Bukti Kegagalan Koordinasi

Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Dalam kasus kenaikan harga elpiji yang menohok Pertamina, cukup menarik perhatian publik. Karena alasan pemerintah bahwa kenaikan itu tanpa koordinasi, itu sangat tidak masuk akal. Sebab, bukan kali ini saja Pertamina mengusulkan kenaikan harga itu. Di 2013 pun Pertamina sudah melakukan kenaikan harga LPG 12 kg. Selain itu, bila ada kenaikan, pasti akan diketahui oleh menteri yang membawahi Pertamina, yakni Kementerian BUMN sebagai wakil pemerintah dan kementerian teknis yaitu Kementerian ESDM dilaporkan ke Kementerian Koordinator Perekonomian.

Tidak hanya itu. Sebelumnya (30 Des.2013), Presiden SBY juga membatalkan dua Perpres terkait jaminan kesehatan yang memungkinkan para pejabat berobat di luar negeri setelah menuai protes luas dari masyarakat. Pemerintah juga mengakui hal yang sama telah diatur dalam UU dalam Undang-Undang BPJS dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2014.

Perpres yang ditandatangani 16 Desember 2013 dan dibatalkan 30 Desember 2013 menunjukkan bukti kegagalan koordinasi di internal pemerintah sendiri. Tampaknya pemerintah bekerja sembrono sehingga presiden juga tidak mendapat informasi yang valid sebelum kebijakan diambil. Akibatnya, diprotes sana-sini, pemerintah langsung panik dan semakin kehilangan wibawanya

Logikanya, bukankah Pertamina adalah salah satu BUMN di bawah sebuah kementerian, yang berada dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN yang semua disinergikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian? Lalu permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkaji ulang kenaikan harga juga terlihat seperti sikap tak percaya kepada bawahannya.

Apakah benar Kepala Negara seolah-olah tidak dilapori oleh pembantu-pembantunya mengenai keputusan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak? Menjadi bertambah ramai bak gayung bersambut. Para politisi serentak ramai-ramai memasalahkan kenaikan harga itu. Lengkaplah sudah sajian “koordinasi aneh” dari panggung kekuasaan di negeri ini.

Sudah pasti rakyat menyambut girang setelah akhirnya kenaikan harga elpiji itu direvisi kembali, karena tambahan beban hidup ekonomi sudah membayang. Maka saat keputusan presiden meminta Pertamina untuk mengkaji ulang, ini jelas sebuah sikap keberpihakan yang ditunggu.

Menurut pakar organisasi GR Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Langkah koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Kabinet Indonesia Bersatu seharusnya menunjukkan kinerja koordinasi yang ampuh, bukan malah sebaliknya saling mencari kesempatan mengambil momen pencitraan jelang Pemilu 2014.

Di sisi lain, kita juga tidak ingin jika rakyat dijadikan objek eksploitasi pencitraan politik dengan pola-pola seperti ini. Kita memang tidak mengetahui proses kenaikan harga elpiji 12 kg sampai tinggi sekali mencapai 68% itu. Ke depan, petinggi pemerintah hendaknya berhati-hati dalam menetapkan kebijakan ekonomi terkait dengan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Semoga!

Related posts