2014, Ekonomi Rakyat Kecil Semakin Menggantung

NERACA

Jakarta - Memasuki tahun 2014 ini, rasanya belum akan ada perubahan yang terjadi pada perekonomian masyarakat Indonesia. Ada kesan masyarakat yang kaya akan semakin kaya sementara yang miskin akan kian bertambah miskin. Dengan kata lain kesenjangan sosial akan terus ada dan menghantui masyarakat kecil khususnya berskala ekonomi lemah.

Beberapa hari lalu saja, ada sekelumit cerita menyedihkan tentang betapa tidak enaknya menjadi orang susah. Seorang pasien pengguna KJS yang di rawat di salah satu rumah sakit diminta pulang padahal kondisi kesehatannya masih belum memungkinkan untuk pulang. Dengan terpaksa keluarga memberikan perawatan ala kadarnya di rumah.

Untungnya, kini masyarakat miskin mendapat angin segar dengan munculnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran.

BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek.

Tetapi, apakah cukup dengan hanya mengandalkan BPJS saja. Rasanya tidak, karena yang dibutuhkan masyarakat begitu kompleks. Kalau tidak segera ditanggulangi, kemiskinan akan terus meningkat, dn pengangguran kian bertambah.

Sementara itu, harga bahan kebutuhan pokok dalam beberapa bulan terakhir tak kunjung turun. Ujung-ujungnya masyarakat miskin ini “berontak” dan melakukan aksi kejahatan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang begitu tinggi. Meski kita semua tidak membenarkan aksi tersebut.

Tak hanya ancaman aksi kejahatan yang akan menyeruak nantinya, kasus gizi buruk di Indonesia juga akan terus terjadi jika mental para pejabatnya masih seperti ini, masih korup serta mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, sehingga mereka lupa nasib masyarakat miskin.

Memang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu sempat menyatakan, pembangunan pertanian berkelanjutan akan menjadi solusi bagi tercukupinya kebutuhan pangan dunia, pengentasan kemiskinan, dan penghentian kelaparan di berbagai dunia.

Tetapi bagaimana realisasinya? Bukankah hal tersebut sudah lama didengungkan? Tetapi, hingga saat ini untuk buah-buahan yang beredar di pasar Indonesia merupakan buah impor. Kemana negera Indonesia yang merupakan negara agraris?

Pun demikian dengan sektor pendidikan kita, pendidikan mahal menyebabkan banyak anak putus sekolah. Karena orangtua mereka tak mampu membiayai sekolah anaknya. Orangtua lebih memikirkan bagaimana menyambung hidup ketimbang memikirkan pendidikan anak-anaknya. Ujung-ujungnya, anak-anak mereka pun turut bekerja guna membantu keuangan rumah tangga.

Praktik Korupsi

Apalagi di tahun yang merupakan tahun politik ini, para pemimpin bangsa nampaknya sudah kehilangan fokus untuk mengurusi bangsa dan negara. Mereka cenderung lebih mengutamakan kekuasaan dengan berbagai cara. Ujung-ujungnya, para pejabat tersebut melakukan korupsi uang negara sebagai setoran untuk partai.

Mereka selalu “menjual” masyarakat miskin sebagai “dagangan” mereka. Mungkin, sudah sering mendengar kalau kaum fakir (miskin) kerap menjadi tema kampanye. Namun, apa yang terjadi setelah terpilih mereka lupa akan janji kampanye mereka. Akibatnya nasib mereka tetap tidak mengalami perubahan.

Padahal, kita tidak ingin jika rakyat dijadikan objek eksploitasi pencitraan politik dengan pola-pola janji-janji manis kampanye. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, perihal pembatalan kenaikan harga gas elpiji 12 kg.

Memang, rakyat menyambut bergembira setelah akhirnya kenaikan harga elpiji itu direvisi, karena tambahan beban hidup ekonomi sudah membayang pupus seiring keputusan presiden meminta Pertamina untuk mengkaji ulang kebijakannya. Entah ini sekedar politik pencitraan guna mendapat simpati masyarakat agar terpilih di pemilu 2014 mendatang, ataukah itu memang murni demi kepentingan rakyat.

Mengapa dikatakan itu hanya demi pencitraan semata. Karena, bagaimana mungkin Perpres pejabat berobat di luar negeri yang ditandatangani 16 Desember, lalu dibatalkan 30 Desember 2013. Bukankah itu menunjukkan bukti kegagalan koordinasi di internal pemerintah sendiri. Tetapi usai menuai protes dari masyarakat, pemerintah panik dan kehilangan wibawa dengan membatalkan kenaikan tersebut.

Bukankan tidak ada pihak yang berani menjamin kalau ke depannya harga gas dan harga kebutuhan pokok lainnya tidak akan meningkat. Apakah ada yang bisa menjamin janji-janji kampanye akan terealisasi bukan hanya hembusan angin surga belaka? ahmad

Related posts