Laurens Bahang Dama, Ketua Komisi V DPR RI

Yang Dibutuhkan, Transportasi Murah

Apa yang kita lihat dari sisi lain kondisi lalu lintas di Jakarta?  Ketua Komisi V DPR Laulens Bahang Dama melihat adanya masalah kemacetan. Menurut dia, kita harus pisahkan dengan kebijakan mobil murah. Yang harus diurai adalah apa faktor penyebab kemacetan Jakarta?

Pertama, daya beli masyarakat tinggi sehingga banyak orang bisa membeli mobil. Pertumbuhan mobil di Jakarta sekarang mencapai 11,9%.  Sementara jalan raya pertumbuhannya hanya 0,01%, pasti akan terjadi kemacetan. “Jadi pertumbuhan mobil tinggi sementara pertumbuhan jalan tidak seimbang, pasti menyebabkan kemacetan. Kebijakan mobil murah pasti menambah kemacetan,” kata dia.

Faktor lain adalah Jakarta ini menjadi pusat: pusat aktivitas bisnis, pusat penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagainya, sehingga semua orang ingin datang ke Jakarta. Jadi karena banyaknya pusat-pusat kegiatan di Jakarta inilah yang menyebabkan macet.

Sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat bukan mobil murah, tapi transportasi murah. Jadi kalau bisa, kebijakan mobil murah jangan untuk Jakarta dan sekitarnya. Buat pabrik di Kalimantan, Papua, atau lainnya di luar Jawa. Untuk melihat bahwa transportasi ini untuk kawasan timur Indonesia agar mereka juga dapat menikmati. Ini dari sisi kebijakan tranportasi murah.

Kemacetan di Jakarta sebetulnya juga menyebabkan pemborosan penggunaan BBM dan sekaligus kerugian yang besar bagi masyarakat dan negara. Laurens menyontohkan, karena kemacetan yang begitu parah, bensin yang seharusnya satu liter bisa untuk menempuh perjalanan 10-12 km, nyatanya hanya mampu menempuh jarak 7 km saja.

Anggaran subsidi BBM tahun 2013 mencapai Rp193 triliun, dan mobil pribadi yang menggunakannya mencapai 44%, dan di DKI Jakarta 18% menggunakan BBM bersubsidi. Jadi kalau dilihat dari aspek kerugian negara, mobil-mobil yang beredar di DKI Jakarta ini mempergunakan Rp 44 triliun BBM bersubsidi. Ini merupakan kerugian negara. Oleh karena itu, Laurens pun menyarankan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah memikirkan transportasi umum yang murah dan nyaman. Bukan kebijakan mobil murah.

Berikutnya, benahi infrastruktur yang terkait dengan transportasi, seperti MRT, perluasan Transjakarta Busway, maupun membuka akses bus umum menggunakan lajur khusus di jalan tol. Ini semua terkait dengan masalah kebijakan. “Bagaimana politik anggaran pemerintah terhadap transportasi umum yang aman dan nyaman,” tutur anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Tahun 2013, pemerintah telah mengalokasikan hampir Rp 500 miliar untuk pengadaan sarana transportasi di kota-kota besar, baik di Medan, Jakarta, Denpasar, Bandung, dan Makasar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha mencoba mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.

Langkah berikut yang harus dilakukan, kata dia, adalah bagaimana meningkatkan disiplin masyarakat agar dapat mengurangi kemacetan. Sekarang sering kita lihat, angkutan umum bisa ngetem di mana-mana dan menurunkan penumpang di tempat ramai. Itu semua dapat menimbulkan kemacetan.

Lalu, banyak pasar tumpah di Jakarta. Hal ini yang juga dapat menyebabkan kemacetan. Demikian juga masih banyaknya parkir di pinggir jalan (on street), itu juga menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu perlu ada kebijakan dan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

 Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah. Sekarang ini banyak perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan darat. Ini juga menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu, di lintasan sebidang itu harus  dibangun underpass (terowongan) atau flyover (jembatan layang). (saksono)