KONTRIBUSI MINIM TERHADAP PDB - Bursa Saham Jauh Tertinggal di ASEAN

Jakarta- Memasuki masyarakat ekonomi ASEAN 2015, banyak pelaku pasar menilai skeptis jika industri pasar modal dalam negeri siap menghadapi persaingan tersebut. Pasalnya, daya saing industri pasar modal dalam negeri saat ini masih rendah ketimbang negara lain menjadi hambatan yang belum terselesaikan. Tengok saja dari jumlah investor pasar modal hanya sebesar 0,35% dari populasi, masih jauh tertinggal dengan nasabah perbankan yang mencapai 49,1% dari total populasi, belum lagi jumlah emiten hanya tercatat 483 emiten, tertinggal dibandingkan Hongkong mencatatkan 1.602, Singapura 780, Malaysia 910 emiten.

NERACA

Bukan hanya itu. Data Kemenkeu mengungkapkan rasio pembiayaan dari pasar modal terhadap produk domestik bruto (PDB) sekarang tercatat masih rendah sekitar 50%,  jauh tertinggal dibandingkan Malaysia (160%), Singapura (260%) dan Hong Kong (1.080%).

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, Isaka Yoga mengakui, industri pasar modal Indonesia masih tertinggak jauh dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, mulai dari jumlah investor dan emiten, minimnya produk investasi dan likuiditas pasar. Alasannya, di negara Asia yang lain, budaya pasar modalnya kuat sehingga perkembangannya cukup besar. “Sedangkan di Indoneisa masyarakat yang tahu pasar saham saja sedikit, sehingga pertumbuhannya terkesan lamban dibandingkan negara lain,” katanya kepada Neraca di Jakarta, Selasa (7/1).

Tidak hanya itu, budaya orang Indonesia yang lebih gemar menabung di bank dibandingkan harus bermain saham menjadi kendala dangkalnya industri pasar modal di Indonesia. Masyarakat, kata Isaka, lebih memilih menabung dibank karena lebih pasti ketimbang bermain saham yang dinilai tidak ada jaminan. Alhasil, pola pikir masyarakat tertanam bila bermain saham itu tidak nyaman.

Maka tidak heran, jika dalam perjalanannya, pertumbuhan industri pasar modal stagnan dan kurang memberikan kontribusi perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurutnya, otoritas bursa perlu terobosan untuk mengedukasi dan menggairahkan masyarakat agar bisa berinvestasi di pasar modal, “Perlu adanya kampanye besar-besaran kepada masyarakat Indonesia secara menyeluruh sehingga tertarik untuk bermain saham, dan yang terpenting menyiapkan instrumen buat para pemain pemula,” ujarnya.

Menurut dia, latar belakang kenapa pertumbuhan pasar saham lamban, karena dominasi investor lokal masih sedikit dibandingkan asing yang hanya sekitar 30% saja dan sisanya 70% dimiliki investor asing. “Bursa hanya tempat berdagang saja, sampai dengan saat ini belum ada lembaga yang membawahi untuk perkembangan dan pertumbuhan bursa sendiri untuk bagaiaman mengatur skema pasar saham sehingga diminati oleh investor maupun masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 24 Desember 2013 disebutkan, komposisi kepemilikan saham pihak asing yakni sebesar Rp1.458,25 triliun (63%) dibandingkan lokal sebesar Rp848,21 triliun (37%). Itu artinya dominasi investor asing masih kuat di industri pasar modal. Padahal dengan adanya Integrasi Ekonomi ASEAN Economic Community 2015, pasar modal Indonesia harusny dapat memiliki level of playing field yang sama dengan negara ASEAN.

Literasi Keuangan

Bagi pengamat pasar modal dari Universitas Pancasila, Agus Irfani, belum maksimalnya pemanfaatan pasar modal karena minimnya edukasi terhadap masyarakat, “Fungsi pasar modal belum maksimal karena minimya liternasi keuangan dan akibatnya akses masyarakat terhadap pasar modal yang masih terbatas. Otoritas bursa tidak melakukan sosialisiasi secara intens kepada masyarakat sehingga tidak dapat menumbuhkan keinginan investasi masyarakat atas pasar modal,” kata dia.

Maka dari itu, untuk menambah jumlah investor di pasar modal Indonesia dibutuhkan peningkatan literasi keuangan oleh masyarakat dimana dapat mengedukasikan masyarakat mengenai seluk beluk pasar modal.

Kata Agus, masih tingginya dominasi asing juga menjadi kelemahan pasar modal Indonesia. Menurut catatannya, terdapat dua faktor yang menyebabkan pasar modal Indonesia kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Pertama, adanya faktor struktural ekonomi masyarakat yang masih terpaku atas sifat konsumtif dan tidak terlalu memikirkan investasi jangka panjang seperti di pasar modal.

Kalaupun, masyarakat ingin berinvestasi maka akan lebih memilih investasi tradisional daripada investasi pasar modal seperti investasi tanah dikarenakan resikonya lebih kecil dibandingkan di pasar modal,”Masih banyaknya kasus investasi bodong di pasar modal yang menjadi masyarakat atau investor lokal kurang tertarik dikarenakan resikonya investasi yang cukup besar,” tambah Agus.

Kedua, menurut dia, sosialisasi oleh otoritas pasar modal tidak begitu berkesinambungan sehingga tidak banyak menarik investor lokal. Otoritas hanya melakukan sosialisasi dengan melakukan pengumuman saja atau edukasi mengenai pasar modal saja.“Sedangkan sosialisasi mengenai aturan dan sistem perlindungan investor tidak begitu rinci dan jelas diberitahukan kepada masyarakat, padahal sistem perlindungan sangat penting bagi investor,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Riset PT Buana Capital, Alfred Nainggolan. Dimana permasalahan transfer knowledge menjadi salah satu permasalahan utama yang menyebabkan bursa Indonesia masih kalah saing dengan bursa asing lainnya, seperti Malaysia, atau Singapura. “Harusnya itu dilakukan 7-8 tahun lalu. Jadi, permasalahannya lebih kepada kegagalan regulator dalam memberi informasi.” jelasnya.

Sementara, kata dia, baru 2-3 tahun belakangan ini, pihak regulator pasar modal memberikan informasi dan edukasi sampai ke tingkat pendidikan seperti universitas dan sekolah-sekolah menengah. Sehingga hasilnya, paling tidak baru akan dapat terlihat di 5-6 tahun ke depan.

Selain edukasi kepada investor, menurut dia, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum mengetahui mengenai pasar modal dan keuntungannya. “Bisa jadi masih banyak perusahaan-perusahaan di daerah yang belum tahu mengenai IPO.” ujarnya.

Adapun terkait peraturan-peraturan baru yang dibuat, seperti perubahan lot saham dan lainnya dinilai hanya akan efektif dalam jangka pendek (short term), walaupun itu belum tentu bisa memberikan hasil maksimal. “Dengan adanya kebijakan baru seperti perubahan satuan lot hanya sebesar dua atau tiga poin terhadap perkembangan pasar modal.” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, egara lain dengan edukasi yang lebih baik dapat melihat risiko secara lebih baik sehingga tidak terlalu memerlukan perlindungan dengan membuat peraturan yang lebih banyak. “Dengan kualitas investor dan emiten yang tidak terlalu bagus sehingga perlu dibantu peraturan-peraturan dan mau tidak mau memang bursa Indonesia lebih kerepotan dan harus mengeluarkan kebijakan sehingga investor bisa melihat.” jelasnya. lia/mohar/agus/bani

 

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…