NERACA

Jakarta – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah menaikkan bea masuk impor gula rafinasi. Hal tersebut, menurut Ketua Umum APTRI Soenitro Samadikoen, kenaikan bea masuk tersebut dimaksudkan untuk mencegah impor gula rafinasi yang berlebihan sehingga berpotensi gula tersebut merembes ke pasar dan membuat harga gula menjadi rendah. Pada akhirnya petani gula menjadi terancam.

“Kenaikan bea masuk impor gula rafinasi sangat diperlukan. Hal itu untuk mencegah gula impor yang masuk ke pasar dan membuat harga menjadi turun. Maka dari itu, diperlukan kenaikan. Saya yakin parlemen setuju kenaikan bea masuk,” kata Soemitro di Jakarta, Senin (30/12).

Soemitro menjelaskan langkah tersebut diambil menyusul diberikannya izin operasional tiga pabrik gula baru yang berlokasi di Jakarta, Banten dan Medan. Pabrik-pabrik tersebut memiliki kapasitas raksasa, yang dipastikan membuat pasokan gula rafinasi membengkak.

Ia pun mempertanyakan alasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberi izin penambahan impor gula rafinasi sebanyak 800 ribu ton tahun ini. Izin impor diberikan karena industri makanan dan minuman dikatakan kurang pasokan. "Bagaimana bisa kurang kalau ternyata gula rafinasi bocor ke pasar? Kami punya bukti kalau gula rafinasi sudah bocor hampir di seluruh Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan investigasi APTRI, kebocoran terbanyak terjadi di Pulau Jawa. Hanya Jawa Timur yang merupakan produsen gula yang jumlah kebocorannya kecil. APTRI pun meminta pemerintah jangan terpaku pada penambahan area, melainkan membuka mata terkait kompetensi petani. Kalau area tebu ditambah sekalipun, petani tetap kesulitan karena harga gula yang rendah.

Saat ini harga lelang gula hanya Rp 8500 per kilogram (kg). Harga ini konsisten dari tahun 2009. Padahal dibandingkan komoditas lain, harga beras sudah mencapai dua kali lipat harga beras dibandingkan tahun 2009.

Tahun depan Indonesia memasuki babak akhir rencana swasembada gula. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengakui masih terdapat sederet kendala agar produksi gula bisa digenjot. Kendala tersebut menurut dia karena lahan tebu yang terbatas, revitalisasi pabrik gula yang mcaet dan hanya satu pabrik gula baru yang diresmikan tahun ini. “Padahal targetnya ada 20 hingga 25 pabrik tebu yang harus berdiri,” katanya.

Agar swasembada bisa tercapai, dibutuhkan tambahan lahan tebu seluas 350 ribu hektare (ha). Ia pun mengaku akan mempertimbangkan usulan dari APTRI untuk menaikkan bea masuk untuk impor gula mentah.

Audit Impor

Sementara itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) meminta Pemerintah untuk mengaudit ulang impor gula rafinasi, karena kebijakan itu hanya akan mematikan industri gula nasional. “Pemerintah harus memonitor ulang mengenai pengadaan gula rafinasi impor. Jika tetap tidak diaudit maka, ini awal dari lonceng kematian industri gula nasional,” kata Dirut PT RNI Ismed Hasan Putro.

Menurut Ismed, pemerintah dalam kebijakannya cenderung tidak konsisten dalam upaya pencapaian swasembada gula nasional. "Di satu sisi petani tebu diminta menggenjot produksi, namun di sisi lain gula rafinasi impor beredar luas di semua wilayah," tutur Ismed.

Ia menambahkan, hasil gula tebu petani tidak dapat dijual di pasar karena kalah dari segi harga. Ismed menjelasnya turunnya harga lelang gula karena bocornya atau merembesnya gula rafinasi (industri) untuk industri ke pasar retail.

Meski dilarang, saat ini gula rafinasi dapat ditemui di pasar yang dijual sekitar Rp8.000 per kilogram. Ini mengakibatkan gula petani tidak terserap pasar karena rembesan rafinasi sudah berada di hampir semua wilayah di Indonesia. "Kalau masalah ini tidak dibenahi sesegera mungkin, maka bukan saja industri gula BUMN yang terancam, tapi ribuan atau puluhan ribu gula milik petani akan terkubur," tukas Ismed.

Ia menambahkan, merosotnya harga gula saat ini akibat pemerintah tidak tegas dalam menjalankan perannya yaitu melindungi dan mengangkat harkat petani itu sendiri. "Kalau seperti ini terus kita tidak akan berdaulat soal gula. Belum lagi soal pangan lainnya," ujar Ismed.

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) juga sudah menyuarakan soal kasus perembesan gula rafinasi yang terjadi di sejumlah daerah. Apegti meminta agar pemerintah bisa terbuka dengan masalah audit gula rafinasi seperti yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah beberapa tahun lalu sejak 2011 hingga 2013 ini. "Supaya jelas masalahnya, audit gula rafinasi ini ditutup-tutupi. Peraturan sudah tegas mengatur gula rafinasi," ujar Ketua Apegti, Natsir Mansyur.

Natsir yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog tersebut, mengatakan, impor raw sugar gula rafinasi meningkat menjadi 3 juta ton pada tahun 2013. Apegti mengingatkan agar pemerintah terkait dengan Komisi VI DPR RI memperhatikan kondisi tersebut dengan kebijakan yang sudah ditentukan.