Nasib Ekonomi dan Potensi Korupsi di Tahun Politik - Oleh: Bhakti Dharma MT, Peminat Masalah Ekonomi, Politik dan Sosial Kemasyarakatan

Setelah menapaki kaki pada tahun 2014 ini, tentunya sejumlah harapan besar terbentang di depan mata, bahwa pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, kehidupan di segala bidang bakal lebih baik. Namun, di balik harapan besar itu, tersembul kecemasan sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2014. Tahun ini tensi politik bakal memanas, seiring dengan persiapan elite politik dan partai politik (parpol) menyambut ritual demokrasi 5 tahunan tersebut. Konsekuensi dari kegaduhan politik itu bisa berimbas pada bidang kehidupan lain, seperti ekonomi, hankam, dan sosial. Stabilitas kehidupan bangsa di segala bidang memasuki situasi rawan. Untuk itu, semua elite politik diharapkan mengedepankan sikap kenegarawanan dalam mengaktualisasikan perjuangan politik mereka.

Demikian pula, segenap elemen masyarakat juga bersikap waspada mengantisipasi segala dampak negatif dari gesekan antarelite dan antarparpol tersebut. Dimulainya kontestasi figur-figur yang ingin menjadi caleg maupun kandidat capres-cawapres akan melahirkan kegaduhan politik. Sistem pemilihan langsung saat ini memaksa para calon untuk menyosialisasikan diri lebih dini, guna meraup dukungan publik. Menghadapi pilpres, tak bisa dielakkan masing-masing kandidat beserta tim suksesnya berupaya menonjolkan kapasitas dan integritas personal, seraya mendorong isu-isu negatif yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas dan reputasi lawan politiknya. Agenda politik lain yang bakal mewarnai 2014 adalah konsolidasi parpol menghadapi pemilu.

Dimulainya tahap konsolidasi, energi dan perhatian para elite akan tersedot untuk mengurusi parpol masing-masing. Apalagi, sejumlah menteri di kabinet ada yang merangkap jabatan ketua umum parpol, dan beberapa menteri lainnya menduduki jabatan strategis dalam kepengurusan parpol. Mau tak mau upaya pemenangan pemilu menjadi tanggung jawab mereka. Tak hanya itu, beberapa menteri juga menyatakan diri menjadi kandidat capres. Akibatnya, fokus pada tugas dan tanggung jawab di kementerian akan berkurang. Ini berpotensi melahirkan stagnasi di pemerintahan.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi manipulasi program kementerian untuk tujuan politik menteri bersangkutan. Apalagi, manipulasi itu menyangkut APBN. Tentu menjadi sebuah kejahatan politik yang luar biasa, apabila para menteri mencari celah untuk menunggangi program dan anggaran di kementeriannya, demi mewujudkan ambisi dan tujuan politik pribadi serta partainya. Kegaduhan politik tersebut sangat berpotensi mengganggu bidang kehidupan yang lain, terutama ekonomi. Perekonomian nasional selama ini secara konsisten menorehkan pertumbuhan yang mengesankan.

Lesunya Perekonomian Global

Meski dihadang lesunya perekonomian global, dalam lima tahun terakhir kita mampu tumbuh rata-rata 6 persen. Tren pertumbuhan yang positif tersebut, diharapkan bisa berlanjut pada tahun ini. Namun, di sisi lain perekonomian nasional tengah menghadapi tantangan besar, antara lain tekanan defisit transaksi berjalan. Tahun lalu, defisit transaksi berjalan diperkirakan mencapai US$ 31 miliar atau 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun ini, Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit di kisaran US$ 25 miliar atau 2,5 persen dari PDB. Namun, jika pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter terganggu oleh situasi politik menjelang pemilu, dikhawatirkan tekanan semakin besar, dan defisit justru bertambah besar.

Untuk itu, para pengurus parpol, caleg, dan bakal capres diminta memperhatikan asas kepatutan dan mempertimbangkan secara cermat potensi dampak dari langkah-langkah politik yang hendak ditempuh agar tidak kontraproduktif bagi perekonomian nasional. Kita perlu menyadari, pemerintahan sekarang, hasil Pemilu 2009 mampu mewariskan kondisi yang baik di segala bidang kehidupan. Sebab, hal tersebut sekaligus menjadi modal berharga bagi pemerintah berikutnya, hasil Pemilu 2014. Presiden baru akan memulai masa pemerintahannya dengan segala kondisi yang diwariskan oleh pemerintah saat ini. Jika langkah politik mereka merusak momentum pertumbuhan sehingga perekonomian nasional memburuk, tugas berat akan menghadang pemerintahan baru untuk membangun kembali fondasi ekonomi yang hancur.

Berdasarkan pengalaman krisis 1998, perlu waktu lama untuk memulihkan kembali perekonomian. Ini tentu sebuah kerugian besar bagi seluruh bangsa Indonesia, akibat ulah elite politik yang tak bertanggung jawab dan hanya memikirkan syahwat kekuasaan. Masyarakat berharap para elite bisa menjalankan politik yang bermartabat, yang menjauhi pertarungan liar, dan lebih penting dari itu, tidak membuat kepentingan rakyat semakin terpinggirkan. Para politisi hendaknya tidak membuat kegaduhan yang justru menyengsarakan seluruh bangsa.

Kita tentu masih mengingat bahwa sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2013 lalu cukup banyak menggulung koruptor dan patut diapresiasi. KPK berhasil membuktikan kalau mereka mampu menjerat pelaku-pelaku korupsi kelas kakap tanpa pandang bulu. Koruptor kakap, yang selama ini merasa aman dan nyaman karena seolah tak tersentuh hukum, kini harus merasakan dinginnya jeruji besi penjara. Langkah KPK yang terus memburu tersangka korupsi kelas berat patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Namun, momentum dukungan itu jangan pula membuat KPK terlena atau malah masuk angin kepentingan-kepentingan tertentu.

Sepanjang 2013 KPK telah membuktikan kalau mereka adalah lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pada akhir Februari lalu, KPK menetapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus gratifikasi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Anas disangka menerima hadiah atau janji saat dia masih menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pun disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selang sebulan kemudian, yakni akhir Maret 2013, KPK kembali menetapkan ketua umum partai politik sebagai tersangka. Kali ini, KPK menjadikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Luthfi menjadi tersangka terkait dugaan suap dalam penentuan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Bahkan, saat ini Luthfi harus mendekam di balik jeruji besi setelah divonis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam perkara korupsi pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Gebrakan KPK terus berlanjut. Pada awal Oktober lalu penyidik KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Akil ditangkap bersama empat orang lainnya terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Kita patut mendukung berbagai upaya KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Dukungan publik sangat dibutuhkan KPK. Publik harus bisa menjadi beking bagi KPK untuk menembus tembok kepenting- an politik dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan KPK untuk bisa mengungkap skandal korupsi kelas berat, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu 2014 ini karena diyakini bahwa tahun ini, akan banyak pihak yang berusaha mencari modal politik dengan cara korupsi. (analisadaily.com)

Related posts