Kebijakan Bisnis dan Investasi Maritim Base Perlu Digenjot

NERACA

Jakarta - Guna mempercepat pergerakan ekonomi daerah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian diminta untuk perlu lebih inovatif dalam mengeluarkan kebijakan bisnis dan investasi berbasis maritim, utamanya terkait dengan sarana penunjang kapal dibawah 5000 DWT untuk melayari jarak pendek sebagai jembatan konektivitas nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur mengatakan, kebijakan yang inovatif tersebut sangat berguna bagi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi daerah agar efisiensi ekonomi nasional yang selama ini membebani negara bisa ditekan. “Kita tidak bisa lagi mengandalkan angkutan barang atau komoditas melalui darat karena persoalannya banyak, biaya tinggi, infrastruktur terbatas, jadi kita saat perlu orientasi ke bisnis investasi berbasis maritim,” ungkap dia dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (6/1).

Natsir menuturkan, pembangunan dan rehabilitasi sarana pelabuhan dengan menggunakan anggaran APBN/APBD sementara jalan, namun sarana penunjang kapalnya masih terbatas/kurang. Menurutnya, produsen kapal dan perbankan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan kapal nasional khususnya untuk kapal 3.000 sampai 5000 DWT untuk mengangkut komoditas pangan, perkebunan tambang, minyak dan gas, dan hasil industri.

“Kita berharap agar Kementerian Perhubungan lebih freksibel menerapkan UU pelayaran untuk kepentingan investasi agar pengusaha mau berinvestasi di bidang ini, kalau Kemenhub kebijakannya masih konvensional maka investasi di bidang ini sulit berjalan maka biaya ekonomi nasional tetap tinggi,” kata Natsir.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada Kementerian Perindustrian agar realistis melihat kekurangan di industri maritim dan tidak membiarkan permasalahan semakin parah di kemudian hari. “Selalu mengatakan mampu dan ketidakmampuan lebih dominan selalu, ini kelihatan sehat tapi sakit didalam, begitu diotopsi penyakit udah parah,” ucapnya. Ke depan, tambah Natsir, pemerintah dan stekholder di bisnis maritim perlu duduk bersama dengan tidak saling menonjolkan egoisme sektoral.

Kekuatan Laut

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto masih berkeyakinan bahwa kekuatan Indonesia terletak di laut. Menurut dia, Integrasi Indonesia baik secara ekonomi, pertahanan serta sosial budaya hanya mungkin terwujud jika potensi kelautan terus ditingkatkan dan dikembangkan lebih jauh.

"Industri kelautan tidak terbatas pada perikanan dan hasil budidaya kelautan lain. Kita juga harus memperkuat industri maritim serta industri pertahanan berbasis laut. Industri maritim dan industri pertahanan berbasis laut harus dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan dan bukan sentralistik," katanya.

Meski memiliki garis pantai yang terpanjang serta jumlah pulau terbanyak di bumi, dengan wilayah 70% adalah laut, namun dalam banyak hal Indonesia merupakan negara yang masih lemah dalam hal industri kelautan, pertahanan di laut, kesejahteraan dari laut dan sumber daya manusia bahari.

Suryo mengatakan, dalam industri kelautan Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pasalnya, perhubungan laut, khususnya dalam penggunaan kapal dan tongkang masih banyak digunakan kepemilikan asing. Di lain pihak, industri pembuatan dan perbaikan kapal tidak kunjung berkembang. Sekarang ini saja diperkirakan hanya terdapat sekitar 250 usaha galangan kapal untuk melayani 12,000 populasi kapal di Indonesia.

Menurut Suryo, investasi di perkapalan merupakan investasi besar dengan return on investment tidak tinggi, tidak quick yielding. Di lain pihak industri perkapalan juga tidak mendapatkan previlage dari lembaga keuangan untuk kredit jangka panjang. “Regulasi dalam perkapalan juga masih menjadi kendala dalam investasi dan kegiatan usaha,” ungkap dia.

Pihaknya menghimbau langkah pertama yang harus dilakukan adalah BUMN yang berkatian dengan industri maritim bisa didorong dan didukung untuk berkembang secara efisien dan efektif. BUMN seperti PT PAL, PT Koja, PELNI, PT ASDP dan Pelindo perlu dijadikan pelopor dan national flag carrier dalam industri maritim.

Sementara itu, kata dia, salah satu penyebab lemahnya sektor perikanan nasional adalah sumber daya laut yang banyak dicuri oleh pihak asing. Para nelayan juga masih menggunakan perahu tradisional yang tidak mampu berlayar off-shore.

Di lain pihak, kapal nelayan asing mampu berlayar di laut bebas dilengkapi dengan cold storage, dengan sistem navigasi canggih dan mesin kapal yang kuat. "Kita perlu memodernisasi industri perikanan laut yang melibatkan nelayan kecil. Peran nelayan kecil tidak hanya untuk menangkap ikan tetapi juga bisa menjadi penjaga bagi laut dan pantai kita," kata Suryo.

Related posts