Target Kemenperin Kembangkan Industri Nasional Dinilai Konsevatif - Sumbangan Terhadap PDB Masih Terlalu Kecil

NERACA

Jakarta - Pemerintah mempunyai visi dalam pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru. Namun, target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara baru industri maju di 2020 dinilai terlalu cepat. Itu baru bisa terwujud jika sudah ada road map industri yang kokoh, bahan baku dan barang modal tidak semuanya impor, keterkaitan pelaku ekonomi dan diversifikasi pasar ekspor.

Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika, mengatakan jika Indonesia sudah menemukan disain atau road map industri yang kokoh, menjalin keterkaitan antar pelaku ekonomi di pasar domestik dan menemukan diversfikasi pasar ekspor dan yang lebih penting adalah bahan baku dan barang modal tidak impor baru akan tercapai Indonesia menjadi negara industri maju baru di dunia. "Untuk mewujudkannya di 2020, saya menilai terlalu cepat. Namun, jika hanya mempertimbangkan kontribusi 30% industri terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020, hal itu bukanlah suatu hal yang mustahil, bahkan seharusnya minimal sudah di atas 30%,” ujar Erani saat dihubungi Neraca, Kamis (2/1).

Dengan kontribusi 30% industri terhadap PDB pada 2020, lanjut Ahmad Erani, masih belum bisa menjadikan Indonesia menjadi negara industri maju yang baru. Dia mengharapkan sektor tradable seperti industri pertanian dan pertambangan bisa menyumbang sekitar 70% PDB. Saat ini menurutnya, pertambangan hanya menyumbang 28% dan pertanian 17%. "Jadi tidak sampai 50% hingga 55% terhadap PDB. Kalau bisa mencapai 65-70% itu sudah bagus," imbuhnya.

Karena itu, ia menilai Kementerian Perindustrian sangat konservatif dengan hanya mentragetkan 30% kontribusi sektor industri terhadap PDB. Ini menunjukkan tidak adanya keberanian pemerintah mengekplorasi peran industri terhadap perekonomian nasional.

Menurut Erani, hingga 2020 kontribusi industri terhadap PDB bisa digenjot hingga 32-35% dalam struktur perekonomian nasional. Pemerintah, seharusnya lebih fokus dan penetratif dalam mendisain kebijakan industrialisasi.

Selain itu, pemerintah juga jangan hanya fokus pada besaran kontribusi industri terhadap PDB. Menurutnya, pemerintah harus mengembangkan sub sektor industri yang menjadi prioritas pada tujuan yang lebih spesifik. Erani mencontohkan, industri yang bisa menyerap tenaga kerja, terjadi transfer teknologi, dan nilai tambah untuk kepentingan ekspor. "Itulah yang semestinya dipilah lagi jadi lebih spesifik," terangnya.

Bicara penyerapan tenaga kerja dan orientasi ekspor, menurutnya tidak bisa dilepaskan dari tekstil, industri alas kaki, kulit, dan industri pulp and paper. Industri itu dinilainya bisa menopang terwujudnya negara industri maju yang baru.

Selain itu, industri yang bisa memberikan nilai tambah seperti kimia dan peralatan harus dikembangkan. Jangan lupa, industri lain pun harus dicari lagi yang memungkinkan Indonesia menjadi pionir dalam hal nilai tambah.

Ditanya industri apa yang bisa menjadi andalan, Erani mengatakan industri yang berbahan baku di dalam negeri. Karena itu, industri yang berkaitan dengan sumber daya alam bepeluang sangat besar. "Seperti industri kosmetik, Indonesia bisa menjadi pelopor sesungguhnya," ujarnya.

Bahan baku seperti CPO menurutnya tidak pernah diolah kembali sehingga bisa menjadi komoditas kosmetik. CPO selama ini hanya dipakai untuk minyak goreng. Padahal, ada sekitar 40-an item yang bisa dikembangkan hanya dari CPO. "Jadi industri makanan itu banyak sekali yang bisa dikerjakan," tuturnya.

Pembangunan Industri

Disisi lain, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga derap pembangunan industri harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi, budaya maupun sosial politik. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional.

"Masalah Nasional yang sedang mengemuka di antaranya: tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya perkembangan ekspor Indonesia, lemahnya sektor infrastruktur, dan tertinggalnya kemampuan nasional di bidang penguasaan teknologi," jelasnya.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan beberapa masalah pokok yang sedang dihadapi oleh sektor industri di Indonesia yaitu, Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen, Keterkaitan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya relatif masih lemah, Struktur industri hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek, Ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri, dan kegiatan sektor industri lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, Masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian.

Related posts