UU BPJS Harus Bisa Diimplementasikan

UU BPJS Harus Bisa Diimplementasikan

Jakarta----Pemerintah menginginkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa implementasikan di lapangan. Karena RUU BPJS perlu menyangkut semua aspek. “Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan, terutama di lapangan,"kata Menko Kesra Agung Laksono, kepada wartawan, di Jakarta, (21/7)

Oleh karena itu, Agung meminta agar pembahasan RUU BPJS dibahas kembali pada masa siding DPR berikutnya. "Penyelesaian itu bisa dibahas dalam masa sidang yang akan datang. Jadi diupayakan di sini agar betul-betul menghasilkan UU yang lebih sempurna dari segala aspek. Sampai hal-hal teknis dibahas,”tambahnya.

Menurut Agung, peleburan empat BUMN dalam RUU BPJS belum dijadikan suatu pembahasan. "Kita lebih mendorong hal-hal yang sifatnya seperti masalah transformasi, dan lain-lain," katanya.

Pemerintah pun tidak akan memaksakan pembahasan tersebut dalam masa sidang sekarang. "Tidak akan dipaksakan," pungkasnya.

Diketahui, rapat membahas RUU BPJS terakhir kali digelar pada Selasa 19 Juli 2011, yang salah satunya membahas jumlah dewan pengawas untuk BPJS. Masih sebagai usulan, jumlah usulan dewan pengawas sebanyak lima sampai sembilan.

Sementara dari sisi pemerintah, dewan pengawas adalah organ BPJS yang berfungsi melakukan pengawasan sesuai fungsi, tugas dan kewenangan atas pelaksanaan tugas BPJS.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar sebelumnya menyatakan jika tata cara penunjukan dewan pengawasan akan dibahas dalam rapat yang akan datang. "Materi hari ini banyak kemajuan. Untuk tata cara penunjukan akan dibahas di rapat yang akan datang. Itu yang dimaksud DPR akan konsolidasi dulu, pemerintah juga akan konsolidasi dulu," kata Mustafa beberapa waktu lalu.

Selain itu pendalaman tersebut menurutnya perlu, mengingat materi yang akan dibahas dalam rapat mendatang jauh lebih berat. "Materi yang akan datang akan lebih berat. Terutama menyangkut transformasi. Untuk BPJS belum disepakati dipisah atau tidak antara BPJS I dan II, tapi kelihatannya dipisah. Tinggal melihat angkanya saja," tandas Mustafa.

Sementara itu, Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan unjuk rasa menolak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di depan gedung DPR. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan "Tolak penggabungan empat BUMN".

Hingga saat ini, pemerintah belum mengesahkan RUU BPJS yang salah satu poin pentingnya adalah menggabungkan empat badan usaha milik negara (BUMN) penyelenggara jaminan sosial menjadi dua BUMN.

Rapat kerja panitia khusus BPJS yang sudah dilakukan pada Selasa 19 Juli akan dilanjutkan pada 19 Agustus mendatang. Pada rapat kali itu, salah satunya membahas mengenai jumlah dewan pengawas untuk BPJS. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan - CARE Contact Center

  NERACA   Jakarta - Layanan pelanggan merupakan hal yang sangat vital bagi perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik pelanggan…

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf NERACA Bogor - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam…

Jika Berinovasi, PLN Bisa Hemat Hingga Rp1 triliun

  NERACA   Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) memproyeksikan jumlah efisiensi yang diciptakan dari inovasi-inovasi korporat bisa mencapai Rp1…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…