BPJS dan “Agen” Kapitalis

VIEW

BPJS dan “Agen” Kapitalis

Oleh

Salamuddin Daeng

Peneliti Institute For Global Justice (IGJ),

Adalah hal yang wajar kita curiga kepada asing, karena hampir semua asset-aset negara sudah dikuasai asing, termasuk pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditunda pembahasanya. Apalagi diketahui sejak 2002 Asian Development Bank (ADB) diduga ikut membiayai pinjaman sebesar 250 juta dollar untuk mendukung program reformasi jaminan sosial di Indonesia.

Dana tersebutlah yang digunakan untuk membuat UU No 40/2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dimana RUU BJPS ada upaya untuk menarik iuran dari masyarakat, buruh dan prajurit. Ini berarti ada pergeseran dari RUU tersebut, dimana rakyat harus membayar premi jaminan social. Sehinga ini mengubah kewajiban negara membiayai jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat membayar premi jaminan social

Untuk menstabilkan sistim ekonomi dunia, pemerintah Indonesia diminta melanjutkan reformasi sektor keuangan yang luas dengan cara mengembangkan jaminan sosial yang juga merupakan bagian dari rencana ADB. Ujungnya adalah mengambil alih pasar asuransi Indonesia

Selain itu ADB juga dicurigai menyediakan 1 juta dollar untuk technnical assistance dalam studi fisibilitas untuk reformasi sistim jaminan sosial dalam rangka restrukturisasi sistim asuransi lewat undang-undang SJSN dan BPJS.

Semua perusahaan BUMN asuransi akan direstrukturisasi dengan cara ditransformasikan dalam BPJS untuk mengurus jaminan sosial yang sesungguhnya adalah bisnis asuransi. Disatu sisi, pasar yang ditinggalkan diserahkan pada swasta yang akan dikuasai oleh perusahaan asuransi asing

Penggabungan 4 BUMN asuransi tersebut untuk memudahkan akuisisi perusahaan asuransi internasional terhadap wali amanah yang mewarisi aset-aset perusahaan BUMN. Di satu sisi, pasar asuransi yang sesungguhnya melekat pada 50 juta kelas menengah atas Indonesia diserahkan pada perusahaan-perusahaan asuransi internasional. Selain itu transformasi BUMN asuransi ini merupakan “ladang duit” baru bagi partai-partai politik di parlemen.

Ada indikasi pula BPJS adalah upaya rezim kapitalisme global untuk menguasai pasar keuangan Indonesia. Kalau RUU ini disahkan, maka warga negara menjadi punya kewajiban bayar premi yang angkanya bisa capai Rp60 ribu perorang

Yang jelas merger empat BUMN tersebut membuat pertanggungjawaban kelembagaan itu menjadi tidak jelas. Maka, kalau jadi disahkan RUU BPJS ini, bisa jadi DPR telah menghianati rakyat. Karena bicara hak kesehatan rakyat itu, mutlak jadi hak rakyat, tidak ada toleransi..

UU SJSN dan RUU BPJS tidak lain memanipulasi jaminan sosial menjadi asuransi wajib. Filosofi jaminan sosial dicampuradukkan dengan prinsip-prinsip asuransi. Bahkan kedua UU ini tidak bertujuan menyelenggarakan jaminan sosial, tapi memobilisasi dana masyarakat untuk program stabilitas sektor keuangan global melalui trust fund.

BERITA TERKAIT

Pertemuan Berkala Timses Jokowi dan Timses Prabowo

    Oleh : Toni Ervianto, Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia (UI)   Timses Jokowi-Ma'ruf Amin mengusulkan ada pertemuan secara berkala…

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Depok Rp93 Miliar

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Depok Rp93 Miliar NERACA Depok - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Maya Febriyanti Purwandari mengatakan jumlah…

Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Dilantik 20 September 2018 - Sekretariat Dewan Tengah Persiapkan Jadwal Penyampaian Visi dan Misi

Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Dilantik 20 September 2018 Sekretariat Dewan Tengah Persiapkan Jadwal Penyampaian Visi dan Misi NERACA Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DPT Ganda

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Kisruh lima tahunan terkait DPT ganda terulang lagi…

Kebijakan Pemda Soal Koperasi?

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Islam   Penciptaan  atau penyerapan tenaga kerja acap kali menjadi—selogan politik  tiap – tiap kampanye yang…

Sengkarut Transportasi Daring

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Setelah lama tidak ada kabar huru hara pengaturan angkutan daring, babak baru pengaturan angkutan…