NERACA

Jakarta - Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar dalam ajang perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA). Hal ini disebabkan Indonesia tidak memiliki produk yang berdaya saing untuk menghadapi hal tersebut. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya pun masih rentan terhadap suplai impor.

“Sebenarnya kita ini tipe ekonomi yang unggul berbasis konsumsi domestik. Jadi sektor-sektor yang mendorong konsumsi domestik sangat menarik di sini. Dari mulai ritel, perdagangan, telekokomunikasi dan perbankan. Tapi masalahnya, secara makro kita memiliki masalah pada defisit sektor perdagangan. Ini artinya, lebih banyak barang masuk ketimbang barang keluar,” kata Ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko, di Jakarta, Kamis (9/1).

Dia menjelaskan masalah defisit itu merupakan konsekuensi ekonomi dari suatu negara yang basisnya mengandalkan konsumsi. Sedangkan hal dari sisi produksinya justru lemah. “Jadi kita ini sangat berbasis konsumsi padahal kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sendiri. Akhirnya kebutuhan konsumsi itu harus dipenuhi melalui impor. Ini yang membuat defisit perdagangan turus kita alami,” tukasnya.

Lebih jauh Prasetyantoko menilai dari sisi produktivitas komoditas yang unggulan Indonesia selama ini melalui barang mentah hasil tambang. Parahnya lagi, harga komoditas tersebut juga terus melemah. Sedangkan sektor perdagangan jasa pun sudah pasti defisit. “Sumberdaya alam (SDA) kita memang melimpah. Saking melimpahnya kita justru menjual barang-barang tersebut dalam bentuk mentah (raw materials), terutama hasil tambang. Sedihnya, sejumlah barang unggulan tersebut juga terus melemah harganya di pasar internasional,” tutur dia.

Komitmen

Prasetyantoko juga melihat buruknya produktivitas industri dalam negeri sehingga belum mampu menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah karena ada kendala infrastruktur. Sedangkan untuk menyelesaikan persoalan minimnya infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan program jangka pendek. Sehingga sementara ini memang belum bisa dijawab persoalan tersebut namun sangat perlu adanya komitmen.

“Jadi sementara ini yang diperlukan adalah adanya komitmen untuk memperbaiki infrastruktur dan kualitas SDM (sumberdaya manusia). Karena sebetulnya Pemerintah sudah memiliki masterplan pembangunan. Tapi sayang, implementasinya tidak berjalan searah karena birokrasi kita belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Akhirnya dalam menghadapi MEA kita sangat berpotensi hanya menjadi pasar,” papar dia.

Selain itu, Prasetyantoko juga menilai penting realiasi komitemn tersebut. Pasalnya, jika pembangunan infrastruktur tidak kunjung membaik maka perekonomian dalam negeri akan terus tidak mampu bersaing dengan negara tetangga. “Secara politik juga harus dibangun kesadaran ini. Karena akan sangat berbahaya bagi politik internasional kita kalau tidak ada perbaikan infrastuktur untuk pembangunan,” tandasnya. [lulus]