Mendesak Bank Mega Kembalikan Dana Elnusa - Kasus Pembobolan Dana Rp111 Miliar

Jakarta - PT Elnusa Tbk mendesak PT Bank Mega Tbk dan Bank Indonesia (BI) segera mencairkan dananya yang sekarang berada dalam escrow account. Pasalnya, Elnusa merasa sudah tidak ada lagi sengketa terkait masalah perdata dengan bank milik Chairul Tanjung tersebut. "Kami dari Elnusa melihat persoalan hukum kejahatan sudah ditangani polisi. Dan memang butuh waktu panjang, nah sekarang masalahnya tinggal perdata," kata Direktur Utama Elnusa Suharyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Kenapa perdata? Karena kami belum dapat kepastian kapan uang kami kembali. Kalau ada jaminan kapan ya kami tidak usah masuk ranah perdata. Yang jadi masalah itu masalah bank," imbuh dia.

Menurut Suharyanto, Elnusa sebagai nasabah Bank Mega merasa tidak dapat perlindungan disini. "Kami mohon DPR bisa dikasih arahan atau masukan apapun agar diberikan perlindungan kami sebagai nasabah," tegasnya.

Suharyanto mengatakan, jika melihat dasar ketika Bank Mega diberikan hukuman maka sudah seharusnya dan bisa segera dicairkan karena tidak ada sengketa lagi. Tetapi, sambungnya kenapa tidak bisa dicairkan saat ini. "Gubernur BI menyampaikan dana kami sekarang di escrow account Bank Mega. Dan pencairan escrow account harus dengan persetujuan BI kan saat ini dalam hal sudah tidak ada sengketa bank dan nasabah. Kenapa ga bisa ditarik?" ungkapnya.

Sedangkan Bank Mega belum akan mencairkan uang deposito Elnusa yang dibobol senilai Rp111 miliar. Pencairan deposito tersebut menunggu persetujuan dari BI. "Bank Mega posisinya menunggu BI. Escrow account harus persetujuan BI. Saya kita itu saja," ujar Direktur Utama Bank Mega J.B. Kendarto dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

.Seperti diketahui, Bank Mega dikenakan sanksi oleh BI untuk menyiapkan dana Elnusa dan Pemkab Batubara yang dibobol dengan membentuk escrow account sejumlah dana tersebut.

Sementara DPR-RI melalui Komisi XI sepakat meminta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegur dan menghadirkan Harvestindo Asset Management serta Discovery Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan kasus pembobolan dana nasabah PT Bank Mega Tbk (MEGA). Pasalnya, kedua perusahaan investasi tersebut belum juga terlihat batang hidungnya walau sudah diundang DPR.

Demikian disampaikan pemimpin rapat dan Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasih dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Bank Indonesia, Bapepam-LK, PT Bank Mega Tbk, PT Elnusa Tbk dan Pemerintah Kabupaten Batubara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Memberikan peringatan kepada Harvestindo apabila nanti dipanggil oleh rapat dengan Komisi XI DPR, harus hadir. Untuk kelancaran, dalam undang-undang persidangan itu bisa dipaksa datang, kalau mitra sidang tidak datang," tegas Achsanul.

Ia menjelaskan, kehadiran Harvestindo dan Discovery Indonesia sendiri menjadi sangat penting untuk menggali lebih jauh aliran dana di kasus pembobolan dana nasabah Bank Mega, yakni Elnusa dan Pemkab Batubara.

Ditempat yang sama Ketua Bapepam-LK Nurhaida mengatakan kesanggupannya untuk memanggil dan menegur Harvestindo. Tetapi tidak bagi Discovery Indonesia. "Terkait dengan pihak yang diwajibkan menghadiri, kalau mereka tidak hadir, maka mereka akan kami tegur. Sementara untuk Discovery itu tidak dalam pengawasan Bapepam-LK," kata Nurhaida.

Nurhaida mengharapkan agar perusahaan tersebut bisa hadir dan menjernihkan persoalan pembobolan dana nasabah di Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka.

Adapun kesimpulan Komisi XI DPR terkait kasus tersebut yang dibacakan oleh Pimpinan Rapat Achsanul Qosasi diantaranya, Komisi XI DPR RI meminta penegak hukum untuk menindaklanjuti dari kasus PT Enusa dan Pemkab Batubara yang ditempatkan pada PT Bank Mega sesuai proses hukum yang berlaku.

Kedua, Komisi XI DPR RI meminta kepada PT Bank Mega menyelesaikan rekomendasi yang disampaikan BI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen risiko operasional dan pengendalian intern serta kebijakan prosedur dan prosedur kerja termasuk peninjauan kembali kewenangan limit transaksinya. Termasuk juga harus ditingkatkan selain know your costumer juga know your employee di Bank Mega harus tahu betul bagaimana sikap dan perilaku karyawannya.

Ketiga, Komisi XI DPR RI meminta kepada Bapepam LK untuk memberikan peringatan terhadap Harvestindo agar nanti hadir pada masa sidang mendatang apabila dipanggil Komisi XI untuk membicarakan hal yang belum tuntas mengenai keterkaitan dana operasional yang dilakukan PT Harvestindo.

Keempat, Komisi XI DPR RI meminta kepada Bank Indonesia untuk meningkatkan pengawasan kepada industri perbankan agar tidak terjadi kembali kasus-kasus perbankan yang merugikan masyarakat dikemudian hari.

BERITA TERKAIT

Bank Dunia Proyeksikan Pertumbuhan 5,3% di 2018

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,3 persen, lebih tinggi dari…

Amartha Salurkan Pembiayaan Rp200 miliar

      NERACA   Jakarta – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pembiayaan dengan model financial technology (fintech)…

Bukalapak Rilis Tujuh Produk Reksa Dana Baru

NERACA Jakarta - Melihat tingginya minat investor terhadap produk reksa dana yang tersedia di BukaReksa, kini Bukalapak kembali menghadirkan tujuh…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya…

Amartha Salurkan Pembiayaan Rp200 miliar

      NERACA   Jakarta – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pembiayaan dengan model financial technology (fintech)…

Mahasiswa GenBI Diharapkan jadi Garda Terdepan

      NERACA   Bogor - Bank Indonesia (BI) meminta kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa BI dapat mendedikasikan ilmu…