Industri Perbankan Mengaku Siap Membayar - Iuran OJK

NERACA

Jakarta -Industri perbankan Indonesia, merasa tidak keberatan untuk menyumbang iuran sebesar 0,03% hingga 0,04% dari aset oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, dengan aturan itu, perseroan merasa senang bisa menyumbang iuran tersebut.“Bank Mandiri senang bisa menyumbang banyak untuk OJK,” kata Budi di Jakarta, Kamis (2/1).

Selain itu, Budi juga mengharapkan nantinya, pengalihan pengawasan perbankan oleh OJK bisa lebih baik daripada pengawasan BI. “Saya harap lebih bagus lagi nantinya, selain itu, pengawasan industri asuransi dan jasa keuangan bisa ikut standar bank juga,” kata dia.

Selain Bank Mandiri, Bank Internasional Indonesia (BII) juga menyatakan kesiapan untuk menjalani aturan OJK terkait iuran yang diberlakukan kepada industri jasa keuangan. “Tahun 2013 lalu kan tidak ada fee yang dikenakan, tahun 2014 ini mau tidak mau harus diikuti,” kata Direktur Keuangan BII, Thila Nadason.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) OJK, OJK berhak menarik iuran kepada pelaku industri jasa keuangan di Indonesia, yang nantinya digunakan sebagai biaya operasional OJK. “Dengan dasar itu sudah harus dimasukkan di dalam cost di perbankan. Apalagi aturan fee itu sudah lama dibahas”, tambah Thila.

Thila juga mengaku optimis walaupun industri jasa keuangan di Indonesia membayar fee,OJK akan tetap mempertahankan independensinya. Bahkan, OJK akan mampu mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan di Indonesia dengan baik. “Mereka (OJK) akan melihat secara meluas. Jadi, akan lebih mendukung untuk pertumbuhan diberbagai aspek. Kebijakan itu juga akan membuat kita lebih efisien,” jelas Thila.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK, Nelson Tampubolon mengatakan, sejauh ini PP terkait iuran sudah tinggal ditandatangani oleh presiden. Artinya, bila PP iuran sudah ditandatangani oleh presiden, maka OJK tinggal mengimplementasikan iuran tersebut kepada pelaku industri jasa keuangan di Indonesia. “PP itu sudah di meja presiden. Tinggal menunggu PP ditandatangani presiden. Kita anggap mungkin sudah ditahap akhir

,"

kata Nelson.

Sebagaimana diketahui, iuran yang diberlakukan OJK kepada industri jasa keuangan masih menuai pro dan kontra. Meski demikian, peraturan itu harus segera dipatuhi mengingat peraturan iuran berada dipayung yang kuat, yakni UU OJK. “Pungutanya nanti bertahap. Hasil akhir kita belum tahu akan seperti apa sebelum ditandatangani oleh presiden. Nanti ditahun pertama itu 0,03% dan seterusnya bertahap”, jelas Nelson

Sebelumnya Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran OJK sebesar Rp1,645 triliun. Tahun ini, DPR juga sudah menyepakati pagu anggaran sebesar Rp2,408 triliun. Angka itu naik 46,37% dari pagu anggaran sebelumnya.

Di tahun berikutnya, anggaran pemerintah untuk OJK akan berkurang. Diharapkan, pada 2017 OJK telah lepas dari anggaran pemerintah dan murni mendapatkan dana dari iuran. Kalau pun ada ketergantungan dari pemerintah, itu pun jumlahnya tidak akan besar. [sylke]

Related posts