NERACA

Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung perubahan status Universitas Pancasila dari perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN).  Perubahan status Universitas Pancasila dari PTS menjadi PTN untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenyam pendidikan tinggi melalui penegerian beberapa PTS. 

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tidak ada angka ideal jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Yang penting, masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang terjangkau. Pihak swasta harusnya memperhatikan kepentingan masyarakat karena yang mendirikan peduli pendidikan. Selama ini dunia pendidikan Indonesia lebih banyak mencerdaskan intelektual tanpa kecerdasan emosional. Hal ini harus dimulai dari pendidikan dasar, menengah, lalu tinggi.

"Untuk mendapatkan pendidikan tidak harus melalui kompetisi karena pendidikan merupakan hak rakyat. Ini sama dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Supaya pemerintah tidak terbebani maka harus dipastikan UP tidak ada hutang dan sudah siap dengan penyiapan fasilitas, aset, peralatan yang ada," kata dia.

Lebih lanjut dikatakannya sikap DPR dalam mendukung UP menjadi PTN merupakan bagian dari upaya membuka akses masyarakat kepada pendidikan tinggi sebab saat ini jumlah PTN di Indonesia masih sangat minim, yakni 98 dari 3.300 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

"PTN kita itu hanya 3% dari total PT yang ada di Indonesia. Sementara pembiayaan yang terjangkau akan lebih dapat diwujudkan di PTN daripada di PTS yang secara operasional melakukan pembiayaan secara mandiri. Kalau sudah dinegerikan artinya subsidi pemerintah, baik itu beasiswa bidik misi, atau bantuan operasional akan lebih banyak untuk Universitas yang bersangkutan. Sehingga biaya kuliah akan lebih terjangkau bagi masyarakat," kata Marzuki.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno mengatakan bahwa Universitas Pancasila siap bertransformasi menjadi PTN. Proses pengkoversian menjadi PTN ini juga membutuhkan rekomendasi lembaga tinggi negara lain seperti DPR, BKN, Kementerian PAN dan Kementerian Keuangan.

" Semua hanya tinggal menunggu persetujuan Mendikbud saja. Kami sudah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang diminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Surat rekomendasi dari DPR ini nantinya juga akan diserahkan kepada Mendikbud, Mohammad Nuh sebagai bagian dari pelengkap persyaratan yang ditentukan. Proses selanjutnya adalah verifikasi berkas, lalu diteliti dan dilihat bentuk fisik asetnya,” ungkap dia.

Sebelumnya Pengurus Yayasan Universitas Pancasila telah bertemu dengan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto yang memberikan dukungan upaya penegerian perguruan tinggi swasta.

Sidarto berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengeluarkan Keppres Universitas Pancasila menjadi negeri sebelum masa jabatannya berakhir. "Saya berharap presiden bisa menandatangani sebelum masa jabatannya selesai," ujar dia.