NERACA

Jakarta - Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pemerintah dituntut untuk segera meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera  melakukan pemangkasan biaya birokrasi atau logistik yang sampai saat ini menjadi salah satu penyebab produk dalam negeri kurang berdaya saing.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, pemerintah harus dapat berupaya menekan atau menghilangkan seluruh biaya birokrasi dan pungutan ilegal di sepanjang jalur rantai pasok bisnis (supply chain)."Ini penting mengingat ketidakefektifan bisnis, banyak berasal dari mahalnya biaya logistik di Indonesia di mana pungutan birokrasi adalah salah satu penyebab utama," ujar dia, Selasa (7/1).

Dia mengingatkan Indonesia harus segera berbenah diri mengingat persaingan dengan produk-produk asal luar negeri, terutama menjelang pelaksanaan MEA 2015 kian ketat.Indonesia, menurut dia, sebenarnya memiliki keunggulan dalam banyak hal. Selain faktor anugerah seperti lokasi geografis, sumber daya alam dan populasi, industri dalam negeri juga ikut menentukan baik buruknya perekonomian.

Sebab itu kebijakan ekonomi, struktur kelembagaan dan implementasi pelayanan usaha yang baik menjadi kunci keberhasilan peningkatan aktivitas perekonomian nasional."Dalam aspek kebijakan diperlukan deregulasi untuk menjamin kelangsungan mekanisme pasar yang sehat," tegas dia.

Dari sisi kelembagaan, lanjut Sofjan, mutlak diperlukan reformasi birokrasi untuk pelayanan usaha yang mudah, cepat dan dengan biaya yang kompetitif. "Makanya, reformasi kebijakan dan kelembagaan tersebut harus dilaksanakan oleh layanan pemerintah yang komitmen menghilangkan praktik-praktik buruk pemerintahan seperti korupsi, diskriminasi preferensi kolutif kekuasaan dan perbisnis, juga high cost economy lainnya," tandas dia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mengatakan untuk saat ini, butuh komitmen bangsa untuk menyelamatkan industri. Melihat kondisi yang ada, Indonesia perlu segera mempertajam orientasi kebijakan pembangunan industri, agar lebih searah dengan tantangan persaingan ke depan. Tanpa daya saing, potensi pasar Indonesiayang kini menduduki ranking 15 dunia hanya akan dinikmati produk asing.

"Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, Indonesia sangat membutuhkan keberadaan industri yang kuat, berdaya saing di pasar dalam negeri maupun global. Industri adalah kunci bagi peningkatan kualitas hidup bangsa, sekaligus kunci bagi ketahanan perekonomian nasional. Perlu kebijakan yang didukung seluruh pemangku kepentingan, untuk menempatkan pasar dalam negeri sebagai basis pengembangan industri dalam negeri,"jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hendri dalam menghadapi diberlakukannya sistem Perdagangan Bebas/Liberalisasi Pasar Global (tidak hanya ACFTA), pemerintah diharapkan melihat masalah yang dihadapi industri nasional dalam sudut pandang yang lebih luas. Jangan hanya sekadar dengan langkah defensif/protektif, namun kita harus berpikir bahwa pertahanan paling baik adalah dengan kebijakan ofensif.

"Diperlukan untuk menjaga dan menciptakan persaingan yang sehat, serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap peredaran barang di pasar domestik.Sesungguhnya banyak di antara produk industri nasional yang berdaya saing cukup bagus, bahkan mampu menembus pasar negara maju.  Namun, mereka sering kehilangan daya saing di pasar dalam negeri sendiri akibat iklim persaingan tidak sehat, baik akibat peredaran produk ilegal maupun karena tak adanya standarisasi produk," papar Hendri.

Produk domestik harus didorong agar dapat bersaing dengan barang impor. Untuk itu, program insentif industri harus terus dilanjutkan, seperti kebijakan pembatasan pelabuhan impor untuk produk/ komoditas tertentu. Di sisi lain, perlu larangan ekspor segala jenis bahan baku mentah agar industri lokal tercukupi kebutuhannya. Pengembangan industri hilir (pengolahan) juga harus dilanjutkan. Insentif pengembangan industri tertentu dan di daerah tertentu harus diperluas, termasuk memperkenalkan tax holiday (pembebasan pajak).Perlu terobosan percepatan proses dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI), termasuk konsistensi pengawasan barang beredar.

Terobosan percepatan implementasi harmonisasi tarif dan berbagai kebijakan fiskalpun diperlukan. Dalam hal ini, berbagai instrumen fiskal yang memungkinkan untuk menekan biaya produksi dan biaya usaha perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional. Misalnya, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) serta bea masuk (BM) bahan baku dan bahan baku penolong.

Untuk menghadapi Perdagangan Bebas, kita juga perlu mengoptimalkan berbagai kerja sama ekonomi bilateral seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (U-EPA), khususnya untuk memperkuat Struktur Industri. Dalam IJ-EPA a.l. disebutkan adanya keharusan Jepang untuk membantu capacity building sektor industri. Ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan daya saing industri domestik