BI Imbau Pelaku Usaha Lakukan Hedging

​NERACA

Jakarta - Di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun nasional, Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, mengimbau kepada pelaku usaha untuk tetap berhati hati ketika berutang. Dia mengatakan, ada baiknya dunia usaha menjalankan upaya preventif, misalnya dengan melakukan lindung nilai atau hedging.

"Jangan seperti sekarang di mana banyak perusahaan-perusahaan, yang mempunyai penerimaan dalam Rupiah, pinjam valas dan tidak dihedging dan akibatnya akan berdampak kepada laporan rugi laba dari pada perusahaan-perusahaan itu," ujarnya Agus, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Agus juge menjelaskan, ketika melakukan pinjaman, seharusnya pelaku usaha benar-benar memperhatikan aspek produktivitasn dan melakukan pengelolaan dengan baik. “Memang berutang tidak salah, tapi kalau berutang yang tidak perlu itu sebaiknya jangan dilakukan,” katanya.

Selain itu, Agus menilai perbaikan pada ekonomi dunia, juga akan mengakibatkan meningkatnya yield bunga surat utang di Negara-negara maju. “Akibatnya dana asing akan lari dari dalam negeri sehingga Indonesia akan kekeringan likuiditas,” ujarnya.

Saat itu, nilai tukar Rupiah akan semakin melemah dan pada akhirnya berdampak pada kinerja utang asing perusahaan."Kita sudah lihat bagaimana yield daripada Rupiah kita itu sudah cukup tinggi. Nanti kalau di luar negeri terjadi peningkatan-peningkatan bunga, itu akan betul-betul berdampak kepada Indonesia," jelas dia.

Sebelumnya, bank sentral telah melakukan penyempurnaan ketentuan terkait transaksi swap lindung nilai dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/17/PBI/2013 yang akan berlaku mulai 3 Februari 2014.

Berdasarkan keterangan di laman BI, Senin (30/12), bahwa transaksi swap lindung nilai kepada BI adalah transaksi swap beli bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara bank dengan BI.

Penyediaan instrumen swap lindung nilai bagi pelaku pasar domestik tersebut merupakan upaya BI dalam memperdalam pasar valas domestik dimana instrumen swap jangka menengah-panjang masih terbatas.

Hal tersebut ditujukan untuk meminimalkan risiko nilai tukar dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. Beberapa penyempurnaan yang diatur dalam PBI tersebut antara lain mengenai perluasan cakupan underlying transaksi, perpanjangan tenor transaksi dan setelmen secara netting, pricing, mekanisme transaksi dan dokumentasi transaksi.

Dengan penyempurnaan itu, kontrak lindung nilai dapat dilakukan dengan jangka waktu hingga 3 (tiga) tahun yang dilaksanakan melalui Transaksi Swap Lindung Nilai kepada BI dengan tenor 3 (tiga), 6 (enam), atau 12 (dua belas) bulan.

Transaksi tersebut dapat diperpanjang dengan penyelesaian secara netting. Melalui transaksi tersebut, bank dapat melakukan aktivitas lindung nilai atas kegiatan ekonomi baik atas nama nasabah maupun atas nama Bank.

PBI tersebut juga mencabut PBI No.7/36/PBI/2005 dan akan direview dari waktu ke waktu menyesuaikan perkembangan pasar valas domestik. [sylke]

Related posts