OJK Mengaku Tetap Butuh Bimbingan BI - Peralihan Pengawasan Perbankan

NERACA

Jakarta -Setelah resmi pengawasan perbankan resmi dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 31 Januari 2013 lalu. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, kedepannya, OJK masih membutuhkan dukungan dari BI. “OJK masih berjalan dengan dukungan BI terkait dengan aspek sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, fasilitas kantor dan lain-lain,” ujar Muliaman di Jakarta, Selasa (31/12)

Muliaman menjelaskan, dalam konteks pengaturan dan pengawasan perbankan, OJK masih akan melakukan koordinasi dengan BI. Mikroprudential akan ditangani OJK, sedangkan untuk makroprudential menjadi tanggung jawab BI. “Pada praktiknya, pengawasan di tingkat mikro dan makro banyak bersinggungan dan membutuhkan komunikasi dengan cepat dan efektif,” ucap dia.

Banyaknya tantangan di sektor keuangan dan juga perkembangan ekonomi global, menurut dia, jika dampaknya langsung menyentuh lembaga keuangan mikro (LKM) yang tersebar di pelosok tanah air. “Itu semua memberikan gambaran yang sangat jelas, jika tantangan OJK itu tidak mudah,” tutur dia.

OJK menggantikan peran BI untuk menjalankan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. Untuk mengawasi perbankan yang tersebar di pelosok nusantara, OJK secara resmi telah mengoperasikan 6 kantor regional dan 29 kantor cabang OJK di seluruh Indonesia. Muliaman mengatakan, pengoperasian kantor cabang di daerah untuk mendukung kinerja pengawasan perbankan sekaligus perlindungan bagi konsumen.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, OJK harus bekerja keras, karena tanpa itu kinerja OJK akan terhambat. “Tinggal melakukan kerja keras saja, OJK bukan dilepas, paling tidak 3 tahun baru dilepas, kita tetap akan berkoordinasi,” ucap dia.

Kedepannya, Agus meyakini OJK bisa menjadi lembaga pengawas keuangan yang professional. "Kami bisa mengalihkan funsgi mikro prudensial ke OJK, kami melihat OJK dipimpin pimpinan yang memiliki kompetensi pengalaman baik dibidangnya," jelas Agus.

Deputi Bidang Pengawasan BI, Halim Alamsyah menjelaskan, memang masa peralihan pengawasan ini terbilang sangat cepat. “Namun BI dan OJK telah membentuk tim khususu, yang berada di bawah koordinasi Gubernur BI, supaya proses pengalihan berjalan lancar,” kata Halim.

Di masa peralihan, beberapa hal sudah dilakukan OJK dan BI. OJK menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan bank untuk transisi dan menyusun draf SOP dengan rancangan nomenklatur serta menyusun organisasi sektor perbankan.

Sementara langkah BI, membuat kompilasi daftar terkait dengan kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan bauran serta kompilasi data informasi termasuk hal-hal yang strategis untuk serah terima pengalihan pengawasan.

Sejalan dengan beralihnya fungsi pengawasan, BI juga melepas sekitar 1.269 karyawannya untuk hijrah ke OJK. Ada 1.150 orang yang akan bekerja di OJK. Seluruh pegawai tersebut akan dikontrak bekerja di OJK selama tiga tahun. Adapun 70 orang pegawai BI telah bekerja di OJK selama setahun. Seluruh pegawai tersebut akan dikontrak bekerja di OJK selama tiga tahun. Setelah masa kontrak berakhir, mereka dapat memilih untuk tetap berada di OJK atau kembali ke BI. [sylke]

Related posts