukung program ekspansinya. “Dengan asumsi jika rata-rata kita mendatangkan 24 pesawat per tahun dan setiap pesawat diawaki oleh empat sampai lima  pilot. Jadi kebutuhan kita untuk pilot berkualitas sangat tinggi,” ujar Direktur Operasi Garuda Indonesia, Capt. Novijanto Herupratomo. 

Untuk mendukung program itu, Garuda Indonesia bekerjasama dengan berbagai sekolah penerbangan dan kemudian mendidik para calon pilot di Garuda Indonesia Training Center (GITC). ”Sebab saat ini kita punya sekitar 900 pilot. Pada 2015 Garuda Indonesia akan memiliki lebih dari 1000 penerbang,” imbuhnya.

 Untuk itu, pemerintah akan mendorong agar sekolah penerbangan tidak hanya meluluskan calon pilotnya sekali setahun, namun bisa dua kali. Caranya dengan mengurangi alokasi waktu mata pelajaran umum, sehingga masa studi dapat dipersingkat.   Dengan cara ini, diharapkan terjadi akselerasi penambahan tenaga pilot.