Tidak perlu pakar politik menganalisisnya, para ibu-ibu rumah tangga yang penulis temui ketika berbelanja di kedai penjual Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan di pajak tradisional menganalisis kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram hanya akal-akalan para pemimpin negeri ini untuk mencari simpatik rakyat.

Permainan politik para elite negeri ini kata para ibu rumahtangga itu mempermainkan harga gas elpiji agar emosi rakyat terbakar dan unjukrasa minta ditinjau ulang dan diturunkan. Permintaan itu nantinya bakal direspon para elite negeri ini yang sedang berkuasa dan diberikanlah alasan demi rakyat pemerintah menurunkan harga gas elpiji 12 kilogram.

Luar biasa analisis para ibu rumahtangga yang penulis dengar ketika sama-sama berbelanja di pajak tradisional. Para ibu rumahtangga itu rata-rata pendidikannya tamatan SLTA dan beberapa orang sarjana.

Ada rasa bangga pada diri penulis mendengar analisis para ibu rumahtangga itu sebab anggapan selama ini masyarakat tidak mengetahui politik, ternyata cukup cerdas melihat dan membaca fenomena politik yang berkembang.

Analisis para ibu rumahtangga itu menggelitik penulis untuk menulis artikel ini ketika membaca Twitter-nya Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengritik kenaikan harga elpiji 12 kilogram. 

Membaca dan mencermati Twitternya SBY itu, relevan dengan apa yang dianalisis para ibu rumahtangga itu yakni sangat lucu dan aneh jika SBY mengkritik kenaikan harga elpiji 12 kilogram di twitternya. Penulis tidak bisa memastikan apakah yang men-twitter itu asli SBY sendiri atau ajudannya atau orang kepercayaan SBY. Namun, jika SBY mengkritik kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram, muncul pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menjalankan pemerintah ini, bukankah Presiden Indonesia, SBY?

Direktur Pertamina itu si Karen, secara struktur Dirut Pertamina dibawah kendali Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Menteri BUMN dibawah kendali Presiden atau Menteri adalah pembantu presiden yang semua pekerjaan dibawah kendali Menteri harus dilaporkan dan diketahui Presiden.

Penulis sebagai ibu rumahtangga dan seorang tenaga pendidik, mengajarkan kepada siswa tentang struktur pemerintahan Negara Indonesia, mengapa dalam pelaksanaannya tidak seperti yang penulis ajarkan. Muncul rasa takut nanti mendapat protes dari para siswa di dalam kelas. Hal ini beralasan karena para siswa sekarang ini sangat cerdas, tanggap dengan apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk para ibu rumahtangga yang penulis temui di pajak tradisional ketika sama-sama berbelanja.

Kenaikan Sangat Memberatkan

Kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram yang diberitakan PT. Pertamina Tbk, per 1 Januari 2014 menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi tabung gas 12 kg sebesar 68 persen atau sekitar Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, kenaikan per tabung gas elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga per tabung Rp 70.200.

Masih menurut Pertamina, kenaikan harga itu dilakukan untuk menekan kerugian harga jual gas elpiji 12 kg yang rata-rata mencapai Rp 6 triliun per tahun. Harga pokok perolehan gas elpiji dikatakan sudah mencapai Rp 10.785 per kg.

Penulis kurang paham hitung-hitungan bisnis, akan tetapi apa benar PT. Pertamina Tbk sudah rugi? Secara umum dan logika PT. Pertamina Tbk belum rugi. Jelasnya kenaikan harga gas elpiji dari Rp. 70.200,- menjadi Rp 117.000,- sangat memberatkan konsumen atau para ibu rumahtangga dan satu ketidakwajaran naik dengan diatas 50 persen atau naik sebesar 68 persen.

Bingungnya penulis, jika diberitakan PT. Pertamina Tbk rugi maka menaikkan harga gas elpiji 12 kg dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 per tabung. Sementara masih dalam berita dari PT. Pertamina Tbk memberitakan pada tahun 2012 lalu PT. Pertamina Tbk meraih laba bersih sebesar Rp 30 triliun. Pertanyaannya, mengapa ketika tahun 2012 lalu PT. Pertamina Tbk meraih laba bersih Rp 30 triliun harga gas elpiji 12 kg maupun gas elpiji 3 kg tidak turun?

Dari analisis ekonomi orang awam seperti penulis ini terlihat bukan karena faktor rugi atau beruntung PT. Pertamina Tbk akan tetapi lebih dominan dari faktor politik yang mana tahun 2014 ini disebut-sebut sebagai tahun politik. Artinya, semua sektor kehidupan ingin dipolitikkan. Luar biasa dan ini sangat berbahaya.

Secara ketatanegaraan, secara manajemen Negara Indonesia maka sangat tidak logis Kepala Negara Indonesia tidak mengetahuinya. Pasti mengetahuinya karena secara hirarki, secara struktur pemerintahan produsen gas elpiji 12 kg itu PT. Pertamina Tbk dibawah kendali Menteri BUMN dan Menteri BUMN dibawah kendali Presiden. 

Menko Perekonomian, Menteri BUMN dan Dirut Pertamina adalah pejabat negara harus bertanggungjawab kepada Kepala Negara atau Presiden dan Presiden harus bertanggungjawab kepada semua rakyat Indonesia yang memilihnya secara langsung.

Tidak masuk akal jika Menko Perekonomian, Menteri BUMN dan Direktur PT. Pertamina tidak mampu mengendalikan harga gas elpiji yang asalnya dari bumi ibu pertiwi. Lain halnya jika gas elpiji itu bukan ditangani PT. Pertamina Tbk, misalnya oleh perusahaan asing milik bangsa asing.

Tahun ini disebut-sebut tahun politik maka semua dipolitikkan. Hal ini tidak benar dan sangat memberatkan rakyat yang sedang sulit perekonomiannya. Pemerintah telah membawa rakyat kepada jalan yang salah yakni meminta masyarakat Indonesia melakukan peralihan dari mempergunakan minyak tanah mempergunakan gas dengan alasan harga gas jauh lebih murah dari harga minyak tanah.

Apa yang dikatakan pemerintah, para elite politik negeri ini ternyata tidak benar. Faktanya kini gas elpiji harganya terus naik dan ketika minyak tanah tidak ada lagi maka rakyat hanya punya satu pilihan yakni gas dan ketika pilihan hanya gas maka harga gas elpiji melambung tinggi. Fenomena ini dapat dikatakan pemerintah telah menjebak atau membohongi rakyatnya sendiri.

Rakyat Indonesia (baca: para ibu rumahtangga) kini bingung dengan naiknya harga gas elpiji yang begitu tinggi dengan alasan PT. Pertamina Tbk merugi. Namun, ketika tahun 2012 diberitakan PT. Pertamina Tbk mengalami keuntungan besar, harga gas elpiji tidak turun.

Aneh dan tidak logika dan dari keanehan, dari ketidaklogikaan ini analisis para ibu rumahtangga yang penulis temui ketika sama-sama berbelanja hari Minggu 5 Januari 2014 di satu pajak tradisional di Medan cenderung benar. Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebesar 68 persen ini diduga keras adalah permainan para elite politik di negeri ini untuk memicu kemarahan rakyat dan ketika rakyat marah maka diturunkan kembali agar dinilai rakyat pemerintah sangat peduli dengan rakyatnya.

Kini menjadi bertanya, mengapa begitu kasar permainan politik yang dimunculkan para elite negeri ini, apakah begini yang disebut-sebut para politisi dan pakar politik dengan tahun 2014 sebagai tahun politik? 

Seharusnya tidak begitu, tahun 2014 jika ingin disebut dengan tahun politik adalah tahun dimana mencerdaskan rakyat Indonesia dengan pola atau tata kenegaraan Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, berwibawa dengan jalan politik yang santun, mengayomi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat karena sesungguhnya sistem Negara Indonesia adalah kekuasaan bertumpu pada rakyat, yakni dari dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan rakyat dijadikan objek politik dengan membuat para ibu rumahtangga menjerit akan tetapi rakyat dijadikan subjek politik dengan membuat para ibu rumahtangga menjadi senang maka semua keluarga Indonesia menjadi keluarga bahagia. 

Pada Senin (6/1) siang, akhirnya pemerintah menetapkan kembali harga gas elpiji 12 kg, turun dari kenaikan sebelumnya Rp117.708 menjadi Rp82.200. (analisadaily.com)