NERACA

Jakarta – Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan negara dari pajak sepanjang tahun 2013 mencapai 93,2% atau sebesar Rp1.024 triliun dari target sebesar Rp 1.099,9 triliun. Masalah tidak terpenuhinya target pajak diakui berkaitan dengan lemahnya pendataan. Bahkan termasuk tidak berfungsinya e-KTP sebagai data yang terintegrasi. “Penerimaan pajak sepanjang tahun 2013 sudah mencapai 93,2% atau Rp 1.024 triliun dari target APBNP sebesar Rp1.099,9 triliun. Pada tahun 2013 kemarin pendapatan dari sektor tradable menurun. Masalahanya kegiatan ekspor/impor juga melemah,” kata Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Fuad Rahmany pada acara Evaluasi Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik 2013 serta Kinerja Realisasi APBNP 2013 di Jakarta, Senin (6/1).

Melemahnya kinerja tradable sepanjang tahun 2013 kemarin menjadi bukti pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada kondisi perekonomian asing. “Karena ekspor/impor melemah maka PPn kita juga agak drop. Hal ini membuat kita merasa pajak trable sebetulnya kurang baik terlebih pasar kita ketergantungan asing,” tambah Fuad. Di sisi lain, dia juga mengaku pendapatan pajak dari sektor non tradable masih terbilang minim. Pasalnya sektor tersebut umumnya diisi oleh segment sektor informal. Sehingga pemerintah kerap kesulitan dalam membaca data.

“Pendapatan pajak masih belum sepenuhnya terealisasi sehingga masih adanya pajak tertunggak selama tahun 2013 kemarin. Umumnya para penunggak pajak itu berasal dari sektor informal. Masalahnya pajak di sektor tersebut baik untuk data lembaga maupun data individu masih sangat lemah.

Lebih jauh mengenai minimnya pendapatan dari pajak individu di sektor non formal Fuad berharap pemerintah segera memperbaiki e-KTP. “Harusnya e -KTP bisa difungsikan dengan lebih baik untuk membantu penarikan pajak. Lagipula masalah ini sebetulnya problem nasional. Dan permerintah harus segera perbaiki itu,” tegasnya.

Selain itu Fuad mengaku terdapat lembaga dari pemerintahan yang telat bayar pajak 2013. Dengan begitu masih terdapat masukan pajak tahun lalu yang baru terbayar di awal Januari 2014 ini. Artinya catatan pendapatan pajak yang saat ini dilaporkan belum seutuhnya maksimal.

“Sebetulnya data pendapatan pajak 2013 kita masih akan terus bertambah seiring dengan banyaknya wajib pajak yang telat bayar. Sejauh ini sudah masuk sekitar Rp3,4 triliun. Angka itu didapat dari bendahara Pemda dan lembaga lainnya. Mereka memang kebiasaan agak terlambat bayar pajak,” ungkap Fuad.

 Selain pendapatan negara dari pajak, Fuad juga melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2013 mencapai Rp352,9 triliun. Angka itu lebih tinggi Rp3,7 triliun dari rencana yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp349,2 triliun. “Dari PNBB kita mampu realisasikan sebesar 101,1%. Pencapaian tersebut terutama berasal dari realisasi penerimaan PNBP yang bersumber dari penerimaan SDA (sumber daya alam),” tukasnya. [lulus]