Kementerian ESDM Beri Sinyal Pelonggaran Ekspor Mineral - Terkait Pelaksanaan UU Minerba

NERACA

Jakarta – Kalangan dunia usaha mendesak pemerintah untuk tetap memberikan kelonggaran untuk ekspor mineral mentah dalam waktu 1-3 tahun kedepan sambil menyiapkan smelter untuk siap beroperasi. Sepertinya, usulan dunia usaha pertambangan akan mendapatkan angin segar dari pemerintah. Pasalnya, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya memberikan kelonggaran bagi pengusaha tambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar mengatakan, PP ini akan memberikan kelonggaran bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan ekspor. Tetapi, menurut dia, kelonggaran diberikan dengan syarat mineral yang diekspor bukan mentah.

“Kita lakukan analisis bagaimana dengan pemegang IUP yang sudah committed atau sedang dalam pembangunan smelter, mengolah dan memurnikan tapi belum selesai. Artinya, ok kasih dia kesempatan untuk selesaikan sampai 2017, kira-kira dikasih batas waktu gitu,” ujar Sukhyar di Jakarta, Selasa (7/1).

Namun demikian, terang Sukhyar, PP ini hanya akan berlaku bagi perusahaan yang sudah melakukan pengolahan sampai batasan kadar tertentu. Sementara untuk mineral mentah, larangan tetap berjalan dan tidak ada dispensasi. "Ore (mentah) tetap tidak boleh, terlarang. Oleh sebab itu, kita sekarag membuat batasan olahan," terang dia.

Selanjutnya, Sukhyar menerangkan, dalam PP ini juga akan diatur besaran kadar pengolahan mineral yang diperbolehkan untuk diekspor dengan konsekuensi dikenakan biaya keluar. Tetapi, pengaturan ini hanya akan berlaku sepanjang smelter masih dalam proses pembangunan. "kita tunggu PP-nya. Sebelum tanggal 12 Januari sudah keluar," tukas dia.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra mendapatkan tugas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menguji isi dari Undang-Undang Minerba No.4 tahun 2009 tentang pelarangan ekspor mineral mentah pada 12 Januari 2014. Yusril berpendapat bahwa aturan pelarangan ekspor mineral tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian tidak dapat dipukul rata semua. Pasalnya ada beberapa jenis mineral yang telah dilakukan pengolahan di dalam negeri. “Seperti Freeport dan Newmont, mereka telah melakukan pengolahan dari konsentrat menjadi metal, jadi itu tidak terkena aturan tersebut,” kata Yusril.

Menurut dia, tidak semua mineral mentah dapat disamakan. Yang paling mudah dimurnikan di dalam negeri adalah timah dan emas karena proses pemurniannya menjadi metal cukup sederhana. “Jika melakukan pemurnian nikel dan bauksit itu cost nya lebih mahal, maka dari itu perlu selektif,” katanya. Namun begitu, kata dia, bagi pengusaha yang telah membangun smelter dan belum selesai maka jangan sampai niat tersebut menjadi terhenti karena batas waktu pelarangan ekspor habis pada 12 Januari 2014.

Namun demikian, Yusril sepakat bahwa ekspor bahan mentah harus dibatasi. Pasalnya kalau ekspor secara besar-besaran maka yang terjadi adalah harga bahan mineral mentah yang akan merost dan yang menjadi korban adalah pengusaha dalam negeri dan juga pekerja. “Jadi pemerintah perlu mengambil jalan tengah dan juga memikirkan ke depan jangan sampai mengekspor mineral mentah terus tanpa ada peningkatan nilai tambah bagi pertumbuhan nasional,” ucapnya.

Yusril mengatakan sebagian besar pengusaha mineral meminta kepada pemerintah untuk memberikan waktu tambahan agar diberikan kewenangan ekspor mineral mentah dalam 1-2 tahun kedepan atau maksimal 3 tahun. “Itu bisa saja dilakukan, tapi untuk membatasi ekspor yang berlebihan maka dibutuhan kuota yang dibatasi. Ini menjadi pekerjaan yang cukup sulit karena perusahaan mana yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut, misalnya pemerintah mengatakan boleh ekspor 1.000 ton nikel. Pertanyaannya perusahaan mana saja yang boleh ekspor?,” katanya.

Patuhi UU

Pengamat Energi Kurtubi menilai sudah semestinya pelaku usaha tambang mineral mematuhi aturan tersebut. Pasalnya UU tersebut telah disetujui 5 tahun sebelum dilaksanakannya. “Semestinya para pengusaha mentaati aturan tersebut. Kan aturannya sudah diketuk palu pada 2009. Jika ingin tau sejauh mana perusahaan mentaati UU minerba maka bisa terlihat di bisnis plannya. Apakah perusahaan tersebut itu mau membangun smelter atau tidak,” imbuhnya.

Kurtubi merasa heran apabila ada pelaku usaha di industri pertambangan mineral yang mengatakan membangun smelter akan menderita kerugian. Karena menurut dia, smelter-smelter yang ada di laur negeri tidak merugi. “Kalau mengaku rugi, kenapa smelter di luar negeri bisa hidup? Kan terlihat aneh. Sudah semestinya karyawan mendorong agar membangun smelter karena dapat menguntungkan karyawan dan tentunya pemerintah,” ucapnya.

Lebih jauh lagi, Kurtubi menyatakan ada baiknya jika smelter dibangun di lokasi tambang. Karena dengan begitu memudahkan distribusi mineral mentah ke lokasi smelter. “Hal itu akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan membangun smelter jauh dari lokasi tambang,” katanya.

Related posts