Investor Summit Indonesia Dinilai Loyo

NERACA

Jakarta – Ruang mewah separuh lapangan bola itu tampak sepi. Baru hari pertama Indonesia International Conference Focus On Indonesia Economi 2011 (IICFIE2011) dihelat, Rabu (20/7), para peserta kelihatan sudah tidak bergairah lagi. Sehabis makan siang, praktis jumlah peserta yang ada di ruangan Ballroom Hotel Shangri La, Jakarta, itu bisa dihitung jari. Kurang dari 50% dan beberapa jurnalis malah tampak asyik bermain dengan gadgetnya.

Terlihat di deretan tengah bangku peserta mayoritas kosong. Demikian pula di bangku sayap kiri dan kanan. Lebih parah lagi, pada panel diskusi bertema Indonesia Sustainable Energy, hanya ada satu peserta yang mau bertanya. Itupun muncul setelah moderator Paruli Sitohang menawarkan kesempatan bertanya untuk yang keempat kali.

Demikianlah suasana hari pertama IICFIE 2011. Di tengah gencarnya upaya pemerintah menarik investor lokal dan asing, kegiatan investor summit justeru tidak disambut meriah oleh para investor. Kondisi ini sangat ironis, mengingat tujuan konferensi ini adalah menarik para calon investor untuk membiayai sejumlah proyek besar di Indonesia.

Seperti dirilis situs iicfie2011.com, kegiatan IICFIE 2011 merupakan forum untuk pertemuan government to government (G2G), government to business (G2B) dan business to business (B2B) dengan memfokuskan pada koridor ekonomi Indonesia. Konferensi internasional ini sejatinya membahas tujuh sektor ekonomi secara komprehensif. Ketujuh sektor tersebut di antaranya adalah perikanan, energi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), manufaktur dan infrastruktur, keuangan, agro industri dan investasi.

Direktur Transportasi Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihantono mengungkapkan, dalam lima tahun ke depan (2009-2014), pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp1.924 triliun untuk membangun 180 rusunami, membenahi banjir kanal timur, mengatasi masalah air bersih di sekitar Pulau Jawa.

Sedangkan pemerintah hanya memiliki sekitar Rp560 triliun. Demikian pula Kementerian ESDM yang seperti diungkapkan staf ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi Kementerian ESDM, Kardaya Warnika membutuhkan investasi Rp1.480 Triliun untuk mengembangkan sektor ESDM.

Investor Summit semacam IICFIE 2011 merupakan cara yang tepat menarik partnership strategic untuk membiayai proyek tersebut. Meski hari ini (21/7) Presiden SBY bersedia hadir sebagai keynote speech, minimnya gairah para peserta Investor Summit tersebut, mustahil dapat efektif mengumpulkan sejumlah pemikir, baik dari unsur pemerintahan, asosiasi, misi perdagangan luar negeri, agen multilateral dan sektor swasta yang akan menganalisa sejumlah isu ekonomi.

"Tidak Laku"

Meski menurut Ketua Panitia Konferensi Internasional tentang Perekonomian Indonesia (IICFIE) Muhamad Ihksan, perekonomian Indonesia berada dalam track yang benar, namun minimnya antusias calon investor memberi petunjuk bahwa “dagangan” Indonesia “tidak laku”. Investor Summit and Capital Market Expo yang rutin dihelat sejak 2006 juga relatif tak memberi efek yang besar bagi penanaman modal.

Investor Summit yang digelar oleh Bappepam-LK dan terdiri dari seminar, pameran dan ekspose/presentasi kinerja perusahaan oleh perusahaan tercatat itupun dililai belum mampu mewujudkan sinergi strategis diantara para pelaku pasar serta untuk memberikan update kepada investor mengenai situasi dan kondisi pasar modal terkini. Walaupun digelar rutin tiap tahun, investor summit belum mampu mengajak para pelaku pasar dan investor untuk memanfaatkan peluang investasi pada 2011.

Menurut ekonom Rizal Ramli, kesuksesan acara Investor Summit memang sangat tergantung pada seberapa menarik acara dan tindak lanjut (follow up) pasca kegitan tersebut. Tindak lanjut dari konferensi investasi kerapkali terhalang oleh birokrasi yang bertele-tele dan konflik kepentingan di lingkup pemimpin daerah.

Pada rencana percepatan pembangunan ekonomi nasional 2025 yang membutuhkan investasi US$ 200 miliar, birokrasi yang lambat dan tidak sejalan dengan rencana yang diputuskan menjadi faktor penghambat utama. Seringkali keputusan yang diambil dalam rapat kabinet tidak berlanjut dengan baik di kementerian, sebab keputusan itu ternyata bukannya dilaksanakan malah didiskusikan ulang oleh jajaran di bawah menteri.

Menurut beberapa sumber, permasalahan birokrasi menjadi sebab investor summit yang rutin diadakan baik oleh pemerintah maupun swasta dinilai loyo. Di lain pihak, pemerintah daerah juga sering punya kepentingan tersendiri sehingga keputusan program yang baik tidak bisa berjalan. Akibat perbedaan pendapat bupati, walikota, atau gubernur soal sebuah program yang dengan sangat baik dipromosikan lewat konferensi dan pameran internasional, kerapkali rencana investasi yang sudah disetujui batal begitu saja.

Follow up yang mengecewakan ini pula yang membuat investor ingkar janji dan gagal melaksanakan proyek pembangunan. Regulasi di daerah yang menghambat, tidak cepat diperbaiki oleh jajaran teknis terkait. Ditambah proses politik yang tidak sehat akibat konflik politik lokal membuat promosi program pembangunan yang selama ini dilakukan lewat investor summit menjadi tidak punya nilai. munib/cahyo

BERITA TERKAIT

Indomilk Bantu Sarana Inspirasi di 50 Sekolah - Ajak Anak Indonesia Berprestasi

Menggali potensi yang dimiliki para siswa berprestasi di Indonesia agar bisa unjuk gigi di mata dunia, PT Indolakto, anak perusahaan…

Investor Asing Masih Percaya Indonesia - Laris Manis Komodo Bond

NERACA Jakarta- Ludesnya penawaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Komodo Bond di Londo Stock Exchange, menunjukkan kepercayaan pelaku pasar…

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Akuisisi Fintech Pembayaran Harus Lapor BI

NERACA Jakarta-Bank Indonesia menerbitkan peraturan baru untuk melindungi konsumen khususnya terkait dengan sistem pembayaran dan ekonomi digital. Ini sehubungan dengan…

WASPADAI IMPOR BARANG KONSUMSI TERUS MENINGKAT - Bappenas: Transaksi Belanja Online Mulai Serius

  Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro menilai pergeseran belanja masyarakat dari ritel konvensional ke online…

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…