NERACA

Kupang – Sejalan dengan niat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan produktivitas ikan nasional, maka kementerian itu terus menciptakan program-program bantuan yang langsung mengena pada para nelayan. Salah satu program yang digulirkan yaitu bantuan berupa kapal 10 GT beserta peralatannya yang bermuara pada nelayan berpenghasilan rendah.

Sharif C. Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah, KKP akan terus memberikan dukungan anggaran baik dari APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pememberian bantuan itu melalui program Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 yang kali ini diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan direktif Presiden Tahun 2013 lalu yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan Ekonomi Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat kelautan,” katanya saat serah terima bantuan kapal 10 GT, di Kupan NTT, Sabtu (11/1).

Tujuan dan manfaat dari program ini, sambung Sharif, antara lain pertama, untuk meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan teknologi penangkapan ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Ketiga, meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil dari ikan hasil tangkapan. “Program ini secara langsung juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya nelayan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil,” imbuhnya.

Adapun bantuan itu berupa, 13 unit kapal penangkap ikan ukuran 10 GT serta bantuan paket sarana penangkapan ikan berupa mesin tempel 5 HP, bahan jaring, lampu celup dan GPS. Sedangkan untuk isteri nelayan, KKP memberikan bantuan berupa paket alat pembuat Abon Ikan dengan total bantuan senilai Rp 19 miliar.

”Kunjungan kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Saya sangat meyakini bahwa kebijakan dan program yang baik, tidak akan mungkin tersusun dan terimplementasikan jika kita tidak sungguh-sungguh mengetahui kondisi serta aspirasi riil yang ada di lapangan,” tutur Sharif.

Oleh karenanya, kami dari Kementerian akan terus siap menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat nelayan Indonesia, guna perbaikan-perbaikan program yg terus dikembangkan Kementerian kedepan. “Sebagai peningkatan capaian yang sudah ditentukan oleh KKP pada 2014 ini maka, kita akan terus menciptakan program-program yang dapat diimplemtasikan. Maka dari itu kita akan terus evaluasi semua program yang sudah dibuat untuk menjadi barometer pembuatan program kedepan sehingga program yang dibuat susai dengan keinginan dan tuntutan oleh masyarakat,” paparnya.

Sesuai Kebutuhan

Gelwin Yusuf, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP mengatakan, Selama ini, kalau rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI mereka sangat keras, dan program bantuan yang diberikan hanya sebatas kapal besar yang dibahas , padahal didaerah-daerah tertentu kapal mini berukuran 10 GT sampai dengan 15 GT lebih dibutuhkan oleh nelayan, dari pada memberikan kapal besar ukuran 30 GT seperti Inkamina yang dirasa kurang tepat sesuai kebutuhan mereka.

“Kalau di daerah Jawa Pantura, Sulawesi, Sumatera, mungkin pas jika diberi bantuan kapal besar seperti Inkamina karena memang mereka melaut dilaut lepas. Sedangkan untuk daerah-daerah tertentu seperti NTT ini lebih menginginkan kapal-kapal yang kecil dari pada kapal besar. Dan bukan hanya NTT saja didaerah lain juga banyak permintaan bantuan kapal kecil dibandingkan kapal besar,” katanya.

Menurutnya, memang konsentrasi untuk Direktorat Jenderal Perikanan tangkan nelayan menjadi fokus penting dan priioritas utama, oleh karenanya kami terus berkomitmen untuk terus menggali potensi-potensi masing-masing daerah. “Konsentrasi kami pada produktifitas hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.

Adapun program dan jenis bantuan yang diimplementasikan disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Adapun bantuan ini merupakan salah satu bagian dari program besar yang dicanangkan oleh presiden langsung, dan penganggarannya pun bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), pandangan dari presiden, potensi yang ada seperti di NTT hanya digarap oleh nelayan kecil, oleh karenanya program bantuannya disesuaikan.“Jenis bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga bantuannya bisa lebih efektif,” tutupnya.