Jakarta – Kalangan pengamat dan akademisi menilai nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS akan cenderung mengarah ke kisaran Rp 13.000 pada triwulan I-2014, bila Bank Indonesia (BI) tidak serius melakukan intervensi pasar valas di tengah belum pulihnya defisit transaksi berjalan (current account) dan defisit neraca perdagangan Indonesia.

NERACA

Dalam setahun terakhir, nilai rupiah terdepresiasi hingga 21%  terjun bebas ke tingkat terendah. Pada tahun ini, banyak orang berharap kondisi akan membaik. Sayangnya hal itu akan sulit terjadi, justru sebaliknya rupiah akan terus melorot.  Akhir pekan lalu harga jual dolar AS tercatat  sekitar  Rp12.200,- Mungkin beberapa hari lagi, nilai US$  terhadap rupiah kian menguat seiring membaiknya perekonomian di negara Paman Sam itu. Dan pada puncaknya diprediksi mencapai  Rp13.000,- pada triwulan pertama 2014.

 “Sangat besar kemungkinan hingga triwulan I-2014 ini rupiah akan terus terdpresiasi hingga ada di level Rp13 ribu terhadap US$. Karena fundamental ekonomi kita memang lemah. Tidak ada kekokohan industri dalam negeri yang mapan untuk membantu hal tersebut,” ujar  pengamat ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko kepada Neraca, Minggu (5/12).

Dia menjelaskan,  dasar fundemantal makro ekonomi Indonesid di tahun 2014 terletak pada kemajuan industri di sektro riil. Tapi kondisinya saat ini jelas sangat tidak memungkinkan untuk mendorong kemajuan perekonomian dalam negeri. Terlebih untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Menurut dia, belum lagi pada tahun ini pemerintah AS akan melakukan tapering off . Penarikan stimulus mata uang itu dapat memperlemah nilai tukar rupiah ke arah yang lebih dalam. Hal itu terjadi karena fundamental nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat bergantung pada masuknya aliran investasi asing ke dalam negeri.

“Gimana mau kuat kalau kita melihat infrastruktur saja lemah. Karena insentif saja sebetulnya tidak cukup untuk mendorong industri. Bahkan intensif justru mengorbankan sektor lainnya dari pendapatan pemerintah. Jadi seharusnya memang infrasturktur yang diperkuat terlebih dahulu,” jelas Prasetyantoko.

Dia mengatakan, jika dibandingkan dengan kondisi keuangan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei, hal itu merupakan bukti kondisi makro ekonomi negara tersebut memiliki fundamental yang lebih kuat. “Terlebih kalau kita melihat Singapura. Mereka sangat siap untuk menghadapi guncangan ekonomi global. Di sana negara trading. Tapi faktanya juga cukup infrastruktur untuk industri. Sedangkan kita tidak siap baik dari segi trading maupun industrialisasi,” ujarnya.

Meski begitu Prastyantoko mengaku belum tahu apakah BI akan melakukan pembiaran atau tidak ketika nilai tukar rupiah ada di level Rp13 ribu. Meskipun ia juga mengakui tahun ini merupakan tahun politik. Artinya bisa jadi tidak banyak pihak termasuk BI yang akan memiliki perhatian terhadap hal tersebut.

“Belum bisa dikatakan apakah ada pembiaran atau tidak ketika rupiah ada di level Rp13 ribu. Sebab ketika di level Rp12 ribu kita juga masih menunggu meski hingga saat ini juga belum terlihat reaksi dari BI. Tapi memang seharusnya BI harus segera ambil langkah sebelum lebih dalam lagi terdepresiasinya,” ujarnya.

Pendapat senada juga dilontarkan guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika. Menurut dia, nilai rupiah akan terus melemah apabila pemerintah tidak  memperbaiki masalah yang ada di dalam negeri.

"Ada beberapa penyebab, yang membuat rupiah babak belur, sehingga membuat defisit keuangan. Pertama, pemerintah tidak mendiversifikasi komoditas ekspor dan negara tujuan ekspor. Kedua, pemerintah tidak mengontrol impor bahan baku penolong yang mencapai 70 % dari total impor. Ketiga, pemerintah gagal mengendalikan subsidi BBM, yang berakibat pada tingginya impor migas,"ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut Erani mengatakan, penyebab utama makin terdepresiasinya nilai tukar rupiah adalah defisit neraca pembayaran yang kian membesar. Hal itu terjadi akibat nilai impor lebih tinggi ketimbang ekspor.

"Saat ini yang harus diurus oleh pemerintah adalah memperbaiki neraca pembayaran agar defisit tidak terlalu besar. Rupiah harusnya dibuat kuat lagi," kata dia.

Erani mengingatkan, beberapa indikator ekonomi mulai keluar dari jalurnya sehingga fundamental makroekonomi cenderung melenceng jauh seperti terlihat pada indikator ekonomi seperti risiko fiskal, defisit neraca pembayaran, dan inflasi yang tinggi.

"Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Jangan sampai keluar jalurnya," ujarnya.

Karena itu, dia sangat menekankan agar pemerintah memperhatikan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Jangan sampai kondisi seperti itu dibiarkan berlangsung lama dan terus-menerus terjadi.

"Pemerintah harus jujur, mana saja pekerjaan rumah yang selama ini terabaikan. Ini merupakan alarm," ujarnya.

Hingga saat ini, menurut dia,  pemerintah tidak serius dan tidak fokus mengeksekusi kebijakan. Mereka sekadar memproduksi kebijakan demi memuaskan publik untuk sementara waktu dan tidak mengawal implementasinya.

Seperti bauran kebijakan moneter dan fiskal yang tidak dijalankan secara serius membuat kondisi perekonomian nasional tidak bisa berkembang optimal. Kondisi ini membuat upaya mengurangi defisit neraca pembayaran yang sudah berjalan selama delapan triwulan ini belum juga membuahkan hasil.

Menurut Erani, penyelenggaraan pemilihan umum pada April 2014 membuat agenda politik lebih mengemuka. Perhatian para elite politik, yang kebetulan merupakan pembuat dan penentu kebijakan, bakal lebih fokus menjalankan agenda politik dan membiarkan kebijakan ekonomi berjalan apa adanya.

Pengamat pasar uang, Farial Anwar, menilai pergerakan rupiah pada tahun ini akan sulit. Pasalnya selain karena tahun pemilu, upaya pemerintah untuk meredam gejolak rupiah tidak terlihat sehingga tidak ada kesungguhan untuk bisa mengintervensi pasar agar nilai tukar rupiah kembali normal. Pelemahan rupiah tidak hanya terkait faktor internal, tetapi juga eksternal, terutama dari potensi peningkatan nilai pemangkasan stimulus AS.

Dengan adanya pemilu, kata Farial, akan membuat para investor wait and see terhadap pemimpin yang baru sehingga mengakibatkan tekanan terhadap rupiah. sementara para politikus juga akan menjadi bagian dari pihak yang banyak menahan dolar karena kebutuhan pembiayaan pemilu.Namun begitu, pada 2014, sentimen negatif terhadap rupiah tidak sebanyak pada 2013 yang dihantam oleh beberapa sentimen seperti kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan BI Rate, dan isu pengurangan stimulus dari Bank Sentral AS.

Dia mengakui, tak adanya peraturan lalu lintas devisa yang tegas membuat kebutuhan dolar di dalam negeri tak kunjung tercukupi."Tidak heran jika rupiah tembus Rp12 ribu, karena kebutuhannnya banyak, untuk bayar utang , impor, tetapi likuiditasnya kering. Eksportir tak bisa diandalkan kembalikan hasil devisa kesini, ya jadi kejadian fluktuasi tajam yang tidak bisa terhindarkan," katanya, kemarin.

Maka dari itu, dia memprediksi nilai tukar rupiah maksimal diangka Rp12.500 “Kalau lebih dari itu, berarti pemerintah dan BI gagal menjaga rupiah,” ujarnya. Meski tekanan berkurang ketimbang tahun ini, potensi penguatan rupiah pun terbatas. Farial menambahkan perlunya alasan penguatan rupiah. Sementara itu, pasokan dollar AS terbatas. Terlebih lagi, investor asing juga masih menunggu hasil pemilu.

Sedikit Intervensi

Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, selama ini Bank Indonesia (BI) memang melakukan sedikit intervensi terhadap mata uang rupiah. “Memang intervensi, tapi itu juga tidak bisa menjaga nilainya, seharusnya juga jangan intervensi terlalu kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anthony menjelaskan pada November 2013 lalu sempat terjadi peningkatan ekspor. “Mungkin itu yang bisa membantu perbaiki defisit neraca transaksi berjalannya, menurut saya sebaiknya rupiah itu dibiarkan saja berfluktuasi,” ujarnya.

Menurut dia, intervensi terhadap rupiah bisa dilakukan ketika nilai US$ menguat sekali. “Kalau Rp12 ribu sampai Rp13 Ribu itu kan market ya, perlahan-lahan setelah current account deficit (CAD) membaik itu akan bisa normal,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, Jepang yang mempermurah nilai tukar mata uangnya. “Jepang itu mempermurah mata uang hingga turun sebesar 25% tapi perlahan-lahan membaik juga,” tutur dia.

Sedangkan untuk tahun pemilu ini, Anthony menilai nilai tukar rupiah dan perekonomian Indonesia tidak akan terlalu bergejolak selama kondisinya masih aman. “Kalau kondisinya lancar, itu tidak akan mempengaruhi kecuali kalau sudah sampai titik yang sangat menghambat seperti kerusuhan ya bisa pengaruh, tapi kalau tidak ada, ya tidak masalah,” ucap dia.

Anthony juga memprediksikan, rupiah di kisaran Rp12 Ribu hingga Rp13 Ribu masih cukup wajar. “Yang harus dipertanyakan apakah Maret nanti The Fed akan kembali mengurangi stimulusnya, kalau memang dikurangi lagi antara Maret dan Juni menurut saya sulit mencapai dibawah Rp 12 ribu,” tandas dia.

Ekonom FEUI Aris Yunanto menilai BI tidak memiliki amunisi yang cukup untuk mengatasi kondisi pelemahan rupiah. Dia menyebutkan, seharusnya BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi mengatasi pelemahan rupiah.

“BI tidak punya kekuatan untuk mengatasi kondisi ini, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan menghadapi tergerusnya pelemahan rupiah. Koordinasi antara BI dan OJK perlu dilakukan karena kekuatan moneter ada ditangan BI sementara institusi saat ini ada di OJK”, ujarnya.

Dia menyebutkan, cadangan devisa asing yang kuat dan kebijakan unutk menahan devisa asing (dolar) di dalam negeri merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan rupiah agar tidak terus melemah.

“Jika kedua hal ini tidak diterapkan, kemungkinan rupiah bisa mencapai level Rp 13.000-an jadi kenyataan,” katanya. lulus/nurul/sylke/bari/iwan