Pendidikan tidak hanya milik orang berpunya tetapi juga bisa dimiliki kaum miskin karena banyaknya program beasiswa yang disediakan pemerintah. Ironisnya, tingkat putus sekolah masih menjadi fenomena yang terjadi di negara ini.

NERACA

Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jelas, mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu.

Buktinya, anak Indonesia yang bisa duduk di bangku kuliah masih sangat kecil. Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi dinilai masih sangat rendah, di mana pada tahun 2015 ditargetkan mencapai 33%. Jika kementerian dan rektor Perguruan Tinggi (PT) tidak melakukan apa-apa, maka tahun 2040 yang akan datang baru APK 70 % dapat dicapai.

Dalam  suatu kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh menuturkan bahwa melalui pendidikan dan kerja keras, kemiskinan bisa didobrak dan dirombak. Bangsa ini bisa maju kalau semua komponen masyarakat memilki kesempatan yang sama. Tugas pemerintah adalah memberikan akses melalui transformasi. Parameternya adalah berapa banyak orang yang memiliki ketidakmampuan ekonomi dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Rantai kemiskinan harus diputus. Keterbatasan yang ada juga harus di dobrak. Karena tidak ada orang yang cita-citanya untuk miskin. Yang paling penting adalah harus kita dobrak kemiskinan itu,” ujar dia.

Untuk itu, sambung dia, perlu digenjot terus agar siswa, khususnya SMA-SMK begitu lulus, ada kesempatan masuk ke PT. Beasiswa Bidik Misi merupakan jalan dari pemerintah untuk membangkitkan semangat mengatasi ketidakmampuan tersebut. Dengan demikian, siswa dari golongan tidak mampu pun bisa menjadi sarjana.

“Caranya, lulusan sekolah menengah atas yang ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi bisa mengikuti program Bidik Misi. Program ini cukup efektif, bahkan prestasi penerima beasiswa itu juga tidak mengecewakan. Ada yang lulus dengan IPK 3,96, ada juga 3,8 dan lainnya," kata Nuh.

Demi mewujudkan semakin banyaknya siswa yang menempuh pendidikan tinggi, Kemdikbud menaikkan anggaran pendidikan menjadi Rp80 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemendikbud mengalokasikan anggaran program beasiswa Bidik Misi bagi 60 ribu mahasiswa. Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) adalah unit utama yang mendapat anggaran terbesar, mencapai hampir 50% dari total anggaran Kemdikbud. Ditjen Tinggi sebagai pengelola Program Bidik Misi mendapat anggaran sebesar Rp39 triliun.

“Sekarang setiap tahun untuk 60 ribu. Selama empat tahun ada 240 ribu mahasiswa skala penuh yang terbiayai. Jadi tidak berkurang, akan 60 ribu lagi (2014). Pihak PT juga harus proaktif menemukan lulusan SMA/sederajat dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, namun baik dalam prestasi akademik,” kata Mendikbud M Nuh.

Hingga saat ini Bidik Misi diberikan kepada lulusan SMA/SMK yang memenuhi kriteria Bidikmisi untuk melanjutkan pendidikannya hingga S1 di perguruan tinggi. Sedangkan Bidik Misi untuk program S2 masih dalam tahap perencanaan untuk direalisasikan pada 2014.

"Kami yakin misi untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa menempuh pendidikan di perguruan tinggi tercapai. Persentase jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi naik dari 14% pada 2004 menjadi 20,7% pada 2013. Beasiswa juga ada yang dari pihak kampus maupun swasta. Selain itu, kami sedang mengusulkan Bidik Misi S2," kata Mendikbud saat menggelar jumpa pers akhir tahun 2013 di Gedung A Kemdikbud, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, sebesar 5% program Bidik Misi belum terserap karena adanya mahasiswa yang tidak mengambil dana tersebut. Menanggapi hal itu, Mendikbud berpendapat, agar program Bidik Misi dapat terserap baik, teknis pengelolaannya masih harus diperbaiki dan disempurnakan. Sedangkan soal pinjaman untuk biaya pendidikan mahasiswa seperti diamanatkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Nuh mengaku hal itu tidak disiapkan Kemendikbud.

Bidik Misi adalah beasiswa pendidikan untuk mahasiswa miskin. Bidik Misi merupakan program bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik baik. Program ini dimulai pada tahun 2010.