NERACA

Jakarta – Target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 mencapai 870 ribu barel per hari (bph). Namun, menurut Plt. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Johanes Widjanarko menilai target tersebut akan sulit dicapai. Menurut dia, angka yang pas untuk lifting minyak di 2014 seharusnya 840 ribu barel per hari.

“Target lifting minyak hanya berada di level 840 ribu barel per hari (bph), atau kurang 30 ribu bph dari 870 ribu bph dalam APBN 2014. Kita mencoba untuk mengatasi adanya perbedaan antara target dan rencana sehingga diharapkan dapat dioptimalkan realisasi produksi di 2014,” ujar Widjonarko di Jakarta, Senin (30/12).

Ia menjelaskan para kontraktor minyak telah sepakat bahwa produksi minyak pada 2014 diperkirakan mencapai 804 ribu barel per hari. Hal itu juga sesuai dengan program kerja dan anggaran (work program and budgeting/WP&B) 2014 untuk minyak bumi. Dari angka WP&B tersebut, pihaknya akan mengoptimalkan tambahan produksi minyak 30 ribu bph sehingga target 850 ribu bph tercapai.

“Angka WP&B yang tadinya hanya 804 ribu bph, dikarenakan produksi mengandalkan lapangan tua dan Blok Cepu baru berproduksi pada bulan November 2014,” tuturnya. Ia menyampaikan, produksi Blok Cepu mundur dari target awal Juli 2014, lantaran keterlambatan proses perizinan hingga mencapai empat bulan.

Namun begitu, pihaknya juga menyiapkan beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan lifting migas pada 2014 mendatang. Salah satunya adalah keluarnya Perpres Nomer 71 Tahun 2012 Tentang Revisi Pembebasan Lahan dari yang sebelumnya 1 hektare dapat dibebaskan sebesar 5 hektare maksimal untuk melakukan pengeboran. “Diharapkan regulasi ini dapat mengurangi kendala dalam pengeboran,” ujar Widjanarko.

Dia juga meminta seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas dapat meningkatkan komunikasinya dengan pemda-pemda di Wilayah Kerja seluruh Indonesia. “Komunikasi dan keterbukaan ini adalah syarat utama, sehingga permasalahan yang timbul akan dapat difasilitasi lebih baik,” sambung Widjanarko.

Sementara untuk mengatasi decline rate yang tajam pada 2012, dia mengupayakan realisasi 1.111 barel per hari dilakukan melalui optimalisasi dan pengembangan pemboran di sumur-sumur lama. “Sedangkan dari sisi perizinan ada 284 perizinan migas yang disederhanakan menjadi 69 perizinan dan akan dipecah menjadi 8 cluster yang akan membantu mempercepat kegiatan lapangan,” tukas Widjanarko.

Lebiih dari Target

Namun begitu, Anggota DPR Komisi VII Satya Widya Yudha merasa target lifting tahun depan yang dipatok pemerintah sebesar 870 ribu barel per hari (bph) sangat realistis. Bahkan seharusnya bisa melebihi proyeksi jika pemerintah bisa menggenjot produksi sumur minyak eksisting. “Lifting itu harus realistis, jadi nanti akan dicek lagi. Apakah sudah mencantumkan potensi tambahan produksi dari ladang minyak Cepu dan lainnya,” kata dia.

Anggota Badan Anggaran DPR ini justru yakin SKK Migas bisa memenuhi target lifting minyak 1 juta bph seperti diinstruksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun harus ada kontribusi besar dari produksi sumur minyak lain yang dikelola perusahaan asing. “Kalau untuk capaian 1 juta barel per hari itu menjadi tujuan bersama. Tapi harus lihat lagi dari lapangan yang terutama punya kontribusi besar seperti milik Chevron, Conoco Philips dan Exxon Mobile Cepu Limited,” jelasnya.

Di sisi lain, Komisi VII juga mengimbau pemerintah segera membangun kilang minyak supaya menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Pengurangan impor BBM diharapkan mampu mengurangi beban anggaran negara. “Walaupun tidak berimplikasi pada tahun anggaran negara tahun ini karena pembangunan kilang minyak merupakan proyek jangka panjang. Jadi diharapkan supaya impor minyak mentah lebih besar dari BBM,” ucapnya.

Sedangkan untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account), pemerintah diminta mulai mengurangi subsidi secara bertahap. Pencabutan subsidi tersebut mesti diiringi dengan target pengalokasian sebagai akibat dari upaya penghematan subsidi.

Bagi Wakil Direktur Reforminer Intitute Komaidi Natanegoro, angka lifting 850 ribu bph merupakan angka yang paling realistis. “Melihat beberapa kendala di sektor hulu migas agak sulit. Bisa dicapai namun butuh kerja keras. Jika yang dilakukan biasa-biasa saja saya kira sulit dicapai,” ujar Komaidi.

Menurutnya, sektor hulu migas masih terbelit dengan kendala-kendala klasik, seperti proses perizinan yang lambat, gangguan keamanan, dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang lemah. "Masalah tersebut merupakan masalah lama namun belum selesai hingga saat ini," ujarnya.