NERACA

Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pendapatan negara tahun 2013 terpenuhi sebanyak 95,2% atau Rp.1.429,5 triliun dari APBNP 2013 sebesar Rp1.502 triliun. Tidak terpenuhinya pencapaian itu disebabkan terjadi perlambatan ekonomi sepanjang tahun 2013 kemarin. Namun pengamat menilai letak permasalahannya ada di tata administrasi pemerintah yang tidak baik.

“Faktotrnya banyak memang kalau bicara target pendapatan negara yang realisasinya tidak mencapai target. Tapi pemerintah tidak bisa juga serta merta menyalahkan kondisi eksternal tentang perlambatan ekonomi global. Sebab dari sisi internal justru memiliki pengaruh yang lebih signifikan,” kata Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economist and Finance (Indef) Eko Listianto kepada Neraca, Minggu (5/1) pekan lalu.

Eko menjelaskan terutama dari sisi pajak yang hanya terealisasi sebesar Rp1.072,1 triliun atau sebesar 93,4%. Angka itu menunjukan pemerintah masih lemah dari sisi tata administrasi. Terutama pendapatan pajak pemerintah dari wajib pajak (WP) individu.

“Sistem perpajakan kita kan masih ribet terutama untuk WP individu. Nah masalahnya kebanyakan dari individu kita juga bekerja di sektor non formal. Jadi jelas masalah utamanya ada di sektor tata administrasi yang pendataannya kurang optimal,” tutur Eko.

Eko menambahkan sedihnya tata administasri perpajakan Indonesia bisa dibilang tertinggal. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia saja negara tersebut sudah memiliki pendataan WJ individu yang sudah terkoneksi dengan kartu penduduk. Maka seharusnya e-KTP dapat difungsikan juga untuk hal tersebut.

“Tidak usah jauh-jauh, kita bandingkan saja dengan Malaysia mereka sudah punya infratruktur berteknologi yang bisa mengintegrasikan data pajak individu melalui data kependudukan masing-masing. Untungnya lagi sebagian besar pekerja mereka ada di domain sektor formal. Nah kita dari sisi keduanya masih ketinggalan,” ungkap Eko.

Untuk itu Eko menghimbau agar pemerintah kedepannya segera memperbaiki masalah tata administrasi itu terlebih dahulu. “Jangan belagu dengan nambah-nambahain target pendapatan khususnya melalui pajak terlebih dahulu. Kita tahu tahun ini merupakan tahun politik jadi memang banyak janji. Karena yang terpenting adalah perbaiki dulu sistem administrasi pajak itu sendiri.”

Perlu diketahui pada hari ini Kementrian Keuangan (Kemenkeua) telah melansiri laporan penerimaan negara sepanjang tahun 2013. Dalam keterangan pers tersebut tertulis realisasi pendapatan negara sudah mencapai Rp1.429,5 triliun. Jumlah ini berarti sekitar 95,2% dari rencana yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp1.502,0 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 93,4% atau Rp1.072,1 triliun. Angka itu menunjukan realisasi penapatan pajak lebih rendah Rp76,3 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp1.148,4 triliun. Rendahanya pencapai itu disebabkan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2013. Juga disebabkan oleh kebijakan kenaikan PTKP serta melambatnya kegiatan di sektor industri pengolahan, pertambangan, dan keuangan. [lulus]