UU BPJS Harus Bisa Diimplementasikan

UU BPJS Harus Bisa Diimplementasikan

Jakarta----Pemerintah menginginkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa implementasikan di lapangan. Karena RUU BPJS perlu menyangkut semua aspek. “Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan, terutama di lapangan,"kata Menko Kesra Agung Laksono, kepada wartawan, di Jakarta, (21/7)

Oleh karena itu, Agung meminta agar pembahasan RUU BPJS dibahas kembali pada masa siding DPR berikutnya. "Penyelesaian itu bisa dibahas dalam masa sidang yang akan datang. Jadi diupayakan di sini agar betul-betul menghasilkan UU yang lebih sempurna dari segala aspek. Sampai hal-hal teknis dibahas,”tambahnya.

Menurut Agung, peleburan empat BUMN dalam RUU BPJS belum dijadikan suatu pembahasan. "Kita lebih mendorong hal-hal yang sifatnya seperti masalah transformasi, dan lain-lain," katanya.

Pemerintah pun tidak akan memaksakan pembahasan tersebut dalam masa sidang sekarang. "Tidak akan dipaksakan," pungkasnya.

Diketahui, rapat membahas RUU BPJS terakhir kali digelar pada Selasa 19 Juli 2011, yang salah satunya membahas jumlah dewan pengawas untuk BPJS. Masih sebagai usulan, jumlah usulan dewan pengawas sebanyak lima sampai sembilan.

Sementara dari sisi pemerintah, dewan pengawas adalah organ BPJS yang berfungsi melakukan pengawasan sesuai fungsi, tugas dan kewenangan atas pelaksanaan tugas BPJS.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar sebelumnya menyatakan jika tata cara penunjukan dewan pengawasan akan dibahas dalam rapat yang akan datang. "Materi hari ini banyak kemajuan. Untuk tata cara penunjukan akan dibahas di rapat yang akan datang. Itu yang dimaksud DPR akan konsolidasi dulu, pemerintah juga akan konsolidasi dulu," kata Mustafa beberapa waktu lalu.

Selain itu pendalaman tersebut menurutnya perlu, mengingat materi yang akan dibahas dalam rapat mendatang jauh lebih berat. "Materi yang akan datang akan lebih berat. Terutama menyangkut transformasi. Untuk BPJS belum disepakati dipisah atau tidak antara BPJS I dan II, tapi kelihatannya dipisah. Tinggal melihat angkanya saja," tandas Mustafa.

Sementara itu, Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan unjuk rasa menolak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di depan gedung DPR. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan "Tolak penggabungan empat BUMN".

Hingga saat ini, pemerintah belum mengesahkan RUU BPJS yang salah satu poin pentingnya adalah menggabungkan empat badan usaha milik negara (BUMN) penyelenggara jaminan sosial menjadi dua BUMN.

Rapat kerja panitia khusus BPJS yang sudah dilakukan pada Selasa 19 Juli akan dilanjutkan pada 19 Agustus mendatang. Pada rapat kali itu, salah satunya membahas mengenai jumlah dewan pengawas untuk BPJS. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi - Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg NERACA Sukabumi - Meskipun…

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan…

BPJS Ketenagakerjaan Goes to Campus

SUMUT, Sebagai upaya memberi pengetahuan dasar tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para mahasiswa, BPJS Ketenagakerjaan melakukan safari ke sejumlah kampus…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Pembiayaan Proyek LRT akan Rampung Akhir Tahun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi…

Produk Citicon Kuasai Pasar Bata Ringan

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan infrastruktur dan properti sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, menyusul…