NERACA

Jakarta – Plt Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Johanes Widjanarko mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar 350 juta standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas yang tidak terserap konsumen domestik. Menurut dia, tidak terserapnya gas tersebut lantaran infrastruktur gas yang terbatas.

Ia mengakui permintaan gas untuk dalam negeri cukup tinggi, namun karena infrastruktur yang kurang. “Permintaannya tinggi, namun pasokan gas ke konsumen domestik masih belum maksimal karena kendala keterbatasan infrastruktur gas di mid dan downstream,” ujar Widjanarko di Jakarta, Kamis (2/1).

Kondisi tersebut, lanjutnya, telah membebani arus kas kontraktor kontrak kerja sama sebagai pemasok gas. Pada 2013, SKK Migas mencatat terdapat 15 pembeli gas dalam dan luar negeri yang menyerap gas di bawah volume terkontrak yaitu sebesar 420 million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 75.000 barel minyak per hari.

Pembeli domestik yang tidak bisa menyerap penuh gas tersebut antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan pabrik pupuk. Sedang pembeli luar negeri adalah Singapura dan Malaysia masing-masing 20 MMSCFD dan 60 MMSCFD. Widjonarko berharap kendala infrastruktur gas bisa segera diatasi sehingga penyerapan gas dapat sesuai dengan volume terkontrak.

Pada 2013, SKK Migas mencatat total penyaluran gas sebesar 7.030 billion British thermal unit per day (BBTUD) dengan rincian domestik 3.660 BBTUD atau 52,1% dan ekspor 3.370 BBTUD atau 47,9%. Volume gas ke domestik merupakan pertama kalinya lebih tinggi dibandingkan porsi ekspor. Pada 2012, porsi gas domestik mencapai 3.550 BBTUD atau 49,5% dan ekspor 3.631 BBTUD atau 50,5%.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, kendala distribusi gas ke konsumen industri perlu segera diselesaikan sehingga daya serap gas bisa lebih maksimal. "Pasokan gas sudah cukup, ternyata infrastruktur yang tidak siap. Kendala infrastuktur itu harus secepatnya diselesaikan agar gasnya tidak sia-sia. Padahal sangat dibutuhkan oleh industri," katanya.

Menurutnya, pembangunan infrastuktur distribusi gas tersebut tidak bisa dibebankan kepada industri hulu migas. Namun, harus ada dorongan dari pemerintah untuk kembangkan infras-truktur sektor hilir. Seperti Pertamina Gas (Pertagas) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). “Tapi masalahnya, ternyata PGN belum bisa meme-nuhi kebutuhan gas di sekitar Jawa Timur. Begitu juga dengan Pertagas belum selesaikan proyek pembangunan pipanya,” ujarnya.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini menyambut kerja sama penyaluran gas dengan pihak PT Kereta Api Indonesia Api (KAI) baik pemanfaatan lahan jalur rel kereta api maupun pengangkutan gas berupa CNG melalui kereta. “Sebab pembebasan lahan selama ini menjadi kendala,” ujarnya.

Kebutuhan Mendesak

Sebelumnya, Mantan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto menyatakan ketersediaan infrastruktur gas berupa jaringan pipa merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pertumbuhan industri. "Saya kira kalau perpipaan ada, industri akan otomatis tumbuh, sekarang tinggal bagaimana infrastruktur ini dibangun, oleh siapa, aturan apa harus diciptakan agar infrastrukturnya bisa berkembang," katanya.

Panggah mengatakan, Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri. Kalaupun pasokan domestik tidak mencukupi, lanjutnya, pemerintah bisa mengimpor gas dari negara lain seperti halnya yang dilakukan Korea, Jepang atau China. "Jadi tidak ada masalah dari ketersediaan gas, karena di hilir pasti tumbuh, tinggal bagaimana jaringan pipa gas ini dibangun," tuturnya.

Dia mengatakan, semua pihak terkait saat ini harus bisa berpikir jangka panjang untuk sama-sama mendukung kepentingan nasional dan kepentingan bisnis operator pengelola energi. Menurut dia, jika diserahkan ke operator pengelola energi, perusahaan biasanya hanya akan memikirkan untung-rugi yang didapat dari suatu investasi.

Karena itu, Panggah mengatakan, pihaknya dengan operator pengelola, seperti PT Pertamina Gas, harus duduk bersama untuk merumuskan kepentingan nasional terkait industri. "Hal ini mencakup kepentingan industri untuk penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa, juga pengadaan gas," ujarnya. Lebih lanjut Panggah mengatakan bahwa kebutuhan gas untuk industri diperkirakan mencapai 2.130 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) mencakup kebutuhan bahan baku dan sumber energi.

Kebutuhan gas bumi untuk baku sebanyak 1.022 MMSCFD dan untuk energi sebesar 1.108 MMSCFD. Total kebutuhan gas untuk industri itu, menurut Panggah, juga akan terus meningkat seiring dengan rencana pengembangan industri di masa depan. Terlebih, pertumbuhan industri yang dianggap sebagai motor perekonomian akan terus digenjot pemerintah sesuai dengan target sebesar 7,14% pada tahun ini.