Langkah dan upaya pembangunan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil rata-rata 6% dalam 5 tahun terakhir, ternyata tidak dinikmati seluruh rakyat Indonesia secara merata. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tersebut justru melahirkan jurang kesenjangan yang makin melebar antara kelompok miskin dan kelompok menengah-kaya. Kondisi tersebut membuktikan belum terjadi pertumbuhan inklusif dalam kinerja perekonomian nasional. Pertumbuhan baru dinikmati segelintir kelompok masyarakat. Berdasarkan survei, dari jumlah sekitar 240 juta penduduk, 20% merupakan kelompok kaya. Meskipun persentasenya paling sedikit, namun kelompok ini yang menikmati porsi terbesar dari hasil pembangunan, yakni mencapai 48%.

Kelompok menengah yang sekitar 40% dari populasi, menikmati sekitar 36% kue pembangunan. Sedangkan 40% kelompok masyarakat hampir miskin, miskin, dan sangat miskin, ternyata hanya menikmati 16% kue pembangunan. Ketimpangan ini diperkirakan semakin melebar, dan menjadi bom waktu, jika tidak ada intervensi pemerintah secara konkret dalam kebijakan pembangunan ekonomi jangka pendek. Tak bisa dimungkiri, jurang kesenjangan itu dikontribusi kebijakan pemerintah yang atas nama pertumbuhan, cenderung menguntungkan kelompok menengah dan kaya. Kebijakan dimaksud di antaranya subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih terus dipertahankan dan menyedot APBN hingga ratusan triliun rupiah per tahun, juga kebijakan pertanahan nasional yang memberi keleluasaan kepada kaum pemodal besar untuk mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran. 

Lembaga perbankan (keuangan) pun turut berperan mendorong tumbuhnya kelompok menengah dan kaya, dan di sisi lain mengabaikan sektor pertanian yang merupakan “rumah” bagi mayoritas penduduk miskin di Tanah Air. Hal itu tercermin dari guyuran kredit konsumsi, seperti kredit kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan rumah dan apartemen, serta ekspansi besar-besaran pada kartu kredit. Padahal, defisit transaksi berjalan yang membelit perekonomian nasional dalam setahun terakhir, disumbang oleh tingginya konsumsi, yang notabene bagian dari gaya hidup dan kebutuhan kelompok menengah dan kaya. Pada kuartal ketiga lalu, defisit transaksi berjalan masih mencapai US$ 8,4 miliar. Meskipun menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 9,9 miliar, namun faktor penyebabnya masih tetap sama, antara lain tingginya impor BBM serta impor barang-barang konsumsi.

Kenyataan tersebut membuktikan, betapa pertumbuhan kelompok menengah yang selama ini menjadi salah satu yang kita banggakan, sejatinya menjadi embrio persoalan serius bagi perekonomian nasional, yakni melahirkan kesenjangan akut. Jika hal ini tidak dikendalikan melalui intervensi kebijakan yang lebih seimbang bagi kelompok miskin, kesenjangan tersebut menjadi bom waktu yang siap meledak kapan pun. Pemerintah harus menaruh perhatian serius terhadap ancaman ini. Sebab, gini ratio, yang merupakan indikator kesenjangan, telah menembus 0,41, yang merupakan tertinggi dalam sejarah. Artinya, sebelumnya kita belum pernah mengalami jurang kesenjangan yang menganga sedemikian lebar. Sekadar mengingatkan, pemerintah Orde Baru yang lalu memiliki Trilogi Pembangunan sebagai landasan penentuan kebijakan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. 

Pertumbuhan yang Berkualitas

Trilogi Pembangunan tersebut mencakup stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dua elemen terakhir tersebut merupakan kata kunci bagaimana seharusnya kebijakan pembangunan ekonomi nasional diarahkan. Bahwa pentingnya pertumbuhan ekonomi tinggi harus dibarengi dengan distribusi hasil pembangunan secara merata dan berkeadilan. Dengan kata lain, pertumbuhan yang kita raih haruslah pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, yang tidak semata pencapaian secara statistikal, tetapi terciptanya manusia yang berkualitas, yang merupakan sasaran utama pembangunan. Untuk itulah, intervensi kebijakan pemerintah harus terarah pada upaya membantu kelompok miskin, terutama petani di perdesaan. 

Beberapa langkah yang harus segera diambil pemerintah dalam jangka pendek antara lain mengimplementasikan reformasi agraria, dengan mendistribusikan lahan telantar kepada petani. Hal ini mengingat kepemilikan lahan di Indonesia rata-rata 0,3 hektare (ha) per petani. Dengan memberi lahan yang cukup bagi petani, tidak hanya sektor pertanian yang diuntungkan karena produktivitas meningkat, tetapi petani juga bertambah sejahtera. Selain itu, pemerintah harus mendorong industri pengolahan yang berbasis hasil pertanian. Hal ini penting untuk menampung tenaga kerja migrasi dari sektor pertanian. 

Langkah yang tak kalah pentingnya adalah mereformulasi kebijakan politik anggaran dalam konsep otonomi daerah. Otonomi daerah harus menjadi jembatan memperkecil jurang kesenjangan. Caranya, mempertajam prioritas anggaran dalam APBD agar tidak mayoritas terserap untuk biaya rutin birokrasi, tetapi lebih diarahkan pada program pembangunan. Di sisi lain, sampai saat ini pemerintah masih terkesan lambat dalam membangun perekonomian bangsa yang lebih modern. Lihat saja misalnya respon yang diberikan pemerintah terhadap banjirnya produk China di tanah air. Mestinya pemerintah bisa satu suara menyikapi banjir produk China di pasar dalam negeri. 

 Imbauan atau peringatan seperti ini perlu terus digemakan karena para menteri ekonomi tampak berbeda sikap. Sementara itu, berbagai kalangan tak pernah lelah mengingatkan pemerintah. Bahkan, rasanya para praktisi bisnis dan pengamat sudah kehabisan kata-kata dalam mengingatkan bahaya ketidakseimbangan perdagangan antara Indonesia dan China. Kecenderungan baru yang perlu digarisbawahi pemerintah adalah fakta tentang pergunjingan publik seputar dominasi produk China di pasar dalam negeri. Hal ini kini sudah menjadi perbincangan sehari-hari. 

Sebaliknya, dampak atau ekses dari banjir produk China itu pun sudah menjadi pembicaraan dan keprihatinan masyarakat kita setiap harinya, baik kalangan atas maupun mereka yang di akar rumput. Kecenderungan yang paling memprihatinkan adalah keengganan pengusaha kecil-menengah melakoni produksi. Banjir produk China mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mengalihkan orientasi mereka menjadi importir atau penjual produk impor karena lebih menguntungkan. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), banyak UMKM sebelumnya aktif mengkreasi produk. Kini, ambisi pengembangan produk itu tidak ada lagi. Skala usaha kecil sudah diturunkan menjadi skala mikro, sementara usaha berskala mikro diturunkan menjadi sektor informal. 

Perubahan itu begitu nyata di sektor garmen, kerajinan tangan, furnitur, serta sektor makanan dan minuman. Masalahnya adalah masyarakat pada umumnya sudah mulai cemas, tetapi pemerintah tampak tenang-tenang saja. Masyarakat cemas karena melihat kecenderungan itu sebagai proses nyata dari deindustrialisasi. Kita belum tahu seperti apa pemerintah mempersepsikan kecenderungan yang mencemaskan itu. (analisadaily.com)