DPR Ingin Dalami Pengunduran Diri Dua Direksi BTN - Dorong ‘Orang Dalam’ Isi Kursi Direksi

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) harus obyektif dan tidak boleh mengintervensi terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) para bankir nasional. Hal ini mengacu dari kasus tidak lulusnya dua direksi PT Bank Tabungan Negara Tbk, Saut Pardede dan Evi Firmansyah, yang berujung pada pengunduran diri keduanya.

Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja mengatakan, kalau dirinya merasa ada kejanggalan dengan mundurnya Evi Firmansyah (wakil direktur utama) dan Saut Pardede (direktur) dari Bank BTN setelah kecewa atas hasil keputusan fit and proper test. Maka dari itu, Komisi VI DPR ingin menyelidiki lebih dalam lagi mengenai pengunduran diri tersebut, apakah hal ini merupakan keinginan pribadi atau desakan dari pihak lain.

“Sama halnya dengan pihak dalam dari BTN, maka fit and proper test juga bisa dilakukan oleh pihak luar, namun sekali lagi, hal itu diperlukan obyektifitas dan tidak adanya intervensi dari BI dalam memilih sehingga tidak ada pelanggaran atau pun penyelewengan. Aneh rasanya jika orang yang sudah mengenal seluk beluk BTN justru harus mengundurkan diri. Padahal tenaga dan pemikirannya masih diperlukan untuk memajukan bank tersebut,” ungkap Lili kepada Neraca di Jakarta, Kamis (2/1).

Terkait rumor adanya upaya BI ingin memasukkan orang-orang Bank Mandiri ke jajaran manajemen BTN bisa saja terjadi apabila bank sentral melakukan campur tangan atau intervensi terhadap penyeleksian direksi perbankan.

“Itu (intervensi BI) bisa saja terjadi. Kalau melihat kasus BTN, besar kemungkinan orang-orang Bank Mandiri masuk untuk mengisi kekosongan dua kursi direksi disana, atau istilahnya 'Mandiri Connection'. Maka dari itu, saya mendesak BI harus obyektif dalam memilih dan menyeleksi direktur baru perbankan, khususnya BTN, agar tercapai industri perbankan yang sehat,” ujarnya.

Lebih jauh Lili mengatakan, apabila terdapat rencana atau keinginan BI untuk meng-gol-kan pihak tertentu untuk mengisi posisi direksi BTN, maka hal ini dianggap melanggar aturan yang berlaku. Pelanggaran ini bisa saja dilakukan oleh BI untuk memasukkan pihak tertentu demi suatu kepentingan, yang tentunya, tidakakan membangun kinerja bank pelat merah yang fokus di kredit perumahan itu.

“Sebagai lembaga rakyat, Komisi VI DPR wajib mempertanyakan kepada pihak BTN jika terjadi hal semacam itu, dan dapat dipertanyakan kepada direktrur utamanya (Maryono), bahkan Kementerian BUMN. DPR akan segera menelusuri dengan cermat dan teliti apabila terdapatpelanggaran,” tegas Lili.

Oleh karena itu, dirinya mendorong ‘orang dalam’ BTN yang harus dipilih untuk mengisi dua kursi direksi. Dengan alasan, mereka lebih mengetahui seluk beluk atau tugas yang harus dijalani. Seandainya ‘orang luar’ yang direkrut, maka diperlukan adaptasi yang cukup lama sehingga tidak terciptanya efektifitas dalam bekerja.

“Jika direksi baru BTN diambil dari pihak luar, mereka akan terlebih dahulu meraba-raba mengenai pekerjaan yang akan ditangani dan hal ini hanya membuang-buang waktu saja. Lebih baik mengambil dari pihak BTN sendiri yang mengetahui pekerjaannya dan tinggal menjalankan saja,” jelas Lili.

Dinilai sudah tepat

Di tempat terpisah, Kepala Eksekutif Bidang Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Nelson Tampubolon, menuturkan apabila BI sebagai otoritas sudah menentukan tidak lulus, maka OJK menganggap itu sudah tepat. “Kita tetap anggap itu sebagai keputusan otoritas, kecuali kalau mereka (direksi yang tidak lulus) mengajukan gugatan terhadap BI,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, Nelson menjelaskan pihaknya masih akan tetap memegang keputusan yang ada dari BI. “Kita masih melihat keputusan otoritas untuk tindak lanjutnya,” tambahnya. Nelson mencontohkan, misalnya Direksi Bank Tabungan Negara (BTN) Saut Pardede yang tidak lulus fit and proper test yang menggugat BI, lalu memenangkan gugatannya menurut dia kewenangannya telah dipulihkan.

“Kalau dia menang, artinya fungsi kewenangan dia itu dipulihkan, ya, tentunya kita harus menghargai keputusan pengadilan,” terangnya. Menurut Nelson, hal itu sudah membuat direksi tersebut dianggap tidak bersalah. “Bahwa kalau dia memenangkan gugatan itu dia dianggap tidak bersalah, jadinya kita harus menghargai keputusan pengadilan, kita lihat saja nanti,” imbuh Nelson.[ardi]

Related posts