Oleh : Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Tahun ini, kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jangan lagi berharap atau bermimpi bisa segera memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. Pasalnya, beberapa tahun terakhir ini pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) banyak mengeluarkan kebijakan yang kontra produktif terhadap tugas utamanya, yaitu menyediakan perumahan murah yang layak huni. Salah satu kebijakan yang sangat kontroversial adalah menggiring BTN sebagai “pesakitan” untuk diaudit oleh Bank Indonesia (BI), karena dinilai tidak clean dan “didakwa” terjadi penyimpangan terhadap aturan otoritas moneter.

Dari pemeriksaan itu, BTN dianggap tidak menganut GCG (good corporate governance). Alhasil kinerjanya yang selama ini bagus, khususnya yang menyangkut pembiayaan kredit perumahan dianggap tidak bagus karena tidak GCG. BTN tersangkut NPL (non performing loan) yang harus diawasi oleh bank sentral. Pertanyaannya, apakah memang NPL BTN itu sangat parah, sehingga harus masuk dalam ICU bank sentral, padahal selama ini tidak bermasalah.

Lantas bagaimana dengan Bank Mutiara(eks Bank Century) yang tidak mencukupi modal minimumnya? Mengapa Bank Mutiara malah disuntik modal oleh pemerintah melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)? Ada pengamat perbankan, bahkan menilai kondisi Bank Mutiara sangat parah karena sudah menyangkut modal minimum yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank Mutiara harusnya dipertanyakan mengapa mendapat perlakuan khusus seperti itu?

Puncaknya BTN sebagai “obyek mainan” adalah setelah bank sentral mengumumkan hasil fit and proper test  Direksi BTN yang dinyatakan tidak lulus. Tidak tanggung-tanggung karena 4 dari 7 Direksi BTN harus lengser karena hasil pengumuman tersebut. Kini bank dengan aset Rp123 triliun hanya dinahkodai oleh 3 Direksi. Sehingga pemeriksaan atas BTN ini mengundang banyak pertanyaan.

Banyak pihak mempertanyakan, mengapa yang diaudit itu adalah kinerja BTN yang di masa silam, yaitu tahun 2010? Mengapa manajemen yang menjadi obyek pemeriksaan, bukan pihak yang melakukan audit pada saat itu yang dimintai pertanggung jawaban atas hasil audit yang dilakukannya, jika memang itu dipandang menyalahi aturan oleh bank sentral.

Sehingga mungkin tidak dapat disalahkan jika ada kecurigaan, bahwa BTN sedang menjadi “obyek permainan” dari pihak-pihak tertentu, apabila ini bertepatan dengan“tahun politik”, yang sebentar lagi diselenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden (April 2014).  Ada banyak pihak yang membutuhkan “dana segar” untuk "amunisi" bertarung dalam Pemilu 2014. Dan ini bukan pertama kali terjadi, sebab dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga ada beberapa bank telah menjadi korban “permainan”.

Sejak awal didirikan, BTN sudah dikenal sebagai bank yang konsentrasi hadapi pembiayaan rumah kecil dan mungil untuk MBR dan pegawai negeri sipil dan TNI. BTN banyak berperan membuat keluarga miskin yang tak memiliki akses keperbankan  bisa bahagia karena punya rumah yang layak huni. Sehingga tidak heran bank ini “diganggu”, maka banyak pihak tak rela dan kuatir pembiayaan rumah murah akan tersendat.

BTN menjadi “target operasi” bukan kali ini saja. Sebelumnya, ada beberapa bank BUMN berniat besar untuk dapat mengakuisisi BTN. Boleh jadi bank-bank BUMN  lain sangat tertarik kepada BTN, karena kinerjanya yang mampu mendominasi bisnis properti nasional.