PPATK: Melalui Kebijakan dan Transaksi Tunai Valas - Modus Kejahatan Perbankan

NERACA

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai kasus kejahatan kerah putih seperti ‘perampokan’ di industri perbankan bisa terjadi, khususnya menjelang pemilihan umum (pemilu). Menurut PPATK, modus yang dilakukan dalam bentuk kebijakan maupun transaksi tunai dalam bentuk mata uang asing atau valuta asing, terutama dolar Singapura.

Oleh sebab itu, PPATK mendorong adanya langkah antisipasi dari pihak terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar memperketat pengawasan di industri keuangan. Kepala PPATK Muhammad Yusuf pun bersedia mengungkapkan modus melalui kebijakan yang dimaksud.

“Begini. Modusnya adalah dengan menggelontorkan sejumlah uang, seperti suntik modal, kepada bank dari suatu lembaga untuk alasan tertentu. Sebut saja untuk menyehatkan bank itu. Akan tetapi, setelah ditelusuri ternyata bank bersangkutan tidak membutuhkan suntikan modal. Inilah yang kita curigai bank tersebut menjadi alat distribusi uang gelap atau tempat pencucian uang,” katanya kepada Neraca, Jumat (3/1) pekan lalu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bila berbicara ‘perampokan’ bank, saat ini pola tersebut bisa saja tengah berlangsung, atau pun kalau belum ada, pasti akan terjadi. Namun, Yusuf mengaku kalau pola tersebut tidak sama dengan yang terjadi dengan PT Bank Mutiara Tbk.

Di mana bank yang dahulu bernama Bank Century ini lagi-lagi menerima dana bantuan tambahan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) senilai Rp1,5 triliun. Padahal sebelumnya, bank tersebut telah diguyur uang sebesar Rp6,7 triliun pada 2008 lantaran dinilai bakal kolaps dan berdampak sistemik.

“Kalau dikaitkan dengan kasus Bank Mutiara baru-baru ini, saya kira untuk saat ini hal seperti itu (perampokan bank) sudah sulit dilakukan. Terlebih, sekarang sudah ada OJK sebagai regulator pengawas industri keuangan, maka akan semakin terkonsentrasi oleh satu lembaga. Jika ternyata hal itu sampai terjadi lagi rasanya kita ini bodoh sekali,” tegas Yusuf.

Mengenai keberadaan OJK, Yusuf meyakini pengawasaan di industri perbankan dapat lebih ketat. Karena regulator sudah mempersiapkan tools-tools atau payung hukum berupa UU OJK yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi kembali ‘perampokan’ bank, khususnya menjelang pemilu.

Pecahan besar

Sejurus kemudian, Yusuf juga mengingatkan bahwa otoritas perbankan Tanah Air harus mengawasi dan mengatur secara ketat penggunaan mata uang asing (valuta asing/valas) yang beredar di Indonesia. Pasalnya, aksi kejahatan bank kerap terjadi dalam penggunaan mata uang asing dalam pecahan besar, khususnya mata uang dolar Singapura dalam bentuk pecahan SG$1.000 dan SG$10.000.

Uang asing dalam pecahan besar tersebut, imbuh Yusuf, saat ini menjadi salah satu alat suap yang semakin banyak digunakan koruptor. Namun, dirinya memaklumi jika transaksi perbankan tidak bisa dibatasi, akan tetapi dirinya meminta ada aturan yang bisa diterapkan untuk turut mencegah tindak kejahatan korupsi. “Misalnya, orang yang menukarkan SG$10.000 itu dimintakan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahkan bisa juga meminta rekomendasi atasan. Sehingga bisa diketahui apakah orang ini wajar atau relevan menukarkan uang sebanyak itu,” papar dia.

Dengan pecahan sebesar itu, dengan merujuk pada nilai tukar saat ini (1 SG$ = Rp9.700), maka bisa dipastikan seseorang bisa membawa Rp97 juta hanya dalam satu lembar kertas dolar Singapura.

“Saya mendesak Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan regulasi pembatasan transaksi tunai. Dari riset kami lakukan bahwa masyarakat melakukan transaksi tunai lantaran untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul sumber dana yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, suap, dan pencucian uang. Masalah ini pun jangan luput dari perhatian, selain kemungkinan terjadi ‘perampokan bank’ karena menjelang pemilu,” imbuhnya.

Meski begitu, Yusuf mengingatkan jika PPATK tidak memiliki perhatian khusus terhadap kasus ‘perampokan’ bank di Tanah Air. “Sebenarnya kami tidak fokus mempelajari kasus ‘perampokan’ bank. Tapi hal itu bisa saja terjadi apalagi tahun ini akan ada dua pemilu, legislatif serta presiden dan wakil presiden. Artinya, akan ada banyak pihak dalam hal ini para politikus yang sangat membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk mendukung kesuksesan mereka. Cara itu dilakukan dengan tidak baik,” jelas dia. [lulus/ardi]

Related posts