NERACA

Jakarta – Batubara adalah salah satu energi tak terbarukan. Indonesia mempunyai cadangan batubara yang siap tambang mencapai 28 miliar ton, sementara potensi batubara yang ada di perut bumi Indonesia diperkirakan mencapai 156 miliar ton. Menurut Deputi Kerjasama Antar Lembaga Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Herman Kasih, batubara Indonesia menjadi incaran pengimpor batubara. Terlebih, Jepang telah menutup beberapa pembangkit energi nuklir.

“Setidaknya ada 45 pembangkit nuklir yang ada di Jepang direncakan akan ditutup menyusul tragedi Fukushima beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, pemerintah Jepang sedang mencari produsen batubara sebagai pengganti energi nuklir. Kami sudah ketemu dengan mereka (perwakilan Jepang) untuk membahas kerjasama ekspor batubara ke Jepang,” ungkap Herman di Jakarta, Senin (30/12).

Selain itu, China yang menjadi pengimpor batubara terbesar asal Indonesia kembali akan meningkatkan volume impornya lantaran pemerintah China sedang mengusung konsep Go Green. “Pemerintah China akan menutup beberapa tambang yang tidak ramah lingkungan, akibatnya mereka akan mencari bahan baku seperti batubara sebagai pengganti tambang yang sudah ditutup tersebut. Apalagi harga batubara Indonesia lebih murah dibandingkan dengan harga batubara China,” ucapnya.

Sementara itu, Herman menjelaskan dengan masuknya perusahaan batubara di pasar saham, membuat eksplorasi dan eksploitasi semakin meningkat. “Perusahaan batubara banyak yang masuk ke pasar modal. Apalagi ditambah dengan kesepakatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang akan mempermudah perusahaan tambang untuk masuk ke pasar modal. Artinya kalau sudah masuk ke pasar modal maka perusahaan akan memberitakan produksi selalu meningkat,” ucapnya.

Namun begitu, produksi batubara yang bisa mencapai 400 juta ton setiap tahunnya tidak terserap sepenuhnya di dalam negeri. Dilain sisi, pemerintah memberikan batasan produksi batubara mencapai 392 juta ton. Akan tetapi, kata dia, perusahaan batubara selalu memproduksi diatas target. “Pemerintah membuat aturan Domestic Market Oblogation (DMO). Akan tetapi kenyataannya penyerapan dalam negeri masih rendah. PLN hanya menyerap 70 juta ton saja. Artinya sisanya untuk di ekspor,” katanya.

Lebih jauh lagi, Herman menyangkan masih banyaknya penambangan batubara ilegal sehingga membuat penerimaan menjadi berkurang. Menurut dia, setidaknya ada 56 juta ton batubara yang tidak terdaftar dalam list pemerintah. “56 juta ton tersebut adalah ilegal minning dan tidak terdaftar di pemerintah. Ini terjadi karena banyaknya Izin Usaha Penambangan (IUP) yang ilegal sehingga pengawasan dari pemerintah menjadi sulit,” imbuhnya.

Merusak Lingkungan

Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menilai Indonesia sudah dikatagorikan darurat sumber daya alam dan lingkungan. Pasalnya menurut dia, banyak pengusaha pertambangan yang kurang bertanggungjawab sehingga merugikan negara dan lingkungan. Ia menjelaskan pada orde baru, eksplorasi migas dilakukan secara berlebihan sehingg generasi kini menjadi beban. Sementara pada era reformasi, terjadi eksploitasi berlebihan pada pertambangan khususnya batubara sehingga Indonesia mengobral bahan bakar tersebut ke negara lain.

Ali Masykur menjelaskan masalah pokok yang dihadapi oleh Indonesia adalah buruknya tata ruang sebagai basis penyelenggaraan pembangunan. Namun, tata kelola dan pola pemanfaatan sumber daya alam sering kali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. “Hutan-hutan digunduli, gunung-gunung dipangkas, tanah digali dan disingkap untuk kepentingan pertambangan. Akibatnya daya dukung lingkungan hidup merosot dan Indonesia rentan terhadap bencana,” katanya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Edy Prasodjo mengatakan pihaknya menginginkan produksi batu bara tahun ini tidak melebihi 391 juta ton. Hal itu dilakukan untuk menjaga cadangan energi nasional. “Kami harapkan produksi batu bara tahun ini hanya 391 juta ton. Karena selain menjadi bahan bakar, batu bara juga saat ini telah menjadi komoditas energi yang harus dijaga cadangannya,” katanya.

Edy mengungkap Kementerian ESDM terus memikirkan cara untuk menahan produksi batu bara. Selama ini, pemerintah hanya dapat mengendalikan produksi batu bara dengan menyiasati persetujuan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) yang diajukan perusahaan melalui pemerintah daerah.

Akan tetapi, banyaknya pengusaha batu bara yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah, membuat Kementerian ESDM kesulitan dalam mengendalikan produksi batu bara. Apalagi saat ini permintaan batu bara di luar negeri terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di beberapa negara. Saat ini, lanjut Edy, batu bara asal Kalimantan masih mendominasi batu bara yang diproduksi secara nasional. “Setidaknya 90% batu bara yang diproduksi saat ini berasal dari Kalimantan. Untuk itu kami perlu memikirkan pembatasan produksi,” jelasnya.