Besarkan Koperasi, Butuh Pengorbanan - SRI SUMIATI SUHARTONO, Ketua Kongres Wanita Indonesia

SRI SUMIATI SUHARTONO, Ketua Kongres Wanita Indonesia

Besarkan Koperasi, Butuh Pengorbanan

Gerakan koperasi, bagi Sri Sumiati Suhartono, ibarat darah daging dan urat nadinya. Sejak pertama kali aktif berorganisasi hingga bergabung dalam berbagai organisasi, bu Sri selalu terkait dan bertindak atas nama gerakan koperasi. Dia sudah malang melintang aktif di gerakan koperasi di semua tingkat, baik koperasi primer, koperasi sekunder, dan gerakan koperasi tingkat pusat.

Awalnya menjadi anggota Koperasi Dharma Wanita Departemen PU pada 1989, lalu bergabung di Koperasi Istri Insinyur Indonesia (Trisindo). Masih di level koperasi primer, Sri pun tercatat sebagai sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Kadin (Kospinmuka).

Perempuan kelahiran Yogyakarta, 13 Oktober 1946 ini memimpin Badan Komunikasi Wanita Koperasi (BKWK). Lewat BKWK itulah istri Suhartono Tjitrodiwirjo ini diutus menjadi pengurus di organisasi yang merupakan gabungan dari organisasi wanita tingkat nasional, yaitu Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Di sana, Sri Sumiati terpilih menjadi ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi.

Di tingkat sekunder, Sri Umiati bergabung di Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) DKI, sampai sekarang. Namun sebelumnya, dia pernah menjadi pengurus di Dekopin Pusat di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Kenal dengan Adi Sasono, mantan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Sri pun mulai kenal dengan dunia politik praktis. Tapi bukan saat Adi menjadi menteri atau sebagai ketua umum Dekopin, melainkan saat dia menjadi ketua umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Merdeka.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, Sri tercatat sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI mewakili Partai Merdeka untuk daerah pemilihan Jawa tengah III. Nasib politiknya tak bersinar hingga tak mengantarnya ke Gedung Senayan. Selanjutnya, karena partai itu tak berkembang dan tak mampu memenuhi persyaratan minimal perolehan suara, dia pun memilih jalur non-partai. “Tidak berpartai sekarang, tentu lebih bebas berhubungan dengan seluruh lapisan masyarakat,”katanya.

Untuk mengasah kadar intelektualnya, Sri pun memperdalam ilmunya hingga Strata-2 di Universitas Muhammadiyah Prof Hamka (Uhamka) Jakarta bidang magister manajemen (MM). “Saya masih prihatin, koperasi masih menjadi kelas dua dalam hal mengakses lembaga pembiayaan, terutama perbankan,” kata Sri.

Menurut dia, tak banyak koperasi yang memperoleh permodalan dari perbankan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Kalaupun bisa mengunduh kredit di bank umum, bunga yang diberikan disamakan dengan bunga pasar. Hal itu jelas mencekik leher., karena bungnya akan membengkak saat kredit itu disalurkan ke anggota.

Untuk mengakali kendala permodalan, kata Sri, selama ini lebih mengandalkan pada usaha simpan pinjam koperasi. “Memang harus ada komunikasi antara pengurus dan anggota untuk mendapatkan porsi pinjaman yang lebih besar, jadi bergantian mana yang mendesak didulukan,” tutur ibu berkerudung ini.

Sebagai penggiat gerakan koperasi, Sri kini tengah menanti implementasi dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sebab, kata dia, ada sejumlah perubahan yang cukup signifikan secara formal. Antara lain, adanya perubahan jenis koperasi dan struktur kepengurusan. “Tapi sampai sekarang peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menterinya belum tuntas, jadi ya kita menunggu saja,” kata Sri.

Awal Desember lalu, bu Sri telah menyelesaikan tugasnya sebagai ketua Komite tetap (komtap) Bidang Etika Bisnis, Pranata, dan Persaingan Usaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta di bawah kepemimpinan ketua umum Eddy Kuntadi, masa bakti 2008-2013. “Alhamdulillah semua berjalan baik,” kata dia. (saksono)

Related posts