Investasi Hulu Migas Dipatok Rp 312 Triliun - Selama 2014

NERACA

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan investasi hulu minyak dan gas bumi tahun 2014 sebesar US$ 25,64 miliar, atau setara Rp 312,06 triliun. Adapun anggaran itu untuk kegiatan eksplorasi sebesar US$ 3,84 miliar, administrasi US$ 1,6 miliar, pengembangan US$ 5,3 miliar, dan produksi sebanyak US$ 14,9 miliar.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan antara lain, survei seismik dua dimensi (2D) sepanjang 9.020 kilometer (km), seismik tiga dimensi (3D) seluas 11.633 km persegi, pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 205, pengembangan 1.364 sumur, dan kerja ulang (work over) sebanyak 932 sumur, serta perawatan sumur (well services) sebanyak 33.060.

Jumlah ini sesuai pembahasan rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS). “Naik 32 persen jika dibandingkan realisasi investasi tahun 2013 yang sebesar US$ 19,342 miliar,” kata Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, dalam siaran persnya, Rabu (1/1).

Dari realisasi investasi tahun 2013, untuk kegiatan eksplorasi sebesar US$ 1,877 miliar, administrasi US$ 1,199 miliar, pengembangan US$ 4,306 miliar, dan produksi sebanyak US$ 11,96 miliar. Investasi di sektor hulu migas menunjukkan tren meningkat beberapa tahun terakhir. Pada 2010, investasi tercatat US$ 11,031 miliar, 2011 naik menjadi US$ 13,986 miliar, dan meningkat lagi US$ 16,543 miliar pada 2012. “SKK Migas mendorong peningkatan investasi, khususnya pada kegiatan eksplorasi untuk penemuan cadangan baru,” kata Widjonarko.

Tantangan Produksi

Dalam APBN 2014 ditargetkan lifting minyak sebesar 870.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 7.175 juta british thermal unit per hari (bBtud). Jumlah ini setara 2.110.000 barel ekuivalen minyak per hari. Target penerimaan Negara dari penjualan migas tersebut sebanyak US$ 30,6 miliar.

Target produksi migas dari pemerintah ini lebih tinggi ketimbang hasil pembahasan WP&B 2014 yang memperkirakan lifting minyak sebesar 804.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 6.853 bBtud. “Gap target produksi ini menjadi tantangan industri migas pada tahun 2014,” kata Widjonarko.

SKK Migas menyiapkan beberapa langkah untuk menyiasati tantangan yang dihadapi. Yang pertama, mengatasi masalah gangguan operasi. Upaya yang dilakukan dengan mengurangi kegagalan operasi produksi dan pengeboran untuk mendapat tambahan produksi dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek. Kedua, mengurangi penghentian produksi yang tidak direncanakan (unplanned shutdown). Langkah yang dilakukan antara lain, evaluasi detail atas rencana pemeliharaan fasilitas produksi dan meningkatkan pengawasan fasilitas produksi.

Kemudian, mengatasi decline rate yang tajam dengan memastikan jadwal pengeboran sumur pengembangan tepat waktu dan optimalisasi proses pengembangan. Keempat, mengatasi kendala pembebasan lahan dan perijinan. Caranya, SKK Migas akan terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan, jadwal pembebasan lahan diupayakan tepat waktu, serta mengupayakan dan mendorong terus penyelesaian Service Level Agreement (SLA) terkait perijinan. Terakhir, mengatasi kendala pengadaan dengan pemutakhiran proses bisnis dalam proses pengadaan dan meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

“Jika langkah-langkah tersebut berjalan baik, ditambah upaya kontraktor mengoptimalkan produksi minyak di sejumlah lapangan, mudah-mudahan produksi minyak berada dikisaran 830-840 ribu barel per hari,” tukasnya.

Di lain pihak, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengatakan, sudah saatnya KKKS yang berada di dalam negeri untuk meningkatkan penggunaan teknologi buatan dalam negeri. Untuk mendorong TKDN tersebut, pemerintah akan menyuruh Pertamina menggunakan teknologi dalam negeri tersebut, sehingga akan diikuti KKKS lainnya. "Kalau penemuan anak bangsa dipakai kita bisa instruksikan, masa Pertamina ngga mau? SKK Migas saya minta agar KKKS mengedepankan produk nasional," ujar Susilo.

Guna memperoleh kepercayaan dari KKKS, dalam tahap awal pemerintah akan meminta Pertamina memaksimalkan penggunaan teknologinya yang berasal dari dalam negeri. Saat ini, Susilo mengakui bahwa kebijakan TKDN untuk sektor pertambangan masih omong kosong, karena masih banyak KKKS menggunakan teknologi yang diperoleh dari impor. Seperti rig yang berasal dari China dan lain sebagainya. "Pemerintah juga menargetkan, dengan memperketat aturan TKDN tersebut, dalam waktu 10 tahun, Indonesia bisa menjadi tuan rumah dirumah sendiri," terangnya.

Related posts