Kasus Nazar Pukulan Telak Aparat Keamanan

Kasus Nazar Pukulan Telak Aparat Keamanan

Jakarta---Belum tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin merupakan pukulan telak bagi aparat Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini sebuah pukulan yang telak bagi aparat hukum. Bolanya sebetulnya bagaimana petugas hukum, bisa ga menangkap Nazaruddin,” kata Direktur Indo Barometer M Qodari dalam dialektika demokrasi “Ada apa dibalik nyanyian Nazaruddin?” di ruang wartawan, gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (21/7).

Karena itu, usul Qodari, Presiden SBY harus memberikan tenggat kepada Kapolri untuk menangkap Nazaruddin. “Juga teman PD harus menyuarakan itu di DPR. Kalau tidak berhasil ditangkap, ya Kapolri diganti,” tegas dia.

Pasalnya, kata Qodari, daya rusak Nazaruddin bagi PD terjadi dari hulu sampai ke hilir. “Hilirnya adalah suara di 2014, hulunya pada tataran atas DPP PD. Ini sangat mengancam eksistensi PD,” ungkap dia.

Adapun Ketua DPP Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika mengaku heran dengan a ‘nyanyian’ Nazaruddin. Awalnya Nazaruddin menyebut banyak nama. Namun kemarin, Nazaruddin hanya ‘menembak’ satu sosok, yakni Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum.

Menurut Gede Pasek, selain itu menunjukkan ketidakkonsistenan Nazaruddin dalam membuat pengakuan, juga ada pergeseran ‘bidikan’. “Tanyakan semuanya kepada orang dibalik Nazaruddin. Tidak tahu ending-nya kapan, dan di mana, yang tahu cuma dalang di balik Nazaruddin,” ungkapnya

Pasek heran dengan lemahnya aparat penegak hukum, dan intelijen yang hingga kini belum berhasil menangkap Nazaruddin. Pasek pun mempertanyakan apakah sekian lemahnya aparat keamanan dan intelijen tidak bisa mengungkap semua itu.

“Namun, semua hal itu adalah uji daya tahan rumah kami. PD dalam fase itu. 2012 kami yajin semua sudah selesai. Kuncinya ada pada bagaimana mengembalikan, dan menyelesaikan soal ini,” pungkas dia. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sidang Kasus SKL BLBI - Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi

Sidang Kasus SKL BLBI Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi NERACA Jakarta - Selain bertumpu pada fakta-fakta…

Yusril: Misrepresentasi dalam Kasus SAT Tidak Ada dan Tidak Pernah Terjadi

Yusril: Misrepresentasi dalam Kasus SAT Tidak Ada dan Tidak Pernah Terjadi NERACA Jakarta - Pengacara senior Yusril Ihza Mahendra mengemukakan…

Penegakan Hukum Berlapis untuk Kasus Karhutla

Penegakan Hukum Berlapis untuk Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Rasio…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan, Kemendag atau Bulog Yang Dievaluasi - Impor Beras

  NERACA   Jakarta – Persoalan impor beras mengemuka saat perseteruan antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan.…

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2%

  NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018…

Harapan DPR Kepada Pemimpin Bekasi

      NERACA   Jakarta – Pasca dilantiknya Walikota Bekasi Rahmat Efendi dan Wakil Walikota Tri Adhiyanto, Anggota DPR…