Oleh : Kencana Sari, SKM., MPH

Peneliti Badan Litbangkes

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diresmikan sudah, di hari akhir pergantian tahun 2013.  BPJS Kesehatan dianggap sebagai cara untuk menepis ketidaksetaraan dalam mendapatkan akses kesehatan. Perlahan Indonesia dan berbagai negara di belahan Afrika, Asia, dan Timur Tengah pun bergerak menuju standar pelayanan kesehatan yang diberikan di negara maju seperti di Eropa. Hampir setengah abad bagi Eropa untuk menyempurnakan sistem dan memberikan pelayanan seperti sekarang.

Dengan diberlakukannya jaminan kesehatan nasional (JKN) yang berada di bawah pengelolaan BPJS maka Indonesia telah mencapai satu tujuan dari beberapa tujuan yang tertera dalam agenda kesehatan dunia setelah 2015 yang berfokus untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Global Thematic Consultation on Health menyebutkan bahwa agenda kesehatan pasca 2015 harus mencakup target kesehatan yang spesifik sebagai bagian dari tujuan pembangunan, bersifat menyeluruh/ holistik menyentuh seluruh fase kehidupan dari sejak dalam kandungan hingga lanjut usia dengan menekankan pada promosi dan pencegahan, menyempurnakan capaian yang telah diterapkan dalam Millenium Development Goals, menangani penyakit tidak menular, penyakit kejiwaan, dan berbagai masalah-masalah kesehatan baru yang mulai timbul.

Oleh karena itu seyogyanya, JKN juga harus mencakup seluruh pelayanan continuum of care yaitu promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan, rehabilitasi dan peringanan terjadinya penyakit di seluruh siklus kehidupan. Promosi dan pencegahan merupakan kunci utama terhadap kesinambungan pelayanan kesehatan dalam jangka panjang.

Kemajuan sistem ini akan sangat bergantung pada jumlah uang yang akan diinvestasikan oleh pemerintah ke BPJS dan jumlah premi yang dibayarkan oleh masyarakat. Menurut WHO, akan dibutuhkan minimum 44 Euro per orang per kapita untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan dan juga pencegahan terhadap penyakit tidak menular. Jika standar itu yang dipakai tentu saja akan jomplang dengan standar minimum yang dipakai di Indonesia yang di kisaran Rp20.000-an per bulan.

Masih banyak pertanyaan dan persiapan tentang bagaimana BPJS diterapkan hingga bisa sampai pada masyarakat terutama mereka kaum menengah bawah yang rentan agar tidak jatuh ke lembah kemiskinan. Bagaimana pula nasib perusahaan asuransi nantinya serta dimana Jamkesda akan ambil bagian dalam menyehatkan rakyatnya masih perlu titik terang.

Untuk dapat meningkatkan performa sistem kesehatan ini, kebijakan yang mendukung berlangsungnya BPJS beberapa pilar yang perlu diperhatikan dalam hal keuangan, pembiayaan, organisasi, peraturan dan perilaku. Sehingga BPJS bisa berjalan dengan efisien, kualitas yang baik dan akses yang mudah dicapai oleh masyarakat menuju status kesehatan masyarakat yang membaik, kepuasan  penerima layanan dan risiko yang rendah.

Selain itu, strategi dan kebijakan yang dihasilkan harus memberikan ruang gerak terhadap masyarakat baik komunitas, muda-mudi, dan umum untuk dapat berkesempatan lebih besar berpartisipasi dalam sistem kesehatan yang berjalan.