Pengantar Redaksi:

Mulai hari ini (2 Jan 2014) hingga 9 Januari 2014 Harian Ekonomi Neraca menampilkan serial tulisan mengenai prospek dan tantangan berbagai sektor ekonomi di Indonesia di tengah turbulensi ekonomi global dan persoalan internal di dalam negeri. Selamat membaca.

Jakarta -  Dalam beberapa tahun terakhir, pasar negara berkembang seperti Indonesia, telah merasakan dampak maraknya krisis yang menimpa sejumlah negara lain. Rendahnya tingkat suku bunga di Eropa dan Amerika Serikat, serta Jepang, telah menguntungkan pasar modal, seperti Indonesia, sehingga mengurangi biaya pendanaan di negara berkembang. Setelah krisis 2008/2009 mereda, pasar dan harga komoditas pun bangkit kembali.

Namun memasuki tahun ini, tren pemulihan seolah terhenti. Pertumbuhan ekonomi di China terlihat makin melemah, serta permintaan komoditas yang semakin merosot, mengakibatkan penurunan harga komoditas. Bank Sentral AS (The Fed) dipastikan  akan segera mulai mengurangi stimulus moneter, tentu akan  meningkatkan tekanan pada biaya pinjaman global, dan berdampak negatif pada arus modal ke pasar negara berkembang.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang turut memengaruhi tren ini. Di negara berkembang seperti India, dan Indonesia, peningkatan defisit neraca berjalan, inflasi dan prospek pertumbuhan, serta kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap tantangan ini, semua akan menjadi lebih berperan.

Menyimak hasil riset Fitch Ratings, lembaga pemeringkat internasional, terungkap prospek perbankan di negara-negara berkembang Asia Pasifik pada 2014 menghadapi tantangan dari suku bunga yang lebih tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta perlambatan kredit. Fitch menilai, perlambatan pertumbuhan kredit bertujuan untuk mencegah terjadinya overheating (kepanasan) di negara berkembang. 

Dalam laporannya, Fitch menyebutkan prospek peringkat utang bagi negara-negara maju maupun negara berkembang di Asia Pasifik adalah stabil, kecuali di Mongolia. Untuk prospek sektor perbankan, sebagian besar negara berkembang memiliki prospek negatif seperti Indonesia, China, India, Sri Langka,  Mongolia, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, negara maju yang prospek perbankannya negatif adalah Korea Selatan.

Tidak hanya itu. Hasil survei Harvard Kennedy School Ash Center for Democratic Governance and Innovation tentang Indonesia (Okt. 2013) menyebutkan, terdepresiasinya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mitra dagang terbesar Indonesia yang relatif kuat ikut menyumbang defisit. Industri manufaktur tidak berkembang karena daya saing melemah dan barang impor membanjir. Pangan juga semakin mengandalkan impor sebagai akibat arah kebijakan pangan pemerintah tidak jelas.

Defisit transaksi berjalan selain karena defisit perdagangan, terutama disebabkan tingginya impor bahan bakar minyak, juga akibat repatriasi keuntungan penanaman modal asing ke negara asal, biaya perjalanan ke luar negeri, pembayaran utang luar negeri swasta dan pemerintah, dan kaburnya investasi portofolio asing dari Bursa Efek Indonesia (BEI), disebabkan oleh keputusan The Fed yang menghentikan kebijakan moneter longgarnya.

Lebih parah lagi apabila kita melihat volume transaksi valuta asing (valas) di pasar, yang dalam 10 tahun terakhir ini tidak mengalami peningkatan secara berarti, yaitu hanya sekitar US$1,9-2,2 miliar per hari. Padahal, kebutuhan valas untuk kegiatan impor dalam 10 tahun ini meningkat pesat, yaitu dari rata-rata US$4 miliar per bulan (2002) menjadi US$15 miliar pada akhir 2013. Karena itu, upaya BI dan pemerintah untuk meningkatkan kedalaman pasar valas patut diapresiasi dan perlu ditambah di masa datang.

Hal lain yang perlu oleh Bank Indonesia dan pemerintah dalam meningkatkan suplai valas adalah mewajibkan eksportir untuk menempatkan dana hasil ekspornya ke perbankan domestik. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi fluktuasi kurs rupiah, yang saat ini sudah terdepresiasi hingga sekitar 21%. Sedangkan tantangan selanjutnya adalah terkait dengan peningkatan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Terjadinya gejolak pasar belakangan ini mencerminkan kekhawatiran investor bahwa kebutuhan pembiayaan akan membengkak dan kemungkinan semakin sulit untuk terpenuhi jika tidak diiringi dengan adanya penyesuaian yang memadai. Walau laji inflasi dapat dikendalikan di bawah 8,5% pada akhir 2013, kalangan  investor masih tetap memantau perkembangan ekonomi nasional secara wait and see pada tahun ini.

Karena itu, upaya memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan (current account) adalah tantangan pertama yang dihadapi pemerintah. Ini penting juga untuk memastikan kredibilitas asumsi makro anggaran 2014, serta konsistensi antara kebijakan fiskal dan tujuan mempersempit defisit transaksi berjalan.

Adalah wajar, munculnya dorongan besar pada perbaikan administrasi penerimaan juga dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan, dan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan anggaran infrastruktur dapat membantu mendukung pertumbuhan. Khusus untuk kebijakan moneter, pengetatan lebih lanjut kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga, terutama untuk mengerem laju perkreditan perbankan.

Patut diketahui bahwa, ekonomi Indonesia selama periode 2000-2010 tumbuh rata-rata 5,3%, bahkan data BPS menyebutkan pada 2009 hingga Juni 2013 tumbuh rata-rata 5,9%, ini akibat dukungan aliran investasi asing di tengah besarnya pasar domestik dan kekayaan alam, terutama tambang. Jadi, prospek pertumbuhan pada 2014 sekitar 5,3%-5,7% masih dalam skala moderat dibandingkan negara berkembang lainnya.

Yang terpenting adalah,  perlunya  kebijakan serta pemaparan rincian kebijakan moneter dan fiskal di masa depan yang jelas, konsistensi, kredibilitas, dan koordinasi kebijakan antarlintas Kementerian/Lembaga (K/L). Karena di tengah kekhawatiran pasar saat ini, risiko kegagalan mengatasi tantangan ini dapat meningkatkan keresahan di masyarakat. fba