Mau Dibawa Kemana SDM Indonesia? - Kalah “Kelas” Sesama ASEAN

NERACA

Jakarta - Gerbang pasar ekonomi bebas kawasan Asia Tenggara (ASEAN Economic Community/AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) sebentar lagi terbuka. Kesiapan Indonesia ke arah sana pun dipertanyakan banyak pihak, bahkan ada yang terang-terangan menyebut bakal kalah bersaing, lantaran persiapannya tidak matang. Diantaranya kesiapan sumberdaya manusia (SDM). Hingga saat ini, tenaga kerja Indonesia sifatnya masih generalist ketimbang specialist. Dengan kata lain, tidak memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu.

Apabila hal ini tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin, Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Rendahnya kualitas mumpuni sumberdaya manusia (SDM) membuat sektor ketenagakerjaan Indonesia diprediksi bakal kalah bersaing dengan sesama negara kawasan Asia Tenggara.

“Pemerintah harus mengakui kualitas dan kemampuan SDM kita masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Pada akhirnya nanti, ketika MEA dibuka justru yang akan terjadi adalah tenaga kerja negara-negara tetangga yang berkapasitas dan memiliki kemampuannya lebih tinggi akan makin mudah masuk ke Indonesia,” ungkap Ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko di Jakarta, Kamis (9/1).

Lebih lanjut dia mengemukakan, dengan masuknya tenaga kerja asing maka kesempatan kerja akan terbagi, bukan hanya dengan sesama bangsa tetapi juga dengan warga negara lain. Satu sisi, dampaknya adalah kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin terbatas. Sementara sisi lain, masalah pengangguran masih menjadi isu penting yang hingga kini belum terpecahkan solusinya.

Alasan inilah mengapa Prasetyantoko mengklaim Indonesia pasti kalah dalam persaingan ketenagakerjaan saat dibukanya MEA. “Saat MEA dibuka sudah pasti kita lost dari sisi persaingan ketenagakerjaan. Masalah ini tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Mau tidak mau, suka tidak suka, masalah ini hanya bisa diperbaiki dengan perencanaan jangka panjang. Tapi sayangnya, MEA sudah didepan mata,” tutur Prasetyantoko.

Meskipun kalah bukan berarti Pemerintah tidak bisa bertindak. Adapun untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan ini, sambung Prasetyantoko, tidak bisa dijawab melalui program jangka pendek. Pasalnya, masalah peningkatan kualitas dan kapasitas SDM hanya bisa dijawab melalui program jangka panjang.

Pusat pelatihan

Pemerintah harus segera menggalakkan pelatihan keterampilan guna meminimalisir kekalahan tersebut. Jika perlu, pusat pelatihan harus tersedia di setiap wilayah administrasi tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Dengan begitu, akan ada peningkatan kompetensi terhadap tenaga kerja Indonesia.

“Dalam jangka pendek, untuk meminimalisir kekalahan dari sisi ketenagakerjaaan, Pemerintah harus membuat training center capacity building non-degree. Pusat pelatihan ini bahkan sangat penting dilakukan sampai tingkat RT/RW. Pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga nonformal. Dengan begitu kompetensinya naik, sehingga tenaga kerja kita hanya menjadi buruh, namun bisa mengisi jabatan manajemen,” jelasnya.

Tak hanya itu saja. Kepala Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk ini juga menekankan agar Pemerintah membuat aturan ketenagakerjaan asing seperti non-tariff barriers. Pasalnya, kebijakan tersebut dapat memproteksi kesempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. “Misalnya tenaga kerja asing itu bukan hanya menguasai Bahasa Indonesia tetapi juga harus menguasai bahasa daerah. Jadi, jika ada dokter, guru atau pengacara asing yang mau praktik di Indonesia harus memenuhi syarat tersebut. Tujuannya agar bisa melayani masyarakat lokal pula,” tandas Prasetyantoko.

Keahlian khusus

Managing Director JobsDB Indonesia, Ariadi Anaya menambahkan, jika Pemerintah hanya berdiam diri tidak mencetak SDM yang berspesifikasi (human resources specialists), bisa dipastikan, Indonesia hanya dijadikan sebagai “surganya” para pekerja asing. Pasalnya, kemampuan tenaga kerja Indonesia bersifat generalist atau tidak memiliki keahlian khusus.

“Specialist, maksudnya, pekerjaan mereka sesuai dan memang ahli di bidangnya. Seperti migas, tambang, dan marketing. Nah, jenis pekerjaan inilah yang diterapkan di Singapura dan Malaysia,” ujar Ariadi kepada Neraca, belum lama ini.

Di luar negeri, lanjut dia, pekerjaan specialist sangat diberi apresiasi tinggi. Apalagi kalau bukan dengan gaji serta tunjangan yang menggiurkan. Hal itu karena sejak duduk di bangku sekolah, calon pekerja ini memang diarahkan memiliki spesifikasi keahlian. Biasanya, imbuh Ariadi, pekerjaan specialist sepaket dengan kebijakan pemerintah. Contoh saja Jepang dan Singapura.

Singapura misalnya. Kekuatan Negeri Singa ini terletak di sektor jasa dan keuangan. Sejak sekolah dasar hingga kuliah diterapkan mata pelajaran yang berhubungan dengan marketing dan ekonomi makro. Tujuannya ketika memasuki dunia kerja mereka tinggal memilih, mau menjadi pakar ekonomi atau wirausaha. Begitu pula dengan Jepang, di mana mereka menguasai sektor otomotif dan juga keuangan.

“Kedua negara ini memiliki persamaan visi dan misi. Sama-sama mendorong rakyatnya untuk mandiri. Terlebih Singapura, negara yang tidak memiliki sumberdaya alam (SDA) sama sekali,” terang Ariadi. Berdasarkan data, tingkat pengangguran usia muda Indonesia antara 15-19 tahun sangat tinggi terutama di perkotaan yang jumlahnya bisa mencapai 1,2 juta orang.

Sedangkan usia 20-24 tahun sudah mencapai 1,1 juta orang. Sementara jumlah pengangguran usia muda Indonesia berusia antara 15-24 tahun merupakan tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik setelah Filipina, yaitu sebesar 19,9%. [lulus]

Related posts