Pemerintah dan 2 Lembaga Keuangan Negara Bahas Koordinasi - Jaga Sistem Keuangan

NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad tengah membahas Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Menurut Agus Marto, dengan berlakunya Undang-Undang tentang pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada 31 Desember 2013 lalu, maka Presiden meminta agar BI dan OJK bersama Pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik melalui FKSSK.

"Presiden memberi pandangan agar BI dan OJK, yang merupakan lembaga independen terhadap Pemerintah, bisa melakukan koordinasi. Selain itu, juga dibicarakan mengenai Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1). Agus Marto juga menjelaskan bahwa melalui FKSSK, BI akan berkoordinasi dengan OJK dan lembaga penyimpanan, serta Pemerintah, tentang upaya menjaga sistem keuangan.

Dia menilai koordinasi itu penting terutama dalam situasi yang memerlukan perhatian khusus. Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia melalui krisis beberapa waktu lalu sebagai contoh keberhasilan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Presiden SBY, lanjut Agus Marto, juga menilai jika tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat dapat tercapai jika lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berkoordinasi, misalkan jika sektor keuangan menjalankan fungsinya dan menjaga sistem perekonomian Indonesia, termasuk pemerataan dalam bentuk pembangunan yang inklusif.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menilai bahwa pengalihan sistem pengawasan telah berjalan dengan baik dan lancar mengingat transisi tersebut telah dipersiapkan selama setahun terakhir. "Kami sudah cek dari Aceh sampai Jayapura, OJK sudah mulai mengawasi kegiatan perbankan," tukas dia.

Otoritas Jasa Keuangan, tambah Muliaman, berencana untuk melakukan penguatan di daerah, tidak hanya pengawasan, tapi juga memberikan edukasi keuangan. Hal itu selaras dengan harapan Presiden SBY agar peranan sektor keuangan dalam industri keuangan tidak hanya mengarah ke atas tapi juga bisa mengakar ke bawah.

"Industri keuangan juga bisa meningkatkan kebutuhan-kebutuhan lain dan pembangunan, misalnya pembiayaan infrastruktur. Tidak hanya mengakses kebutuhan-kebutuhan besar tapi juga ke bawah," ungkap Muliaman.

Sementara itu dengan berlakunya Undang-Undang itu maka sistem pengawasan perbankan akan mutlak dilakukan oleh OJK, bukan lagi oleh BI. OJK juga akan melakukan pengawasan untuk pasar modal dan lembaga nonbank. Sedangkan BI tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya mengawasi sistem moneter, sistem pembayaran, juga pengawasan makroprudensial, yaitu mengawasi besaran makro dalam sistem keuangan dan perbankan.

Dalam pertemuan ini, delegasi Bank Indonesia terdiri dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara dan Deputi Gubernur BI bidang Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan Halim Alamsyah sedangkan delegasi OJK terdiri dari Ketua OJK Muliaman D Hadad, Wakil Ketua Rahmat Waluyanto, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Nelson Tampubolon, dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Nurhaida. [ardi]

Related posts