BI Rate Sulit Turun Akibat Tekanan Rupiah Tinggi

NERACA

Jakarta – Upaya menaikkan atau mempertahankan suku bunga acuan ibarat memberi obat penghilang rasa sakit sementara. Menurut kalangan pengamat dan bankir, BI Rate memang bisa menarik hot money ke dalam negeri, tapi bersifat jangka pendek.

Namun, BI Rate juga merupakan obat yang punya efek samping, yaitu berupa kelesuan ekonomi. Karena BI Rate merupakan indikator bagi penetapan suku bunga kredit bank. Saat ini, tingkat bunga kredit perbankan rata-rata di atas 13% per tahun, yang tentunya akan tetap jadi beban bagi sektor industri dan perdagangan, walau suku bunga BI Rate tetap bertahan 7,5% pada bulan ini.

Pengamat perbankan UGM Paul Sutaryono menilai langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan sebesar 7,5% merupakan langkah yang sudah pasti dilakukan untuk saat ini. Pasalnya nilai defisit transaksi perdagangan dan defisit pembayaran masih belum membaik. Hal itu berpotensi membuat nilai tukar rupiah akan terus melemah.

“Dari sisi internal defisit pedagangan dan neraca pembayaran kita masih sulit membaik tahun ini. Saya kira hal tersebut yang membuat BI menahan BI Rate di level 7,5%. Bahkan ancaman inflasi tahun 2014 ini juga masih tinggi. Saya kira target pemerintah di level 5,5% akan meleset juga,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (9/1).

Selain itu, menurut Paul, secara eksternal juga ada pergantian gubernur The Fed. Hal itu sangat mempengaruhi kebijakan gubernur BI. Pasalnya BI dinilai perlu ambil langkah wait and see sambil menunggu pergantian gubernur Bank Sentral AS yang baru itu.

“Saya kira ada kekhawatiran juga dari BI mengenai kebijakan apa yang akan diambil oleh gubernur BI yang baru. Karena bisa jadi langkah tapering off akan diambil dengan jumlah yang lebih besar dari US$10 miliar. Memang ironisnya hal ini memperlihatkan fundamental rupiah kita lemah,” ungkap Paul.

Meski begitu Paul juga menilai kebijakan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,5% berarti juga membiarkan kualitas kredit perbankan melemah. Pasalnya dengan suku bunga sebesar itu NPL perbankan akan terus tertekan. Sehingga akselerasi perbankan sendiri dalam menyalurkan kredit belum bisa maksimal.

“Sebetulnya memang masih ada space bagi BI untuk menurunkan BI Rate. Hal itu bagus untuk dorong pertumbuhan kredit yang berkualitas seperti himabauan dari Gubernur BI sebelumnya. Tapi saya kira BI punya kekhawatiran lain yaitu tentang kualitas rupiah. Maka perlu dikorbankan sisi lain juga yaitu kualitas dan performa kredit di perbankan,” tutur Paul.

Untuk itu dia mengimbau agar BI bisa mendorong transaksi ekspor bagi industri dalam negeri. Bahkan BI juga harus menekan pihak perbankan untuk dukung hal tersebut. Pasalnya dengan dorong transaksi ekspor maka kekhawatiran akan pelemahan rupiah dan inflasi dapat tekendali.

“Jika stabilitas rupiah dan inflasi tekendali maka suku bunga acuan dapat diturunkan. Untuk mencapai hal tersebut BI harus terus memonitoring transaksi perdagangan internasional terutama ekspor. BI juga harus tekan perbankan untuk dukung hal tersebut agar nilai ekspor kita bisa membaik,” tukas Paul.

Pengamat perbankan Anton Gunawan mengatakan, tekanan yang terjadi pada mata uang rupiah dan inflasi menyababkan BI Rate masih sulit untuk turun tahun ini. Pasalnya, kondisi riil yang terjadi saat ini, inflasi dan tekanan terhadap mata uang rupiah masih besar. “Kondisi yang terjadi saat ini bahwa inflasi memang sudah menurun. Tapi secara riil, angka inflasi secara year on year berada di 8%-9%. Baru Juni nanti secara statistik baru bisa kembali ke normal.” ujarnya.

Kendati demikian, sambung dia, hal tersebut juga tidak serta merta akan menurunkan BI Rate di tahun ini. Bahkan, kebanyakan kalangan menilai BI Rate harusnya naik untuk mengatasi current account deficit yang menjadi risiko secara makro yang harus dihadapi.

“Namun saya termasuk yang tidak setuju kenaikan BI Rate. Karena untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak hanya dengan menaikkan BI Rate, namun pengetatan bisa dilakukan dengan lebih selektif untuk sektor-sektor yang pertumbuhannya sudah terlalu cepat.” jelasnya.

Meski demikian, pengetatan yang dilakukan pemerintah jangan terlalu diperlambat melalui upaya pengetatan ekonomi yang saat ini dilakukan karena Indonesia bisa menghadapi masalah likuiditas yang terlalu besar. Selain mengatasi supply yang cepat sehingga tidak terjadi overheating yang disebabkan demand tidak terpenuhi.

“Belum saatnya memang BI Rate diturunkan. Ditahan sebagai signal tetap pengetatan perlu dilakukan, namun perlu tetap diperhatikan kebijakan sektoral dan struktural. Yang saat ini terjadi di kita adalah demand mengalami perlambatan, namun jangan supply-nya yang terkait ketersediaan infrastruktur diperlambat lagi.” tuturnya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, keputusan Dewan Gubernur untuk mempertahankan BI Rate di level 7,5% merupakan salah satu langkah bank sentral untuk berfokus kepada stabilisasi.

Mirza menjelaskan, meskipun sudah ada perbaikan pada neraca perdagangan dan inflasi namun masih ada defisit pada neraca berjalan. “Tetapi defisit neraca berjalan (neraca ekspor impor barang dan jasa) masih ada di atas 2% dari PDB,” kata Mirza kemarin.

Selain itu, dia juga mengatakan dengan adanya tren kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) adalah pengetatan. “Dari kebijakan tersebut, Indonesia kebijakan moneternya harus tetap ‘prudent’, artinya tetap ketat dan terkendali,” ujarnya.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 9 Januari 2014 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bungaLending Facilitydan suku bungaDeposit Facilitymasing-masing tetap pada level 7,50% dan 5,75%.

Evaluasi menyeluruh ekonomi tahun 2013 dan prospek ekonomi tahun 2014-2015 menunjukkan kebijakan ini masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5±1% pada 2014 dan 4±1% pada 2015, serta mengendalikan penyesuaian ekonomi Indonesia sehingga defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat.

Bank Indonesia juga akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta mempererat koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, termasuk kebijakan untuk memperbaiki struktur ekonomi. lulus/sylke/lia

Related posts