Dorong GCG, OJK Revisi Aturan RUPS

NERACA

Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tingkat tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) di Indonesia sejauh ini masih kurang. Apalagi jika disejajarkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. “GCG di emiten kita dianggap belum sejajar dengan negara tetangga di Asean. Belum sejajar dalam artian, tingkat kebagusannya. Jadi dikatakan, selama ini dari hasil survei-suvei emiten Indonesia masing dianggap belum memenuhi standard Asean.” kata Kepala Eksekutif OJK untuk Pasar Modal di Jakarta, Kamis (2/1).

Oleh karena itu, sambung dia, pihaknya tengah menyusun Corporate Governance Roadmap untuk emiten. Salah satu hal yang disoroti, yaitu terkait agenda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) emiten. Pasalnya, agenda pelaksanaan RUPS di negara lain sudah diumumkan 21 hari sebelumnya sehingga publik atau pemegang saham bisa tahu lebih awal. “Kalau di kita, sekarang ini kan 14 hari. Mungkin ini akan kita mundurkan supaya lebih lama publik tahu.” ujarnya.

Dengan begitu, kata dia, bisa dilakukan dengan melakukan revisi peraturan RUPS yang sudah ada. Roadmap ini sendiri pun saat ini sudah dalam tahap finalisasi, dan bisa segara diterbitkan pada awal tahun ini. “Rencananya akan dilaunching 17 Januari 2013.” ucapnya.

Dengan perbaikan tata kelola emiten sehingga sejajar dengan negara tetangga lainnya, pihaknya berharap dapat membuat emiten-emiten Indonesia mampu bersaing di Asean. Terlebih, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (Asean community) yang rencananya, akan ada daftar 50 emiten dengan governance terbaik, apakah itu di masing-masing negara atau dimasukkan di tingkat Asean.“Kita bisa saja, 50 emiten terbaik di Indonesia, tapi kalau kita bawa ke tingkat Asean dan standard kita tidak sejajar dengan asean, bisa saja kita tidak masuk.” tandasnya.

Seperti diketahui, masyarakat ekonomi Asean (MEA) mulai berlaku 2015. Tantangan pasar saham domestik dinilai akan jauh lebih besar dibandingkan tahun ini. Tidak hanya berupa produktivitas dan kinerja, tetapi juga tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, untuk memenangi persaingan ASEAN Economic Community", pasar modal Indonesia harus dapat memiliki "level of playing field" yang sama dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Lebih lanjut Nurhaida mengatakan, selain penyusunan roadmap, pihaknya juga tengah mempersiapkan untuk menjadi penandatangan Multilateral MoU. Dengan begitu, kata dia, maka akan terjadi sharing informasi antarregulator. Diharapkan, Multilateral MoU ini bisa dilakukan pada Maret 2014.“Selama ini Indonesia belum bisa tandatangani itu Karena ada undang-undang pasar modal tahun 1995 tidak diberikan kewenangan untuk mensharing informasi kepada regulator lain. Nah, berdasarkan undang-undang OJK, kewenangan itu ada. Oleh karena itu, indonesia bisa menjadi penendatangan MOU itu.” tuturnya.

Beberapa hal yang bisa kita lakukan pasca penandatanganan tersebut, menurut dia, antara lain bisa menjadi syarat untuk penawaran reksa dana di luar. Kemudian di tingkat asean pun, ada Asean Linkage, di mana bursa di negara- negara Asean itu akan terhubung. “Berdasarkan itu, investor di negara lain bisa transaksi di negaranya. Misalnya, indonesia bisa transaksi saham-saham emiten di malaysia, tanpa harus melalui bursa malaysia tapi di sini.” pungkasnya. (lia)

Related posts