Jakarta – Beban hidup ekonomi rakyat kini makin berat. Harga barang-barang merambat naik mengikuti kenaikan harga gas elpiji 12 kg yang semula Rp 80.000-Rp 90.000 sekarang meningkat jadi Rp120.000-Rp 140.000 (naik 60%). Tarif listrik industri pun naik mulai 1 Januari 2014 yang berpotensi menaikkan harga jual barang-barang industri lainnya dan sembako. Harga tiket KA Ekonomi juga turut meningkat 50% di awal tahun ini. Sementara masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan semakin was-was menghadapi beban ekonomi kian tinggi tersebut.

NERACA   

Fenomena kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia itu benar-benar menjadi ujian berat bagi pemerintah Indonesia yang siap memasuki tahun politik saat ini.   “Tahun 2013 sudah cukup ada kenaikan harga ataupun tarif kebutuhan dasar masyarakat. Jika dinaikan lagi pada tahun ini tarif maupun harga kebutuhan dasar, akan membuat masyarakat terbebani”,ujar Wakil Ketua Kamar Kadin bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Hariyadi Sukamdani, kepada Neraca di Jakarta, Kamis(2/1)

Menurut dia, seharusnya pada 2014 sudah tidak ada lagi tarif yang dinaikan pemerintah. Pasalnya, pada 2013 sudah cukup banyak tarif (administrated price) yang dinaikan pemerintah.  Sehingga bisa saja diturunkan jika memang pemerintah mempunyai komitmen untuk menurunkan tarif tersebut.

Dia mempertanyakan bagaimana blue print pemerintah untuk sektor-sektor tersebut. Karena gas sendiri menurut dia merupakan energi untuk produksi bagi banyak usaha yang dijalankan rakyat dan tentunya sangat dibutuhkan.

Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan kalau kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan elpiji 12 kg jelas akan menambah beban masyarakat dan yang lebih parah lagi adalah daya beli masyarakat akan menurun dan daya saing produk industri akan semakin lemah.

"Pemerintah tidak seharusnya mengambil tindakan seperti ini, masyarakat hidup sudah semakin sulit, jangan dibebani lagi dengan kenaikan LPG 12 kg, karena ini akan mengerek beberapa harga bahan pokok yang lainnya. Jadi sebaiknya pemerintah membatalkan kenaikan ini," ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut Franky mengungkapkan kalau untuk pengusaha saat ini kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan TDL yang masih menjadi beban berat, karena dua beban ini, semakin memukul industri dalam negeri untuk berdaya saing dengan produk impor yang masuk semakin liar di Indonesia."Karena dua faktor itu beban kita bisa naik sampai 10 %. Daya saing industri dalam negeri makin lemah," ujarnya.

Pengamat Ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, menilai pemerintah seakan abai dengan beberapa kenaikan yang terjadi di 2014. Padahal, kata dia, pemerintah harus bisa mengatur harga agar bisa terkendali sehingga tidak menimbulkan kenaikan inflasi yang terlalu besar seperti yang terjadi di 2013. “Beberapa kenaikan seperti tarif listrik untuk industri, kenaikan harga gas elpiji 12 kg, kenaikan tarif tol dan kenaikan lainnya pasti akan berdampak pada inflasi. Apalagi saat ini masih awal tahun dan diprediksi memberikan kontribusi inflasi,” kata dia, Kamis

Enny mengatakan jika pemerintah mengabaikan kenaikan yang akan terjadi, maka daya beli masyarakat akan tergerus, terutama untuk kalangan bawah. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung karena kelas menengah. Kalau daya beli mereka terganggu maka nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya jangan heran kalau kemiskinan meningkat,” jelasnya.

Menurut dia, kenaikan sektor energi akan menjadi penyumbang yang cukup besar selain dari sektor pangan. Pasalnya, kenaikan di sektor energi akan berakibat pada kenaikan pangan. Seperti contoh pada 2013 ketika ada kenaikan harga BBM, lalu melebar menjadi kenaikan beberapa bahan pangan. “Para pelaku usaha tidak mau rugi ketika beberapa bahan bakar dinaikkan, makanya nanti akan ada kenaikan harga produk,” ucapnya. 

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Sarman Simanjorang menegaskan, naiknya harga gas jelas sangat mengganggu kestabilan perekonomian dalam negeri. Pasalnya para pelaku usaha baik industri besar dan industri kecil seperti UKM sangat bergantung pada pasokan gas untuk menunjang akselerasi produksinya. “Kita pelaku usaha sih ikutin saja aturan mainnya yang pasti kalau ongkos produksi meningkat, maka harga jual juga meningkat. Tapi nanti yang kan masyarakat.  Dan kalau masyarakat susah gara-gara hal ini pasti salah pemerintah,” ungkapnya.

Sarman menilai, tidak pantas bagi pemerintah untuk menaikan harga gas. Karena pemerintah sendiri yang mendorong masyarakat untuk mengganti dari konsumsi minyak tanah menjadi gas. Namun, ketika masyarakat sudah meresponnya dengan positif yang terjadi justru malah masyarakat terus ditekan daya belinya.

“Kalau bisa malah pemerintah dapat menurunkan harga. Dengan begitu ongkos yang dapat dihemat dari pengeluaran gas dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Tapi kalau tidak bisa juga seminimalnya pemerintah bisa menstabilkan harga. Kalau masih tidak bisa juga jelas ini ada kekacauan,” tutur dia.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan, awal tahun baru 2014 masyarakat digemparkan dengan adanya kenaikan harga-harga. Mulai dari tarif listrik, air, gas, sampai dengan sektor pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya merangkak naik. Terang saja kondisi ini membuat beban hidup masyarakat Indonesia menjadi tercekik. Ini jelas mencerminkan kegagal pemerintah dalam mengintervensi harga produk maupun pangan. “Ini bukti nyata pemerintah tidak mampu dalam mengeintervensi harga, sehingga kondisi ekonomi nasional makin tidak kondusif di tahun ini,” katanya.  

Harusnya, sambung Riza pemerintah lebih aktif dalam merespon kenaikan harga produk maupun sektor pangan, dengan begitu pemerintah punya peran dalam menjaga kestabilan harga."Pemerintah punya kekuasaan penuh dalam menentukan harga, harusnya bisa lebih pro aktif, sehingga harga bisa ditekan," imbuhnya.

Atau bisa jadi adanya kenaikan harga ini sudah didesain oleh pemerintah, untuk kepentingan pribadi maupun golongan, mengingat selama ini imporsasi nasional, setiap tahunnya meningkat. “Selama masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah hampir dua periode ini, kenaikan harga-harga sudah menjadi tradisi dan pengulangan seperti tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Oleh karenanya, sudah saatnya masyarakat bisa lebih aware, sensitif, dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun pondasi perekonomian nasional. Karena jika pemerintah sudah tidak mempu untuk mengendalikan harga produk maupun harga pangan tentu ini menjadi suatu bukti kegagalan pemerintah saat ini.

“Masyarakat harus bersatu, untuk kritis terhadap pemerintah, jika perlu mengulang peristiwa tahun 10 Januari 1966, dimana mahasiswa melancarkan tuntutan yang dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu isinya tuntutan menurunkan harga-harga. Dan intinya sekarang masyarakat harus bersatu menuntut pemerintah untuk penurunan harga dan perbaikan ekonomi nasional secara keseluruhan,” tegasnya.

Defisit Perdagangan

Di sisi lain,  Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin melaporkan selama periode Januari hingga November 2013 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$5,6 miliar. Ini akibat defisit neraca perdangan migas, sedangkan surplus perdagangan non migas tidak seimbang.

“Sepanjang periode Januari hingga November 2013 neraca perdagangan Indonesia dengan luar negeri masih mengalami defisit hingga US$5,6 miliar. Hal ini terjadi karena sepanjang periode tersebut defisit neraca perdagangan migas kita masih mengalami defisit hingga US$11,83,” kata Kepala BPS Suryamin.

Lanjut, Suryamin mengatakan nilai impor Indonesia selama periode Januari hingga November 2013 memang mengalami penurunan hingga 2,8%. Pasalnya pada periode tersebut total nilai impor dalam negeri hanya mencapai US$171,17 miliar. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2012 sudah mencapai US$159,06 miliar. “Tapi penurunan impor itu belum seimbang dengan surplus ekspor kita yang baru mencapai US$6,23 miliar.”

Suryamin menjelaskan sebetulnya nilai impor Indonesia mengalami penurunan pada bulan November dibanding Oktober 2013 ini sebanyak 1,35% atau US$525,1 juta. Katanya nilai impor pada bulan November hanya sebesar US$15.148,9 juta. Sedangkan periode Oktober 2013 masih di angka US$15 674 juta. “Menurunnya nilai impor tersebut lebih disebabkan oleh penurunan nilai impor nonmigas sebesar US$990,1 juta atau 8,12%. Meski begitu nilai impor migas kita meningkat sebesar US$465, juta atau 13,39%,” tambahnya.

Lebih jauh Suryamin menjelaskan peningkatan impor migas dipicu oleh naiknya nilai impor minyak mentah sebesar 1,21% atau menjadi US$13,5 juta pada bulan November ini. Begitu juga dengan harga produk hasil minyak sebesar 21,08% atau menjadi sebesar US$452,8 juta. Tapi impor gas justru sebaliknya, mengalami penurunan tipis sebesar 0,62% atau US$1,3 juta. lulus/nurul/bari/agus/iwan