NERACA

Jakarta – Akhir tahun lalu, pemerintah telah mencanangkan aksi peningkatan produktivitas pertanian. Adapun rencana aksi ini dinamakan dengan Aksi Bukittinggi. Tujuan rencana tersebut untuk peningkatan produktivitas pertanian nasional, dan untuk merealisasikan itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 66,9 triliun. “Di tahun 2014 untuk Aksi Bukittinggi di luar pupuk dan benih anggarannya adalah Rp 66,9 triliun,” ungkap Menteri Pertanian Suswono saat membuka Rapat Kerja Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Gedung Pusat Kementerian Pertanian, di Jakarta, Selasa (7/1).

Mentan menjelaskan dalam rangka pencapaian target pembangunan pertanian tahun 2014 tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan alokasi APBN tahun 2014 sebesar Rp15,47 triliun. Adapun alokasi anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan ke daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu juga, pihaknya mengalokasikan subsidi untuk pupuk sebesar Rp21,05 triliun dan subsidi benih sebesar Rp1,56 triliun. Padahal kebutuhan anggaran untuk implementasi rencana aksi Bukittinggi di luar subsidi pupuk dan benih mencapai Rp 66,9 triliun. 

“Pertumbuhan sektor pertanian akan semakin besar peranannya sebagai penggerak ekonomi rakyat apabila kebijakan perdagangan juga kondusif bagi usaha petani, pertumbuhan industri hilir semakin dipercepat, infrastruktur irigasi diperbaiki dan dikembangkan serta adanya dukungan ketersediaan lahan untuk perluasan dapat diselenggarakan guna mendukung Rencana Aksi Bukit tinggi,” tegasnya 

Adapun demikian, Suswono berharap proyek besar seperti Aksi Bukit Tinggi ini nantinya bukan hanya dibiayai oleh dana pemerintah (APBN) saja, tetapi juga akan melibatkan sektor swasta, BUMN dan masyarakat. “Seluruh kebutuhan investasi diharapkan berasal dari sinergi dan kolaborasi implementasi rencana aksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kadin, swasta, BUMN dan masyarakat,” imbuhnya.

Namun demikian, suswono menyadari bahwa masih ada kendala yang terjadi mengenai investasi di sektor pangan yang kurang diminati lantaran marginnya tipis. Oleh karenanya, pihaknya berharap investasi di sektor pertanian dibuka kepada siapa pun sehingga produktivitas pangan nasional mengalami peningkatan sesuai dengan apa yang diharapkan. “Jalur investasi disektor pangan kita selebar-lebarnya, siapa pun boleh masuk.” terangnya.

Adapun beberapa target produksi yang dicanangkan di dalam program ini antara lain: jagung tumbuh 12,48% dari 18,51 juta ton menjadi 20,82 juta ton, padi tumbuh 8,04% dari 70,877 juta ton menjadi 76,57 juta ton, kedelai tumbuh 85% dari 0,81 juta ton menjadi 1,5 juta ton, gula pasir tumbuh 22,05% dari 2,54 juta ton menjadi 3,10 juta ton, dan dagin sapi tumbuh 23,26% dari 0,43 juta ton menjadi 0,53 juta ton.

Selain itu juga, rencana Aksi Bukit Tinggi juga akan mencantumkan peningkatan produktivitas untuk bawang merah dan cabai. “Rencana ini sangat strategis yang akan diimplementasikan dengan mengoptimalkan dana yang ada untuk mencapai ketahanan pangan 2014. Dipacu produktivitasnya agar tidak terjadi gejolak harga dan ketergantungan impor,” paparnya. 

Kurangi Impor

Dalam kesempatan yang berbeda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan untuk mengurangi ketergantungan impor saat terjadinya kekurangan stok bahan pangan dalam jangka panjang. “Kalau ada gejolak pangan maka tidak harus selalu impor, kalau ke depan ketergantungan impor tinggi maka itu tidak baik, secara sosial juga tidak bagus maka sekali lagi solusinya peningkatan produksi,” kata Presiden.

Maka dari itu, Presiden meminta agar semua pihak dapat bekerja sama dan bersinergi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kalangan dunia usaha. “Kita hendak memobilisasi sumber daya. Mari kita pastikan ada lahan yang masih bisa digunakan. Harus ada modal finansial, kita pikirkan bank bagaimana, tenaga kerja, kerja sama teknologi juga bisa dilakukan. Transportasi kita pikirkan lebih efesien, infrastruktur yang diperlukan, irigasi seperti apa Jadi kalau kita bersinergi, rasanya kita bisa meningkatkan produksi itu," paparnya.

Kerja sama ini sambung SBY, merupakan kunci untuk menghadapi permasalahan keamanan pangan. Dengan jumlah penduduk yang ada saat ini, ditambah masalah perubahan iklim dan perdagangan pangan dunia, maka diperlukan langkah ekstra keras untuk memastikan keamanan pangan.

"Kita melibatkan dunia usaha, pikiran saya, kalau kita duduk bersama, pemerintah pusat keluarkan kebijakan dan regulasi yang tepat dan dunia usaha mau menjalankan usahanya dengan baik maka terjadilah usaha meningkatkan produksi ini," tutup Presiden.