NERACA

Jakarta – Sektor pangan merupakan sektor yang sangat vital dalam sebuah negara. Setiap negara punya kebijakan, program, maupun capaian dalam kinerja yang perlu disosialisasikan kesemua elemen masyarakatnya. Agar supaya itu bisa tercapai maka perlu ada penyuluh yang mampu menjangkau semua masyarakat, tentu saja peran serta penyuluh sangat besar dalam mentransfer kebijakan, program, maupun capaian kinerja kemasyarakat. Maka dari itu, tiga Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bekerjasama dan bersinergi bangun penyuluh.

Suseno Sukoyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) mengatakan, saat ini memang di kabupaten, propinsi sudah ada kordinasi antar penyuluh hanya saja disini kami sifatnya memperkuat kordinasi itu, dan kebetulan kami 3 Kementerian ini merupan satu rumpun yaitu disektor Sumber Daya Alam (SDA). Dan disini kami pendekatannya NKRI, sehingga akan menciptakan efisiensi, karena memang ada pada satu target area yang sama, tukar informasi, memanfaatkan sumber daya dan tukar sarana dan prasarana secara bersama-sama. “Sinergi ini untuk memperkuat kordinasi penyuluh antar Kementerian sehingga bisa lebih kuat,” katanya sesaat setelah melakukan Rapat Kordinasi Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakornas P3K), di Jakarta, Kamis (9/1).

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun dari ketiga Kementerian, saat ini jumlah penyuluh pertanian sebanyak 57.364 orang (PNS 28.494 orang, swadaya 8.380 orang, Tenaga Harian Lepas 20.490 orang); penyuluh perikanan 11.435 orang (PNS 3.377 orang, swadaya 6.758 orang, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak 1.300 orang), serta penyuluh kehutanan 7.165 orang (PNS 4.045 orang, swadaya 3.000 orang, Bakti Sarjana Kehutanan 120 orang). Dengan demikian jumlah penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia sebanyak 75.964 orang.

Sekertariat Bakornas

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakornas P3K), secara ex-officio Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertindak sebagai Sekretariat Bakornas P3K Periode Tahun 2014-2015.

Bakornas P3K merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.

Sebagaimana disampaikan Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, dalam paparannya mengatakan, Sekretariat Bakornas P3K secara ex-officio dilaksanakan secara bergantian setiap dua tahun oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kemtan). BPSDM KP, KKP; Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (BPPSDMK) Kementerian Kehutanan (Kemenhut). “Saat ini sekertariat Bakornas di KKP setelah dua tahun lalu di Kementan, dan nanti setelah KKP pindah ke Kemenhut,” jelasnya.

Suseno mengatakan, Struktur organisasi Bakornas P3K, terdiri dari Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, dan Anggota (Kepala BPPSDMP-Kemtan, Kepala BPSDM KP-KKP, Kepala BPPSDMK-Kemenhut, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, anggota tidak tetap yang ditetapkan oleh Ketua Bakornas P3K, serta anggota tidak tetap dari pimpinan instansi dan pejabat struktural Eselon I terkait.