Fit and Proper Test Dapat Diulang, BI Enggan Berkomentar - Menjadi Kewenangan OJK

NERACA

Jakarta - Pengawasan perbankan resmi telah berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2013 kemarin. Akan tetapi, masih banyak masalah perbankan yang belum terselesaikan ketika masih dibawah kendali BI, diantaranya kasus tidak lulusnya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) mantan Direktur Financial, Strategic and Treasury BTN, Saut Pardede. Namun, ‘angin segar’ seperti berhembus tatkala OJK ternyata juga memegang hak atas fit and proper test seluruh direksi perbankan Tanah Air.

Akankah fit and proper test dapat diulang? Ketika dihubungi, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi Ahmad Johansyah, mengiyakan jika pada tahun ini seluruh fit and proper test direksi perbankan nasional akan dilakukan oleh OJK. Namun dirinya enggan berkomentar mengenai direksi perbankan yang tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh BI.

“Saya tidak mau berkomentar perihal direksi bank yang tidak lulus fit and proper test di BI, lalu bisa diulang di OJK. Yang pasti, kita (BI) dan OJK akan sama-sama memperhatikan kebijakan yang sudah diterapkan. Lagipula, kebijakan itu (fit and proper test) sekarang sudah menjadi kewenangan OJK,” ungkap Difi kepada Neraca, Rabu (1/1).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo juga tidak mau berkomentar terkait sikap bank sentral yang ditengarai “berat sebelah” dalam mengambil keputusan. Asal tahu saja, kebijakan Agus Marto menuai kritik lantaran tidak meluluskan dua direksi Bank BTN. Salah satunya Saut Pardede.

Padahal, Saut bukanlah orang baru di bank pelat merah yang fokus memberikan kredit perumahan tersebut. Alasan tidak diluluskannya Saut lantaran dirinya dianggap bertanggungjawab atas praktik perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saut pun mensomasi Gubernur BI ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pada pertengahan Desember 2013.

Namun, apakah Gubernur BI berani tegas dan tidak bersikap diskriminatif terhadap tersangka korupsi yang beberapa periode menjadi pengurus bank dan mendapat persetujuan prinsip BI. Diantaranya kasus JICT-Pelindo II yang melibatkan Herwidayatmo dan kasus kredit macet PT Great River Garment oleh Riswinandi.

Apabila Gubernur BI memang bersikap tegas, seharusnya memberikan klarifikasi dan konfirmasi atas status Herwidayatmo, yang saat ini menjabat Wakil Direktur Utama PT Bank Permata Tbk, hasil RUPS Tahunan pada 23 April 2013, dan Pelaksana Tugas Direktur Utama, hasil RUPS pada 19 Desember 2013.

Di mana Kejaksaan Agung menetapkan Herwidayatmo sebagai tersangka perkara korupsi JICT-Pelindo II Tahun 1998 berdasar Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Print-70/F/Fpk.1/06/2000, 2 Juni 2000 dan pelimpahan ke Bareskrim POLRI, P.17, No: B.277/F.3/FT.1/03/2007, 15 Maret 2007. Alhasil, hingga sekarang pihak Kejagung dan Bareskrim Polri tidak pernah menerbitkan SP3 dan peningkatan statusnya sebagai terdakwa (dark-number).

Terakhir, Gubernur BI juga harus memfokuskan kebijakannya atas dugaan kuat keterlibatan langsung Riswinandi, sekarang menjabat Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, dalam kredit macet Great River Garment saat bekerja di Bank Danamon (periode 1993-2001, Wakil Presiden Eksekutif Divisi Korporat Peminjaman, dan periode 2002 hingga Juni 2003, Direktur Bank Danamon).

Akan memprioritaskan

Di tempat terpisah, seperti mengawang-awang, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Widyo Pramono mengaku, mengenai kasus JICT-Pelindo II yang menyeret mantan Staf Khusus Kementerian BUMN era Sofjan Djalil, Herwidayatmo, pihaknya tetap memprioritaskan perkara-perkara korupsi yang telah larut, dan tidak kunjung diselesaikan.

Hal ini dilakukan agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan Agung. "Kami akan menginventarisir kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masih mangkrak guna ditindaklanjuti penanganannya," klaim dia, kemarin. Menurut Widyo, saat ini pihaknya segera melakukan inventarisir kasus-kasus lama serta membuat "crash program", serta membuat skala prioritas kasus mana yang akan didahulukan penanganannya.

Begitupula dengan penanganan setiap perkara korupsi baru di Kejagung terus ditingkatkan, agar tidak molor dan berlarut-larut. "Memang ada dua hal yang terpenting yaitu, kalau cukup bukti maju ke pengadilan, kalau tidak cukup bukti maka dihentikan," tegasnya. [ardi]

Related posts