NERACA

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menilai 14 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang serapan anggarannya di bawah 80% hingga akhir 2013, dinilai akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan pelayanan publik. Seperti lazimnya setiap tahun terjadi, serapan anggaran K/L rendah lantaran terjadi masalah di perencanaan anggaran dalam tubuh Pemerintah.

Bahkan DPR, yang notabene berfungsi sebagai lembaga pengawas, ternyata tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar. “Adanya K/L yang serapan anggarannya di bawah 80%, itu merupakan fakta bahwa cermin buruknya perencanaan penggunaan anggaran di tubuh Pemerintah. Catatan buruk di akhir tahun 2013 ini sangatlah tidak mengherankan. Sebab, pada bulan Oktober saja, serapan rata-rata masih sekitar 50,5%,” kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto kepada Neraca, Selasa (7/1).

Sepuluh dari empat belas K/L atau 16,3% yang serapan anggarannya dibawah 80% antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteri Sekretarias Kabinet (Menseskab), Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Adapun 44 K/L atau 51,2% telah melakukan penyerapan belanja pada 2013 di atas 90%. Kemudian 28 K/L atau 32,6% yang memiliki daya serap sedang antara 80%-90%. Melihat kenyataan tersebut, Yenny menyebut dampak dari buruknya perencanaan penyerapan anggaran K/L itu otomatis berdampak buruk pula terhadap pertumbuhan. Pasalnya, belanja negara yang semestinya berdampak positif ke akselerasi pasar domestik menjadi tidak berjalan.

“Kami sangat menyesalkan catatan buruk itu mengingat pada bulan Oktober lalu banyak lembaga yang sudah ‘berteriak’ agar K/L segera bekerja dengan optimal. Tapi kenyataannya justru mereka malah berlomba-lomba serap anggaran di akhir tahun. Ini menjadi cerminan sangat tidak bagus kinerja K/L tahun kemarin,” keluhnya.

Akan terus berulang

Selain itu, Yenny melihat, dengan minimnya serapan anggaran dapat dipastikan pengerjaan proyek yang semestinya dikerjakan pada tahun tersebut menjadi terkendala. Dan hal itu berdampak buruk ke pelayanan publik. Ironisnya, sambung dia, fenomena ini selalu terjadi tiap tahun. Sedangkan DPR yang semetinya berfungsi sebagai lembaga evaluasi dan pengawas juga tidak bergerak.

Dengan demikian, Yenny meyakini bahwa tahun ini kondisinya akan tetap sama, yakni minimnya serapan anggaran di tubuh K/L kembali terjadi. “Jelas mekanisme evaluasi di tubuh eksekutif (Pemerintah) sangat buruk implementasinya. Parahnya lagi, DPR tidak bisa mengontrol dan melakukan evaluasi. Saya yakin fenomena seperti ini akan terulang terus-menerus,” tegas dia.

Untuk itu, Yenny meminta Pemerintah agar segera menjalankan mekanisme evaluasi tersebut. Pasalnya, sudah ada UU yang mengatur integrasi sistem antara perencanaan, pengerjaan, evaluasi dan kontrol. “Reward and punishment ada karena sudah diatur dalam UU. Tapi sayang sistemnya tidak jalan. Jadi, Pemerintah harus menata ulang perbaikan sistem itu dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya.

Pendapat serupa diungkapkan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Menurut dia, Pemerintah bekerja tetapi tidak efektif karena tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat didorong naik, sektor industri saja tidak bisa tumbuh. Selain itu, paket kebijakan yang berubah-ubah dan tidak ada realisasi dari pemerintah semakin mempertegas kerja Pemerintah yang tidak efektif.

Enny pun menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hanya retorika semata. “Sektor riil saja tidak dapat didorong untuk tumbuh, apalagi ekonomi secara menyeluruh?” ujarnya, belum lama ini. Dia menambahkan, dalam pemerintahan, dari tingkat bawah hingga presiden, banyak posisi elit yang memiliki double job sehingga tidak fokus lagi pada urusan pemerintahan.

Seperti di tingkat kementerian banyak yang berasal dari partai dan mencalonkan diri dalam Pemilu 2014. “Di tingkat elit, mereka punya double job, yaitu untuk kepentingan partai dan dirinya jelang pemilu 2014 dan urusan pemerintahan. Sehingga saat ini tidak fokus lagi untuk urusan pemerintahan”, ungkap Enny.

Sementara ekonom Iman Sugema menambahkan, masalah-masalah ekonomi yang mendera Indonesia sudah cukup parah. Anehnya, kata Iman, Pemerintah sebenarnya mengetahui jalan keluarnya akan tetapi sampai sekarang belum juga direalisasi. Dia lalu mencontohkan masalah ekspor impor, di mana Pemerintah seharusnya menghadang impor dan meningkatkan ekspor. Namun, arah kebijakannya tidak kesana. [lulus]