Pemerintah “Mengamini” Tuntutan Pelaku Pasar - Tangguhkan Pajak Reksadana dan Obligasi

NERACA

Jakarta – Pemerintah menyetujui rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penangguhan penerapan peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2009 tentang kenaikan pajak penghasilan (PPh) untuk reksadana dan obligasi yang akan menjadi 15% dari sebelumnya 5%.

Menteri keuangan Chatib Basri mengatakan, penangguhan penerapan PP No. 16 tahun 2009 ini akan dilakukan hingga tahun 2016 mendatang. Dia menyetujui penangguhan terkait pajak untuk reksadana dan obligasi tersebut dan tahun ini pajak reksadana dan obligasi akan tetap 5%.

Senada dengan Menteri keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui penangguhan penerapan peraturan pajak yang akan menjadi sebesar 15% hingga tahun 2016 mendatang. “Penangguhan ini akan berlaku mulai hari ini, dan akan efektif diberlakukan pada tahun 2016 mendatang. Jadi mungkin penangguhannya 1 tahun saja, dan mulai berlaku yang 15% sekitar tahun 2016”, katanya di Jakarta, Kamis (2/1).

Dia menyebutkan, pada periode tahun 2009 hingga 2010, bunga yang dikenakan sebesar 0%. Sedangkan pada tahun 2011 hingga 2013 dikenakan pajak sebesar 5% dan untuk tahun 2014 serta seterusnya akan dikenakan pajak sebesar 15%.

Selain itu, dia juga menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji peraturan terkait perluasan penjualan reksadana. Sehingga nantinya, penjualan reksadana tidak hanya dilakukan oleh perbankan dan sekuritas saja.

Dia juga menjelaskan bahwa perluasan penjualan reksadana tersebut merupakan revisi dari aturan Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana, dan diharapkan revisinya rampung pada semester pertama tahun 2014.“Peraturan lama kita revisi agar reksadana lebih meluas ke daerah dan bisa dijual oleh banyak pihak”, katanya.

Namun, dia tidak menjelaskan secara detail mengenai pihak-pihak yang nantinya dapat menjual produk reksadana karena masih dalam proses pengkajian. Dia beralasan masih melihat kriteria untuk pihak mana yang akan jual reksadana.

Terkait dana perlindungan pemodal (DPP), dia menyatakan masih menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri untuk menentukan besaran klaim yang harus dibayarkan perusahaan efek. Sehingga OJK hingga saat iini belum bisa menentukan besaran klaimnya.

Menurut dia, nanyinya besaran klaim tergantung dana kelolaan perusahaan efek tersebut. Jadi semakin besar dana kelolaan, maka klaim semakin besar juga. Meski demikian, dia menargetkan besaran klaim ini akan selesai sebelum akhir semester pertama 2014.“Dana kelolaan besar pasti cover-nya juga lebih besar. Tapi kita tidak bisa sebutkan berapanya, karena masih dalam proses”, ungkapnya.

OJK memang menerbitkan izin usaha selaku penyelenggaraan DPP guna memberikan keamanan berinvestasi di pasar modal. Aturan ini tertuang dalam keputusan dewan komisioner OJK Nomor 43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI). (nurul)

Related posts