NERACA

Jakarta –  Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia meragukan klaim keberhasilan Program Bantuan 1000 Kapal Inka Mina oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo. “Sejak awal, KNTI menaruh perhatian terhadap mega proyek bantuan 1000 kapal ini. Bukan saja karena nilai proyeknya yang mencapai Rp 1,5 triliun. Tapi juga, realisasinya untuk restrukturisasi armada penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Sangat disayangkan, menteri lebih memilih berbohong daripada melakukan perbaikan sesuai rekomendasi sebelumnya dari para nelayan, DPR, hingga Badan Pemeriksa Keuangan,“ ujar Ketua Dewan Pembina KNTI M. Riza Damanik lewat Blackberry Messenger dalam bentuk siaran pers bersama kepada Neraca, Minggu (6/1).

Lewat pesan tersebut, disebutkan, di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kapal Inka Mina 250 diketahui baru 2 kali beroperasi dan rugi. Saat diserahterimakan 2012 lalu, kapal bantuan tersebut tidak dilengkapi alat tangkap yang memadai. “Dengan kenyataan seperti itu, bagaimana kapal dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan hingga milyaran rupiah?” gugat Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Temuan lainnya di Sumatera Utara, Kapal Inka Mina 63 dan 64, justru digunakan untuk mengangkut bawang impor dari Malaysia ke Sumatera Utara. “Secara fisik, kapal-kapal bantuan tersebut tidak layak untuk kegiatan menangkap ikan. Tingginya ongkos perawatan kapal, telah mendorong penggunaan kapal tidak sesuai peruntukannya, termasuk menjadi armada pengangkut bawang impor ilegal dari Malaysia,” terang Dahli Sirait, Pengurus Wilayah KNTI Sumatera Utara.

Hal serupa, sebut siaran tersebut, dikatakan Munir, Pengurus Wilayah KNTI Jawa Timur. “3 kapal bantuan KKP di Jawa Timur semakin tidak jelas masa depannya. Mulai dari kelengkapan kapal yang minim, hingga persoalan terbatasnya kapasitas nelayan dalam mengoperasikannya. Belakangan, Dinas Perikanan memilih memasang rumpon di Selat Madura,” kata Munir.

Itulah sebabnya, menurut Riza Damanik, KNTI Kami mendukung BPK segera melakukan Audit Khusus terhadap proyek bantuan 1000 kapal. “Di 2014, KPK perlu memperbesar komitmennya untuk mendalami potensi kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan. Kedepan, program bantuan seperti ini harus mengikutkan organisasi nelayan mulai tahap inisiasi hingga proses pengawasan,” tutur Riza.

Dianggap Berhasil

Sementara itu, melalui keterangan resmi sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan Pelaksanaaan Prioritas Pembangunan Nasional, memberi kesempatan nelayan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Di mana, pemerintah melalui KKP memberi dukungan sarana maupun prasarana, kapal Inka Mina dengan ukuran 30 Grosstone ke atas. Hingga 2014 mendatang, pemerintah menargetkan bantuan sebanyak 1000 kapal kepada kelompok nelayan di berbagai wilayah Indonesia.

"Sebanyak 507 atau 98% kapal inka mina dari total 519 realisasi pembangunan selama 2010-2012 telah sukses beroperasi dan berhasil meningkatkan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan di sejumlah daerah. Setidaknya hingga tahun 2013, kapal-kapal tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi hasil tangkapan yang mencapai sebesar 5,81 juta ton serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan besaran total pendapatan rata-rata 46 juta rupiah pertrip dengan kisaran 10 orang ABK perkapal". Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo di Jakarta, pekan lalu.

Program Inka Mina yang digulirkan KKP, tegas Sharif, kini mulai memperlihatkan dampak positifnya. Banyak cerita sukses kelompok nelayan penerima bantuan kapal Inka Mina. Bahkan rata rata, semenjak menggunakan kapal Inka Mina, nelayan penerima bantuan mendapatkan hasil dua kali lipat. Ini menunjukkan, sesungguhnya penggunaan kapal Inka Mina mempunyai tujuan untuk mengurangi kepadatan operasi penangkapan ikan di wilayah pantai dan di bawah 12 mil yang telah padat dengan perahu-perahu nelayan, sekaligus optimalisasi fishing ground di wilayah penangkatan ikan nasional.

Kedua, dengan menggunakan kapal Inka Mina, diharapkan mampu untuk mengurangi kepadatan operasi penangkapan ikan di wilayah pantai dan di bawah 12 mil yang telah padat dengan perahu-perahu nelayan, sekaligus optimalisasi fishing ground di wilayah penangkatan ikan nasional, Kedua, dengan menggunakan kapal Inka Mina, diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan, “Dengan program Inka Mina, secara langsung mendukung peningkatan kemampuan ABK dari skala kecil ke skala menengah dan besar dan bisa merekrut ABK minimal 10 nelayan per kelompok,” jelasnya.

Menurut Sharif, berdasarkan data yang diperoleh dari pengelolaan kapal inka mina yang telah operasional, secara keseluruhan pendapatan rata-rata 25 unit kapal Inka Mina per trip operasi penangkapan dapat mencapai lebih dari 100 juta rupiah, 16 unit kapal berpendapatan antara 75 – 100 juta rupiah/trip, 39 unit unit kapal berpendapatan antara 50 – 75 juta rupiah/trip, 153 unit kapal berpendapatan antara 25 – 75 juta rupiah/trip dan 274 unit kapal berpendapatan di bawah 25 juta rupiah/trip. “Nilai tersebut telah mendongkrak pendapatan yang cukup signifikan dan sangat di luar dugaan,” ujar Sharif.