Hanya di Indonesia Kawasan Industri Tak Dikembangkan Pemerintah - Sebagian Besar Dikelola Swasta

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Anshari Bukhari mengatakan Indonesia mungkin satu-satunya negara yang kawasan industrinya tidak dibangun pemerintah. Sebagian besar kawasan industri yang ada sampai saat ini masih dikelola oleh pihak swasta. Sementara di Jepang kawasan industri dibangun pemerintah karena dianggap infrastruktur.

Lebih lanjut Sekjen mengungkapkan dalam UU Perindustrian yang baru, disebutkan pemerintah dapat membangun kawasan industri dan mengelolanya, khususnya di luar Jawa."Ke depan, bahwa pemerintah juga dapat membangun kawasan industri jadi tidak lagi sepenuhnya diserahkan ke swasta. Di luar jawa, pemerintah mesti membangun kawasan industri," katanya saat acara media briefing di Jakarta, Senin(30/12).

Namun, aturan tersebut bagi pemerintah masih bersifat belum wajib atau optional. Anshari mengatakan, dibangunnya kawasan industri oleh pemerintah termasuk dengan infrastrukturnya tergantung dari APBN yang tersedia."Itu tergantung kemampuan pemerintah dan ketersediaan APBN," katanya.

Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai ada tiga masalah yakni permasalahan lahan, infrastruktur serta keamanan masih menghambat pengembangan kawasan industri di dalam negeri hingga akhir tahun ini. Padahal, permintaan dari investor untuk memperluas lahan di kawasan industri semakin besar.

“Pemerintah diharapkan meninjau kembali aturan badan pertanahan nasional (BPN) mengenai pembatasan kawasan industri sebesar 400 hektare,” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar.

Sanny menuturkan, dibutuhkan lahan yang luas dalam satu kawasan industri agar penyerapan tenaga kerja juga banyak. “Untuk skala ekonomis, minimal membutuhkan 1.000 hektare lahan yang siap dijadikan kawasan industri,” ujarnya.

Sedangkan infrastruktur yang ada tidak mendukung arus masuk serta keluar produk dari kawasan industri. “HKI mengharapkan pemerintah bisa menambah akses jalan menuju pelabuhan Tanjung Priok dari kawasan industri di Karawang, saat ini baru ada jalan tol Jakarta Cikampek yang volume kendaraannya terus bertambah. Selain itu, percepatan pembangunan pelabuhan Cilamaya Karawang harus segera dilakukan,” paparnya.

Sanny menambahkan, HKI meminta dukungan pihak kepolisian untuk mengamankan kawasan industri. “Kawasan industri termasuk objek vital bagi negara, diharapkan kepolisian bisa mengatasi masalah demonstrasi yang menutup kawasan industri. Pasalnya, aksi demonstrasi menghambat distribusi produk,” tandasnya.

Kawasan Otomotif

HKI telah menyiapkan lahan seluas 1.000 hektare hingga 2014 untuk sektor industri otomotif berserta komponennya. “Dalam waktu 2 tahun, HKI sudah mempersiapkan lahan 1.000 hektare untuk pembangunan pabrik Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu. Toyota, Yamaha serta industri komponennya. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyetujui perizinannya agar investasi semakin meningkat,” kata Sanny.

Sanny menuturkan, saat ini lahan untuk kawasan industri di Jawa Barat sudah dipesan oleh investor. “13.000 hektare lahan di kawasan industri sudah dipesan oleh investor untuk ekspansi pabrik baru. Selain itu, Jawa Barat masih menjadi pilihan bagi investor karena infrastruktur yang memadai,” paparnya.

Sampai dengan akhir tahun, HKI telah menyiapkan lahan yang didukung dengan sarana infrastruktur penunjang seperti jalan dan pasokan listrik yang besar. “90% lahan di kawasan industri Jawa Barat sudah siap untuk dipergunakan. Hal tersebut merupakan nilai tambah bagi investasi di Indonesia,” ujarnya.

Sany menambahkan, HKI siap bersaing dengan negara Asean lainnya untuk menyiapkan kawasan industri. “HKI mampu menyiapkan lahan yang lebih baik dibandingkan dengan negara di Thailand, Malaysia dan Singapore,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pengembangan dan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Deddy Mulyadi mengungkapkan kalau saat ini kawasan industri yang ada di Indonesia, hanya 6% yang dikelola oleh pemerintah. Padahal, di beberapa negara lain, kawasan industri 85% dikelola oleh pemerintah.

"Di beberapa negara, 85% kawasan industri dikelola oleh pemerintah. Sehingga harga tanah di kawasan industri dapat dikendalikan. Lain di Indonesia, sehingga harga tanah di kawasan industri sangat tinggi. Alangkah baiknya kalau pemerintah bisa mengambil alih, sehingga daya saing produk industri bisa berkembang,"ujar Deddy.

Lebih lanjut Deddy memaparkan hingga kini, kebanyakan kawasan industri di Indonesia dikuasai oleh pihak swasta. Lain halnya dengan di negara lain yang pemerintahnya memiliki kawasan industri lebih dari separuh total kawasan industrinya.

BERITA TERKAIT

Perusahaan Di Kawasan Industri Diminta Manfaatkan Tarif Premium Services PLN

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan harapannya agar perusahaan-perusahaan yang berada…

Gelar Bazar Lebaran - Pemerintah Terus Dorong Industri Jaga Ketersediaan Pasokan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian senantiasa mendorong sektor industri manufaktur agar siap memenuhi kebutuhan konsumen terutama di pasar domestik selama…

ANGGOTA DPR BERHARAP DEMO SEGERA BERAKHIR - Darmin: Aksi Demo Tak Berdampak Signifikan

Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi investasi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

RI-Belanda Kolaborasi Genjot Daya Saing Industri

NERACA Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sepakat untuk terus berkolaborasi dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional…

KIARA: KPK Harus Tangkap Mafia Pengadaan Kapal Nelayan

NERACA Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan menangkap mafia…